Oleh: Yanuar Iwan. S
Sejarah di torehkan oleh para pemenang (Winston Churchill)
Jepang menolak memberikan pernyataan maaf terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia selama Perang Dunia II, khususnya terhadap para _Jugun Ianfu_.
Mereka para wanita dari China, Korea, Filipina, Malaysia, dan Indonesia yang di paksa menjadi wanita penghibur oleh Bala Tentara Jepang. Desakan dari Pemerintah China dan Korea Selatan ditolak Pemerintah Jepang, dengan penolakkan tersebut Jepang bukan saja menolak fakta-fakta sejarah tetapi juga berusaha menghalangi kesadaran dan cara pandang sejarah penduduk Jepang terhadap perjalanan sejarah bangsanya.
Berbeda dengan Jepang, Kamboja negara berkembang di kawasan Asia Tenggara ini dengan gagahnya membangun dan memperkenalkan Museum genosida korban kekerasan rezim komunis Khmer Merah di era 1975-1979. Kamboja juga memasukkan sejarah kelam pemerintahan rezim komunis Khmer Merah ke dalam kurikulum pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi. Kamboja dengan kejujuran sejarah juga membuka pengadilan bagi tokoh-tokoh Khmer Merah.
Bagaimana dengan Indonesia, khususnya cara pandang kita terhadap Peristiwa G.30.S/PKI 1965, proses pengadilan terhadap tokoh-tokoh PKI sudah dilakukan melalui Mahmilub di tahun 1966, ada yang divonis hukuman mati, ada yang mendapatkan grasi. Proses pengadilan ini tidak diikuti dengan proses rekonsiliasi antara keluarga yang berasal dari PKI dan keluarga para korban PKI, belum lagi peristiwa pertumpahan darah sebelum dan sesudah peristiwa G.30.S/PKI. Peristiwa berdarah ini sudah membagi masyarakat antara pihak sana dan pihak sini terbelah, membentuk konflik yang tidak ada habisnya, belum lagi ada usaha-usaha dengan tajuk meluruskan sejarah yang ternyata bukan meluruskan sejarah, tetapi menghapus jejak berdarah dari catatan perjalanan sejarah bangsa. Pelaku diusahakan menjadi korban, dan korban direkayasa menjadi pelaku. Tidak ada kedewasaan dalam memandang sejarah ketika pelaku dengan percaya diri berkata bahwa mereka adalah korban bukan pelaku. Sejarah bukan ajang pembelaan diri, sejarah membutuhkan permohonan maaf dan pengakuan jujur dari para pelaku G.30.S/PKI ataupun pihak keluarganya.
Rekonsiliasi di Afrika Selatan bisa terjadi dengan segala kekurangan dan kelemahannya, karena ada pihak yang mengakui kesalahan masa lalu. Rezim Apartheid mengakui pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang mereka lakukan, pada periode 1948-1991, walaupun komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang terbentuk tidak bisa menampung seluruh aspirasi masyarakat Afrika Selatan dalam mencari keadilan. Mengakui kesalahan masa lalu dan menyatakan permohonan maaf adalah bentuk kedewasaan suatu bangsa dalam memandang sejarahnya.
Harus kita akui bahwa cara pandang suatu rezim, ikut mempengaruhi cara pandang bangsa dalam suatu peristiwa sejarah, khususnya peristiwa G.30.S/PKI, pernyataan Winston Churchill bahwa "Sejarah ditorehkan oleh para pemenang" kiranya bisa menggambarkan kondisi di Indonesia terutama mengenai cara pandang bangsa terhadap sejarahnya.
Berdamai dengan sejarah tetapi tidak melupakannya adalah cara pandang ideal dalam peristiwa G.30.S/PKI. PKI adalah pelaku utama peristiwa berdarah tersebut, jangan karena sikap _Like_Or _Dislike_ maka seluruh informasi kesejarahan dari suatu rezim diberangus dan bukti fisik kesejarahannya berusaha dihilangkan, atas nama reformasi beberapa buku sejarah menghilangkan kata PKI dengan hanya menjadi G.30.S. Bagaimana dengan fakta-fakta sejarah mengenai aksi-aksi sepihak PKI yang berdampak kepada pembantaian Umat Islam. Bagaimana pula dengan hasil-hasil sidang Mahmilub. Orde Baru tidak steril dari dosa sejarah, ribuan atau jutaan kader, simpatisan ataupun korban fitnah menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia melalui proses tahapan pembantaian tanpa proses peradilan yang terang benderang. Peristiwa G.30.S/PKI adalah pelajaran sejarah berharga bagi bangsa terutama untuk merubah cara pandang sejarah bangsa menjadi lebih objektif, jujur, berkeadilan dan berdamai dengan sejarah tanpa harus melupakannya.
Cipanas, 30 September 2022.
