Rabu, 21 Agustus 2019

PRAHARA TASIKMALAYA 26 DESEMBER 1996 : KONFLIK HORIZONTAL DI KOTA SANTRI

Oleh Yati Mulawati


Tasikmalaya Kota Santri

Kota santri melekat pada kota Tasikmalaya. Labeling tersebut bukan tidak mendasar, banyaknya pesantren yang berdiri serta santri yang menimba ilmu di lembaga pendidikan agama tersebut menjadi sebuah indikator terhadap Tasikmalaya. Menurut catatan BPS tahun 1996, terdapat 603 pesantren dengan jumlah kiai sebanyak 3.214 orang dan 70.288 orang santri. 

Selain kota santri, kota ini pun secara demografi merupakan kota yang dihuni oleh berbagai suku bangsa dan ras. Sejumlah 1.893.692 orang masyarakat Tasikmalaya adalah WNI mereka tinggal di seluruh wilayah Tasikmalaya dan mayoritas bersuku Sunda, 1.427 Orang, 1.427 Orang adalah WNI Keturunan Tionghoa (41 orang tinggal di Kecamatan Cipedes, 877 orang tinggal di Kecamatan Cihideung, 498 orang tinggal di Kecamatan Tawang) , WNA sebanyak 1.427 orang (11 orang warga negara Saudi Arabia, 1.416 orang warga negara Pakistan). 

Secara ekonomi, pada tahun 1996, pendapatan perkapita TAsikmalaya mencapai sebesar Rp 1.439.712,27 menurut data yang diperoleh dari Kantor Statistik Kabupaten Tasikmalaya, dan Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten DT.II Tasikmalaya Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Masyarakat Tasikmalaya memilih menggeluti kegiatan ekonomi di bidang pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 282.905 orang  27,74%) dan kegiatan ekonomi di bidang perdagangan, hotel dan restoran menduduki tempat kedua, dengan jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 136.882 orang atau 24,04 % dari jumlah penduduk keseluruhan.

Sebagai kota santri yang religius, komposisi penduduk yang menganut agama pun bisa kita lihat sebagi berikut ; Agama Islam dianut masyarakat Tasikmalaya  sebanyak 1.885.230 ( 99,4%). Agama Katolik dianut  oleh masyarakat Tasikmalaya sebanyak 2.593 (0,14%), penganut agama Protestas sebanyak 4.912 orang (0,26%), Hindu dianut oleh 60 orang (0,003%), Budha dianut oleh 3.490 (0,18), dan 126 orang menganut agama dan kepercayaan lainnya ( 0,006%). Keheterogenan masyarakat Tasikmalaya tersebut tidak menjadi perpecahan di dalam kehidupan sosial di Tasikmalaya hingga akhirnya 23 tahun yang lalu tepatnya tanggal 26 Desember 1996 pecah kerusuhan Tasikmalaya yang bisa dinyatakan sebuah prahara yang memecah kerukunan beragama dan ketenangan bermasyarakat di Tasikmalaya. 

Pendisiplinan Berujung Prahara

Pesantren menjadi elemen penting dalam proses pengembangan kualitas manusia di Tasikmalaya, namun di lembaga pendidikan inipun pernah tergores sejarah kelam bagi Tasikmalaya. Peristiwa tersebut telah berlalu 23 tahun yang lalu, nyaris tidak lagi hadir dalam ingatan kolektif masyarakat Tasikmalaya terutama generasi muda saat ini. Pesantren Riyadlul Ulum Wadda’wah, di Condong Tasikmalaya, merupakan salah satu pesantren tertua di kota tersebut. Di Pesantren tersebut pernah terjadi pendisiplinan terhadap santri kalong  yang dilakukan oleh  Ustadz Mahmud Farid beserta Habib dan Ihsan, pada akhirnya melebar menjadi konflik SARA di Tasikmalaya. 

Massa yang berkumpul di Mesjid Agung Tasikmalaya, pada akhirnya meluapkan ketidakpuasannya terhadap penanganan kasus tersebut yang dianggap tidak serius. Mereka melakukan pengrusakan kepada Mapolres Tasikmalaya. Bupati Tasikmalaya, Suljana Wirata Hadisubrata yang hadir di Mapolres Tasikmalaya, tidak mampu meredam kebringasan massaa, mereka terus melakukan pengrusakan terhadap Mapolres Tasikmalaya. Selanjutnya gerakan massa berlanjut ke jalanan di sekitar Mapolres Tasikmalaya untuk melakukan pengrusakan. Mereka melakukan pengrusakan kepada simbol-simbol kepolisian, toko-toko, toserba seperti Matahari, Asia, Yogya dan Samudera, rumah tinggal, hotel, tempat ibadah, sekolah, pabrik, bank, kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat yang terparkir di pinggir jalan. Selain melakukan pengrusakan, kerusuhan massa pun diikuti dengan aksi penjarahan. Mereka membakar toko-toko, pabrik, dan kendaraan bermotor serta infrastruktur penunjang perekonomian bukan hanya dengan api tapi dengan menggunakan bom molotov untuk melakukan aksinya tersebut.  

Massa yang melakukan pengrusakan dan penjarahan tersebut tidak bisa dinyatakan berasal dari kelompok santri. Masyarakat Tasikmalaya yang sebelumnya tidak mengikuti acara do’a bersama untuk menunjukkan keprihatinan terhadap kasus penganiayaan Ustadzz Mahmud Farid beserta Habib dan Ihsan dari Pesantren Riyadlul Ulum Wadda’wah melakukan aksi yang bringas yang mengakibatkan kota Tasikmalaya menjadi sangat mencekap pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 1996 tersebut.

Masyarakat Tasikmalaya pada saat itu seperti menumpahkan kekesalan terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang mereka simpan selama ini. Kasus pembebasan tanah di Kawalu, masalah relokasi Pasar Wetan ke Pasar Cikurubuk yang mengakibatkan berkurangnya penghasilan bagi para pedagang karena lokasi yang jauh dari jangkauan masyarakat, masalah rentenir yang menjerat masyarakat, serta kinerja anggota kepolisian yang dianggap tidak menunjukkan etos kerja yang baik disinyalir sebagai alasan yang mendorong masyarakat Tasikmalaya menumpahkan kekesalannya dengan melakukan pengrusakan terhadap sarana prasarana yang ada di kota Tasikmalaya. Rumah-rumah ibadah agama nasrani menjadi sasaran kekesalan mereka. Gereja Paroki Hati Kudus Yesus di jalan Sutisna Senjaya menjadi salah satu sasaran kebringasan Massa. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 13.00 WIB.

Begitupun pertokoan yang berjejer di sepanjang jalan KH. Zainal Mustofa tidak luput dari sasaran amuk massa. Pertokoan-pertokoan yang turut menggerakkan denyut nadi perekonomian di Tasikmalaya memang banyak dimiliki dan dikelola oleh etnis Tionghoa. Meskipun mereka sudah berstatus sebagai WNI, namun pada hari itu, masyarakat Tasikmalaya menunjukkan  kecemburuan sosialnya terhadap etnis Tionghoa. Pada akhirnya, para pemilik toko banyak yang memutuskan untuk memberi identitas tokonya dengan tulisan “Muslim” di pintu-pintu depan toko yang dimilikinya. kerusuhan massa tersebut pada akhirnya melebar dengan menjadi sebuah aksi intoleransi beragama dengan adanya pembedaan antara muslim dan non-muslim, antara pribumi dengan etnis Tionghoa.

Kebringasan massa yang berawal dari Mapolres Tasikmalaya dan pusat perekonomian di Tasikmalaya, pada akhirnya sampai juga ke daerah pinggiran Tasikmalaya.  Pada malam harinya mereka melakukan pengrusakan dan pembakaran toko-toko di daerah Salawu, Manonjaya, Ciawi, Indihiang, dan daerah jalan Mohammad Hatta yang merupakan jalan yang berbatasan dengan Kabupaten Ciamis.  Kerusuhan massa tidak berhenti hanya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 1996, namun pada keesokan harinya, tanggal 27 Desember 1996, ratusan massa konvoi dengan menggunakan sepeda motor menuju Ciawi. Massa melakukan pengrusakan toko bahan bangunan dan elektronik di sekitar Pasar Ciawi. Selain itu di daerah Kawalu, kantor Polsek Kawalu, pabrik serta beberapa kendaraan di Kawalu mengalami pengrusakan. Lalu, di Cipatujah yang berjarak 79 Km dari pusat kota, sebuah gereja di bakar oleh massa.

Dampak dari aksi massa tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat Tasikmalaya. Denyut nadi perekonomian melambat, masyarakat dicekam rasa takut untuk beraktifitas. Kerusakan infrastuktur bisa dilihat dari bangunan toko yang dirusak dan dijarah oleh massa, dealer, pabrik, hotel, kendaraan roda empat, kendaraan roda dua dan sebuah kendaraan berat mengalami kerusakan, dan pembakaran. Sarana pendidikan pun ikut menjadi sasaran kemarahan massa, kebanyakan adalah sekolah-sekolah kristen, seperti ; TK Bina Bakti, TK Yos Sudarso, SD Yos Sudarso, SMP Yos Sudarso, TK BPK Penabur, SMP BPK Penabur, SMA BPK Penabur dan satu buah SD Kristen di Yudanegara, semuanya mengalami kerusakan. Simbol-simbol kepolisian seperti pos polisi, di identifikasi mengalami rusak berat sebanyak dua buah dan rusak ringan  sebanyak dua buah, 82 lampu lalu lintas, 9 buah warning light, 172 rambu-rambu lalu lintas mengalami kerusakan dan 347 rambu lalu lintas hilang. Markas Polres Tasikmalaya, 13 Markas Polsek, Kantor Samsat dan Kantor Sub Unit Polisi Jalan Raya pun mengalami kerusakan. 12 gereja rusak berat, 2 Kelenteng rusak ringan, 2 sekolah kristen rusak ringan, 115 toko rusak berat, 4 buah pabrik dibakar, 107 buah kendaraan roda empat dibakar, 22 buah sepeda motor dibakar, 8 buah dealer dibakar dan 7 buah rumah tinggal dibakar dan dirusak (Sujani, 2007:74). 

Kerusuhan massa ini pun memakan korban jiwa, empat orang dinyatakan meninggal, diantaranya Eli Santoso, 34 tahun, meninggal karena serangan jantung, Anton Sutejo alias Kiok Wie Wie, 62 tahun, meninggal karena terjebak api dalam tokonya di jalan KH. Zainal Mustofa, Ririn, 25 tahun, terlindas oleh kendaraan umum, dan satu orang tidak teridentifikasi identitasnya. Selain itu korban luka-luka sebanyak 15 orang. Secara ekonomi, pemerintah Tasikmalaya menghitung kerugian yang diakibatkan dari aksi massa tanggal 26 Desember 1996 sebesar 85 milyar.

Penyelesaian Masalah

Untuk mengatasi kerusuhan massa tanggal 26 Desember 1996, aparat keamanan dari Kodim Tasikmalaya serta kesatuan militer yang berasal dari Bandung, Majalengka, Sumedang dan ditambah kesatuan Kostrad berupaya untuk mengatasi dan memulihkan keamanan di Tasikmalaya. Pada waktu terjadi peristiwa amuk massa tersebut, aparat keamanan berhasil menangkap 173 orang perusuh, 89 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan pengrusakan dan penjarahan, sementara 84 orang lainnya dibebaskan karena hanya terbawa emosi (Republika, 29 Desember 1996 dalam Annisa Mardiani : 2013). Untuk memulihkan kondisi perekonomian di Tasikmalaya, maka pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan dibantu oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pertemuan dengan para pengusaha yang bergerak di berbagai sektor ekonomi. Masyarakat memang merasakan dampak dari peristiwa tanggal 26 Desember 1996 tersebut secara langsung. Harga-harga sembilan bahan pokok serta kebutuhan lainnya mengalami kenaikan harga. Pusat-pusat perbelanjaan, toko-toko dan pedagang pasar belum semuanya melakukan aktifitas ekonominya. Mereka masih dilanda rasa takut dan cemas akan terjadinya peristiwa amuk massa susulan.

Peristiwa Kerusuhan massa di Tasikmalaya tahun 1996, tidak hanya dirasakan di tingkat lokal, namun ditingkat Nasional, kerusuhan Tasikmalaya mendorong pemerintah pusat untuk membentuk Pos Komando Kewaspadaan Nasional (PKKN) di setiap Kodim yang ditujukan untuk mencegah potensi-potensi kerusuhan. Kegiatan untuk melakukan normalisasi di Tasikmalaya pun terus dilakukan. Pada tanggal 28 dan 29 Desember 1996, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya bekerjasama dengan ABRI, KORPRI, Darma Wanita, Petahanan Sipil, Santri-santri dari Pesantren Cintawana, Condong, Sukahideung, Bantargedang, Paseh, dan Sukamanah mulai membersihkan puing-puing kerusakan.

Upaya pemulihan keamanan pun dilakukan oleh satuan Polisi dan Militer serta dibantu oleh pemuka-pemuka agama yang melakukan himbauan kepada masyarakat Tasikmalaya untuk tenang. Secara hukum, empat orang aktivis yakni Abdul Muis dan Mimih Khaeruman yang aktif di organisasi PMII, Asep Ilyas (aktivis HMI) serta Agustiana Asqar seorang aktivis Pro-Demokrasi dijatuhi hukuman penjara atas dakwaan melanggar UU Pemberantasan Kegiatan Subversi. Keempat aktivis tersebut dijatuhi hukuman atas perannya dalam membakar emosi massa tanggal 26 Desember 1996 ketika acara do’a bersama untuk menunjukkan sikap keprihatinan terhadap penganiayaan yang diterima oleh ustadz dan santri Riyadlul Ulum Wadda’wah, yaitu Ustadz Mahmud Farid, Habib dan Ihsan.

Yati Mulyawati, Guru Sejarah SMA Negeri 1 Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat
Email : yatimulyawati654321@gmail.com