Selasa, 23 Juli 2019

KOMODITAS POLITIK ITU BERNAMA MUSLIM UIGHUR

Hasil gambar untuk UIGHUR
tirto.id

oleh : Yanuar Iwan.

SMPN 1 Cipanas, Cianjur, Jawa Barat

"Yang Lebih Penting Dari Politik Adalah Kemanusiaan" ( Gus Dur )

Sepekan yang lalu, 22 negara barat mengeluarkan pernyataan bersama yang ditujukan kepada Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, mereka mengkritik Beijing atas "penahanan dalam skala besar dan larangan serta pengawasan berlebihan" terhadap Muslim Uighur.

Sehari berselang, 37 negara menyatakan pembelaan terhadap Beijing dan membantah laporan mengenai penahanan sewenang-wenang lebih dari dua juta Muslim Uighur diXinjiang.

Yang membuat miris dan sekaligus ironis beberapa negara dengan mayoritas penduduk  Muslim seperti Pakistan, Qatar, Suriah, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi  dengan gagah berani membela Beijing "Dihadapkan pada tantangan besar terorisme dan  ekstrimisme, China sudah mengambil serangkaian upaya kontra - terorisme dan deradikalisasi di Xinjiang, termasuk membangun pusat pelatihan dan edukasi vokasi." Demikian bunyi surat tersebut seperti dilansir Reuters.
Dilain sisi banyak laporan-laporan mengenai pelanggaran HAM yang dibuat oleh pelarian Muslim Uighur dinegara-negara penerima mereka mengaku dipaksa menanggalkan Islam dan berjanji setia kepada pemerintah Partai Komunis China. Lantas mengapa beberapa negara yang penduduknya mayoritas Muslim justru mendukung kebijakan China terhadap Muslim Uighur ?  Masalah Muslim Uighur adalah masalah dengan ongkos politik yang besar, dalam dua dekade terakhir China sudah menjelma menjadi raksasa ekonomi dunia, menjadi negara pemberi pinjaman terbesar didunia China memiliki konsorsium-konsorsium besar di  Timur Tengah dilansir dari The Economist, proyek terbesar Timur Tengah saat ini menggunakan uang China. Konsorsium China ingin berinvestasi sekitar 10 milyard dollar AS untuk membangun zona industri seluas 1000 hektare di Oman, tahun lalu China memberi pinjaman dan hibah kenegara-negara Arab sebesar 23 Milyard dollar AS, mereka juga menandatangani kontrak investasi dan kesepakatan konstruksi sebesar 28 milyard dollar AS dikawasan tersebut. Negara-negara Timur Tengah menganggap kehadiran investasi China sangatlah penting untuk memajukan dan mengembangkan ekonomi mereka diluar minyak dan gas bumi yang sewaktu-waktu bisa habis. Jadi mengutak-atik masalah HAM China menjadi sangat sensitif dan tidaklah terlalu penting. Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim tersebut lebih mengutamakan kepentingan nasionalnya dibandingkan dengan solidaritas dunia Islam.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Qatar tiga negara muslim terkaya diTimur Tengah mendukung China karena mereka terbelenggu oleh persoalan HAM, masalah pembunuhan jurnalis Jamal Khasogi menjadi isu politik panas dinegara-negara barat.

Amerika Serikat menggunakan isu HAM muslim Uighur untuk meningkatkan daya tawar politik dan ekonominya terhadap China dan negara-negara dikawasan Timur Tengah. Dengan menerima perwakilan Muslim Uighur digedung putih pekan lalu, membuat Beijing khawatir adanya peningkatan sentimen anti China dinegara-negara Muslim khususnya di Timur Tengah, walaupun pemerintahnya mendukung kebijakan China atas Muslim Uighur, pertanyaan politiknya menjadi seperti ini Trump yang kebijakan politiknya sering kali memarginalkan kaum Muslim, malah mendukung Muslim Uighur, lantas mengapa pemimpin-pemimpin Muslim di Timur Tengah malah mendukung China di tengah isu pelanggaran HAM di  Xinjiang. Hal ini bisa memicu konflik baru di Timur Tengah, jika terjadi konflik baru AS yang diuntungkan melalui perdagangan senjata bukan rahasia lagi Timur Tengah dan negara-negara Arab sangat tergantung dengan pasokan senjata dari AS, China secara militer belum bisa menandingi kehandalan dan kepraktisan persenjataan buatan AS. Masalah isu HAM Muslim Uighur bisa dijadikan alat peringatan kepada negara-negara Arab bahwa jangan berpaling dari AS. Sedangkan untuk China AS bisa meningkatkan daya tawarnya terhadap perang dagang dengan China, oleh karena itu bisa kita pahami mengapa hingga hari ini AS belum mengeluarkan sikap resminya terkait masalah isu HAM Muslim Uighur di Xinjiang tentunya bisa dihubungkan dengan daya tawar tadi.

Indonesia bersikap abstain dalam masalah Muslim Uighur dalam arti tidak mengecam dan tidak mendukung China. Indonesia bukan negara yang lazim mengeluarkan pernyataan bersama. "Namun disisi lain membela posisi kita selama ini dalam konteks pembahasan HAM atau resolusi kita sangat tidak nyaman dengan yang sifatnya menuding suatu negara." ( juru bicara  Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah )

Bagaimanakah nasib Muslim Uighur di Xinjiang kita hanya bisa merasakan sakitnya  tubuh mereka dari kejauhan apabila mereka disakiti diiringi dengan doa dan harapan. Karena negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim sudah terjebak kedalam kepentingan masing-masing.

Cipanas, 23 Juli 19. Di Perpustakaan SMPN 1 Cipanas.