Selasa, 02 Juli 2019

ORGANISASI ITU BERNAMA FKG IPS NASIONAL

Wijaya, M.Pd.
Ketua Umum PP FKGIPS Nasional PGRI

Oleh:
Wijaya, M.Pd.*)

Guru dan Tujuan Pendidikan Nasional
Selama ini guru sebagai sebuah profesi masih dipandang sebelah mata oleh sebagian pihak. Padahal sejatinya guru merupakan elemen penting bagi maju atau mundurnya suatu bangsa. Karena guru mampu melahirkan generasi yang mampu mencatatkan sejarah peradaban yang gemilang, peradaban yang mampu menghantarkan manusianya menemukan tujuan hidupnya. Guru dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2015 Bab I Pasal 1 diartikan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevalusasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Berdasarkan definisi tersebut jelas sekali bahwa guru memegang peranan sentral dalam mencetak generasi bangsa.

Profesionalisme seorang guru sudah tentu menjadi suatu keniscayaan yang harus selalu melekat dalam kepribadiannya. Sebagai tenaga profesional yang memiliki fungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu Pendidikan nasional. Mutu Pendidikan yang tercermin dari output peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jika melihat output peserta didik tersebut, jelas terlihat betapa berat dan sentral peranan guru dalam konteks pendidikan nasional.

Upaya dan ikhtiar untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka harus dilakukan oleh guru yang profesional. Guru yang memenuhi dan memegang prinsip profesionalitas sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 Bab III Pasal 7 ayat 1, sebagai berikut:
  1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme;
  2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
  3. Memiliki kualitas akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
  4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
  5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
  6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
  7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
  8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
  9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.


Guru yang memiliki dan memegang prinsip profesionalitas di ataslah yang mampu melahirkan Generasi Emas 2045 serta mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan. Profesionalitas yang ditunjang dengan penguasaan atas 4 kompetensi, meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi social dan kompetensi profesional.

Guru dan Organisasi Profesi
Tugas berat guru dalam menjalankan profesinya harus ditunjang dengan keberadaan sebuah organisasi profesi. Organisasi tersebut harus mampu menjadi wadah untuk menjaga, memupuk, membina dan meningkatkan profesionalisme guru. Organisasi profesi yang sesuai dengan pasal 41 bagian kesembilan mengenai organisasi profesi dan kode etik sebagai berikut:
(1)   Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen.
(2)   Organisasi profesi sebagaimana dimaksuk pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan Pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.
(3)   Guru wajib menjadi anggota profesi.
(4)   Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)   Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.
Sedangkan dalam pasal 2, organisasi profesi guru mempunyai kewenangan:
a.       Menetapkan dan menegakan kode etik guru;
b.      Memberikan bantuan hukum kepada guru;
c.       Memberikan perlindungan profesi guru;
d.      Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan
e.       Memajukan pendidikan nasional.
Organisasi profesi guru keberadaannya menjadi suatu keniscayaan dan bahkan boleh dikatakan wajib ada sebagai wadah untuk meningkatkan profesionalitas guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pun harus diakui, jika merujuk kepada kriteria di atas, bisa dikata keberadaan organisasi profesi guru yang benar-benar dan bahkan mendekati masih belum ada. Akan tetapi, ikhtiar ke arah sana tetap harus ditempuh, karena fakta di lapangan mengenai keberadaan organisasi guru tidak bisa dipungkiri peranannya dan terlebih sejarah telah mencatat perjalanan panjang serta sepak terjangnya terlepas dari berbagai kekurangan yang masih menyertai.
Guru dan organisasi profesi guru ibarat dua muka mata uang. Satu sama lainnya tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu keberadaannya menjadi keharusan. Organisasi profesi guru yang independen jauh dari anasir-anasir politik praktis dan bahkan menjadi bagian (underbow) dari kepanjangan tangan politikus dan partai politik. Organisasi yang mampu meningkatkan kompetensi dan memberikan perlindungan serta mampu menegakan kode etik kepada para anggotanya. Keanggotaan yang masuk tanpa adanya paksaan serta jauh dari beragam bentuk pungutan yang hanya sebatas materi an-sich.

FKG IPS Nasional
FKG IPS Nasional bagi sebagian guru IPS di seluruh Indonesia mungkin masih dianggap asing. Setidaknya itu yang tergambar dari beberapa pendapat yang dilakukan secara acak kepada guru-guru IPS. Memang itulah kondisi FKG IPS Nasional satu tahun ke belakang. FKG IPS Nasional yang merupakan akronim dari Forum Komunikasi Guru IPS Nasional masih belum dikenal dan dirasakan keberadaannya oleh guru-guru IPS di Seluruh Indonesia. Tetapi itu dulu, lain lagi dengan sekarang, keberadaan FKG IPS Nasional sudah mulai dikenal oleh sebagian besar guru-guru IPS padahal baru berumur satu tahun.

Kehadiran FKG IPS Nasional memang didesain agar tidak hanya besar secara nama.  Terlebih besar hanya dalam tataran dunia maya dengan hanya sebatas indikator banyaknya anggota di beragam aplikasi media sosial. Akan tetapi lebih diarahkan bagaimana keberaadannya sebagai sebuah organisasi guru mata pelajaran IPS baik dari SMP atau MTs mendapatkan kebermaknaan dan kebermanfaatan. Tidak hanya besar dari segi nama dan mengais legalitas dengan tanpa di sokong oleh kekuatan dan daya dukung di tataran akar rumput. Singkatnya FKG IPS Nasional belajar dari filosofis bahwa hidup itu harus membumi tidak hanya melangit.

Nilai-nilai kejujuran, integritas, profesionalisme dan komitmen terhadap upaya dan usaha menjalin silaturahim dan peningkatan kompetensi menjadi sasaran utama. Terlebih membangun FKG IPS Nasional dengan melegalkan segala cara yang pada nyatanya menerabas nilai-nilai kejujuran, kode etik guru dan yang paling krusial AD dan ART yang telah disepakati bersama sebagai aturan main yang harus dijalankan oleh semua pengurus dan anggota.

Kehadiran sebuah organisasi harus mampu menggapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Secara garis besar fungsi organisasi dapat dibagi menjadi dua, yakni:
1.      Fungsi pemersatu, dapat dimaknai sebagai sebuah dorongan yang mampu menggerakkan guru mata pelajaran IPS untuk berafiliasi dengan FKG IPS Nasional sebagai suatu organisasi profesi guru mata pelajaran IPS. Bersatu tanpa adanya paksaan, terlebih marketing dengan menghalalkan segala cara hanya mengejar besar secara kuantitas tetapi jauh dari upaya dan usaha membangun dari sisi kualitas. Sehingga keberadaan FKG IPS Nasional menjadi salahsatu wadah untuk saling menebar kebaikan dan menyatunya potensi guru-guru IPS menjadi sebuah kekuatan yang besar dan jauh dari anasir-anasir kepentingan politikus dan politik praktis. Apalagi menjadi tunggangan untuk mencitra seseorang atau pihak-pihak tertentu.

2.      Fungsi peningkatan kemampuan profesional. Guru sebagai sebuah profesi merupakan suatu profesi yang pada tataran lapangan harus selalu meng-upgrade dan meng-update kemampuan atau kompetensinya. Baik kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan professional. Hal ini dikarenakan pendidikan selalu mengalami perubahan yang cepat. Perubahan tersebut terjadi disebabkan yang dihadapi adalah manusia dengan taraf berfikir yang progresif, belum lagi dengan perkembangan zaman disertai kemajuan di bidang teknologi. Hal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi guru untuk selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya. Kemampuan profesional tersebut diantaranya: performance component, subject component, profesional component, process component, adjustment component dan attitudes component.
Jika guru tidak mau untuk mengikuti berbagai kegiatan dalam rangka meng-upgrade dan meng-update kompetensinya, maka yang bersangkutan akan tergerus oleh zaman dan tidak akan maksimal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Perbedaan zaman serta tantangan berbeda yang dihadapi peserta didik dengan zamannya harus disikapi dengan selalu mengikuti beragam kegiatan peningkatan kemampuan profesional.

Oleh karena itu kehadiran FKG IPS Nasional sedikit banyaknya dapat menjadi jalan untuk meningkatkan kompetensi guru-guru IPS serta memberikan perlindungan terhadap semua anggotanya ketika melaksanakan tugas pokok dan fungsi di lapangan. Hal tersebut tergambar jelas dalam Visi dan Misi FKG IPS Nasional. Visi sebagai pemersatu Guru IPS Indonesia yang berkomitmen, sinergis dan kompeten. Dengan Misi: 1) Membangun guru IPS yang visioner di seluruh Indonesia melalui lembaga profesi; 2) meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghadapi daya saing global; 3) meningkatkan kompetensi guru melalui diklat berkelanjutan berskala pusat dan daerah; 4) mengimplementasikan belajar sepanjang hayat; dan 5) membangun komitmen atas dasar profesionalisme dan jiwa NKRI.




*) Ketua Umum PP FKG IPS Nasional PGRI