Kamis, 11 Juli 2019

Subsidi dan Proteksi


Cargo, Ship, Container, Commerce, Ocean

oleh :
Handoko Santoso, S.Pd., M.Si.
(SMP Kristen Anak Bangsa, Surabaya)

Pendahuluan.
Kebijakan Donald Trump Presiden USA menerapkan proteksi dan subsidi bagi negara serta Inggris melakukan Brexit dengan Uni Eropa merupakan kebijakan yang patut ditiru oleh negara seperti Indonesia. Kita membutuhkan pemimpin yang mampu menerapkan proteksi dan subsidi kita belajar dari negara besar yang menerapkan mekanisme pasar dan ekonomi pasar, akhirnya mereka mengalami Resesi  ekonomi.
Kebijakan pemerintah merupakan hal penting dalam mejalankan roda perekonomian di Indonesia. Kita harus memahami maksud dari pendiri negara ketika mereka membuat UUD 1945 dan disitu jelas dalam pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orangbanyak dikuasai oleh negara.(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dandipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Ketika kebijakan pemerintah melenceng dari pasal 33 UUD 1945, maka timbulah masalah dalam bidang ekonomi, sosial, politik.  Dalam UUD 1945 dikatakan ayat kedua   cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan ayat ke tiga  dikatakan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dandipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Sebenarnya inilah kunci bagi pembuat kebijakan negara untuk memahami kunci keberhasilan yang sudah diberikan oleh pendiri negara kepada kita.  Kebijakan BBM, kebijakan LPG, kebijakan TDL listrik harus mengacu pada pasal 33 UUD 1945. Karena ketiganya tadi adalah barang in elastis dimana tidak ada barang substitusi dan barang komplementer sehingga kita harus memahami setiap perubahan dari harga ketiga  barang diatas sangat besar pengaruhnya bagi ekonomi Indonesia.
Kebijakan menaikkan harga BBM jelas tidak masuk akal ditengah harga    minyak mentah sedang turun di bawah 40 dollar, dengan dalih mengalihkan subsidi BBM ke infrastruktur. Subsidi BBM tetap hal yang paling krusial bagi ketahanan ekonomi suatu negara, untuk menuju negara  makmur.
Kaum kapitalis berpikir klasik untuk jangka panjang, tetapi kita pernah diingatkan Keynes yang menyatakan bahwa kita semua sudah mati saat tujuan jangka panjang itu tercapai. Percuma BBM dinaikkan kalau dalam jangka panjang semua rakyat sudah mati tercekik himpitan ekonomi sehingga mati tenggelam. Kenaikkan harga BBM berpengaruh pada kenaikkan semua barang, termasuk barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya menurunkan daya beli dan harga barang semakin mencekik leher masyarakat.
Dulu rakyat dipaksa melakukan konversi dari minyak tanah ke LPG, lalu pemerintah membuat kebijakan menaikkan harga LPG bahkan akan dibuat menjadi harga  pasar tanpa subsidi bagi LPG 3 kg. Kebijakan pemerintah menaikkan harga TDL listrik, bahkan pemerintah berencana menghapus subsidi bagi pemakai 900 VAt yang penggunanya adalah masyarakat yang kurang mampu. Krisis yang dialami Yunani, devaluasi Yuan oleh China, Devaluasi Dong oleh Vietnam kalau  kita tidak berhati hati memegang kebijakan akan merosokkan rakyatIndonesia dalam krisis baru yang lebih rumit.  
Masalah kemiskinan, pengangguran termasuk  PHK perlu menjadi perhatian khusus. Seharusnya 72 tahun merdeka negara sudah bisa memberikan pendidikan dan kesehatan secara gratis di seluruh Indonesia.
Margareth Teacher di Ingris pernah melakukan privatisasi BUMN karena situasi di Inggris sudah “TINA (There is No Alternative )” diantaranya British Telecom, British Petroleum, British Airways, British Aerospace, British Steel, British Railway, sedangkan  di Indonesia kita kaya sumber daya alam yang bisa dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya. Tidak perlu privatisasi BUMN, neoliberalisme karena  sumber daya alam dapat dikelola negara secara 100 persen. Jangan sampai pertamina, PLN, dll dijual ke asing. 
Merkantilisme dan John Maynard Keynes.
Soekarno mengatakan Jas merah, jangan sekali –kali melupakan sejarah. Kita masih ingat depresi besar tahun 1929-1933 dimana terjadi krisis malaise.  Krisis malaise adalahsuatu keadaan di mana menurunnya tingkat suku bunga dan harga saham secara drastis yang mengakibatkan timbulnya kekacauan ekonomi di seluruh dunia.
Depresi ekonomi 1929 merupakan depresi terparah sepanjang masa.
Depresi ekonomi ini bermula ketika pada 1925 dan 1927, The Fed menurunkan suku bunga untuk mendukung Bank Sentral Inggris (Bank of England) dalam menerapkan standar emas. Pada saat yang bersamaan, bursa efek sedang bergairah. Akibatnya, jutaan warga AS meminjam uang di bank dan kemudian menginvestasikannya di bursa saham. Saat itulah terjadi ledakan spekulatif yang menggiring terciptanya gelembung
ekonomi.
Harga-harga saham terus meningkat dan mencapai puncaknya tanggal 3 September 1929. Namun, Kamis, 24 Oktober 1929, harga saham mulai jatuh. Peristiwa itu dikenal dengan sebutan “Kamis Hitam”( Black Thursday).
Bulan Januari 2015 Indonesia mengalami deflasi 0,24 % dan bulan Februari  0,36 %,Keynes pernah mengingatkan Deflasi akan mengurangi upah rill dan dan menghalangi  pertumbuhan ekonomi. Hal ini terbukti ketika Indonesia tahun 1998 pertumbuhan ekonomi minus sekitar 13 %. Tahun 2015 ini lapangan kerja yang berkurang dan ada PHK sektor tekstil dan tambang batu bara, kemiskinan meningkat, pemerataan pendapatan, krisis Yunani, Devaluasi China dan Vietnam, masuknya pekerja asing.
Menurut Keynes ada beberapa prinsip yang penting. Pertama,kenaikan tabungan dapat menyusutkan pendapatan dan mengurangi disegi pertumbuhan ekonomi. Konsumsi lebih penting ketimbang produksi untuk mendorong investasi. Penghematan dapat menyebabkan lingkaran setan kemiskinan. Semakin hemat diri kita, semakin kita tergantung pada tabungan semakin ortodoks cara pembiayaan pribadi dan bangsa kita, akan semakin turun pendapatan kita.
Kedua, anggaran pemerintah harus dijaga dalam keadaan tidak seimbang pada masa Resesi. Kebijakan moneter dan fiskal harus ekspansif sampai kemakmuranpulih kembali dan suku bunga harus dibuat tetap rendah.
Ketiga,pemerintah harus meninggalkan kebijakan laissez faire dan mesti campur tangan dipasar jika diperlukan. Menurut Keynes, pada masa susah akan diperlukan kebijakan merkantilis, termasuk tindakan proteksionis.
Menurut Keynes tabungan adalah bentuk pengeluaran yang tidak dapat diandalkan, ia hanya efektif jika diinvestasikan dalam dunia usaha. Faktor kunci yang menyebabkan keruntuhan ekonomi adalah pemisahan tabungan dan investasi. Jika tabungan tidak diinvestasikan pengeluaran total dalam ekonomi akan turun dibawah full employment, jika simpanan berlebihan dibank akan menyebabkan investasi dan output nasional melorot tajam.  Keynes menolak gagasan klasik yang menyatakan bahwa sistem kapitalis akan melakukan penyesuaian sendiri dalam jangka panjang,karena menurut Keynes dalam jangka panjang kita semua sudah mati.
Pemerintahan baru perlu menetapkan menteri- menteri BUMN,ESDM dan keuangan yang benar-benar nasionalisme tinggi agar asset negara tidak dijual. Hal ini cukup terjadi pada PT. Indosat, jangan sampai BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak dimiliki asing, belajarlah dari sejarah. Demikian juga menteri koordinator ekonomi haruslah orang yang nasionalisme dan memiliki latar belakang ekonomi makro yang mampu memahami negara masalah kemiskinan, lapangan kerja dan pembangunan untuk negara dunia ketiga. Subsidi BBM, LPG,TDL sangat dibutuhkan, dana subsidi 200-300 Trilyun untuk semua rakyat Indonesia sangat penting bagi kesejahteraan rakyatnya, jangan beralasan hanya digunakan oleh kaum kaya, atau alasan yang lain termasuk dialihkan ke infrastruktur. Infrastruktur tetap harus dijalankan tapi jangan  mengorbankan dana subsidi BBM dan TDL listrik. kita membutuhkan pemimpin yang berani menerapkan proteksi dan subsidi bagi Indonesia.