Senin, 23 September 2019

Bertanya Kepada Guru!

Oleh : Dudung Nurullah Koswara

(Ketua PB PGRI)

Ada satu yang masih menggelitik dalam pikiran saya. Terkait organisasi profesi guru. Masih terngiang kuat dalam ingatan saya sebuah stigma negatif pada kemampuan guru terlontar dari ucapan pimpinan organisasi guru.   

Guru dianggap tidak akan mampu mengurus organisasi profesinya.  Sang Pimpinan PGRI itu  menyatakan, "Bila organisasi guru  diurus semuanya oleh guru maka dipastikan akan bubar.  Sebuah pernyataan tokoh organisasi guru yang menohok. Pernyataan jujur atau penyataan lacur? 

Ungkapan di atas bisa bermakna ganda. Pertama ungkapan modus kental tujuan politik agar guru menyerahkan organisasinya pada pihak lain. Kedua ungkapan faktual bahwa guru memang belum mampu mengurus organisasinya. Keduanya sangat tak baik.

Ungkapan pertama  merendahkan kemampuan para guru dalam mengurus organisasi profesi. Ungkapan kedua menjelaskan realitas ketidakmapuan guru dalam mengurus organisasi profesinya. Keduanya masalah!  Masalah ini sebuah tantangan dan harus dijawab.

Arnold Joseph  Toynbee mengatakan teori challenge and respon. Teori ini memberikan sebuah kesimpulan bahwa setiap ada tantangan selalu ada jawaban. Manusia adalah makhluk berbudaya. Punya akal, karsa dan rasa. Ia punya kemampuan untuk merespon sebuah tantangan. 

Nah, para guru yang semuanya hampir sarjana. Punya kemampuankah untuk menjawab tantangan bahwa “Guru Tidak Mampu Mengurus Organisasinya Sendiri”. Jawaban ini layak dibuktikan dalam organisasi profesinya. Misal organisasi PGRI. Mampukah para guru menjadi pengurus dan memimpin di PGRI?

Menjelang Konprov PGRI Jawa Barat semoga mampu membuktikan bahwa dalam organisasinya para guru mampu mandiri. Berdiri di atas kaki sendiri, kaki para guru.  Bukan meminjam kaki dari profesi lain yang tidak ada kaitannya dengan guru.  Mampukah para guru mengurus dirinya sendiri dalam rumah perjuangannya?

Sederhananya, bila hasil Konferensi Provinsi PGRI Jawa Barat yang menjadi ketua bukan guru. Bukan berasal dari keseharian sebagai pendidik dan pengajar maka dipastikan PGRI Jawa Barat bukan milik guru lagi. Bila pengurus  inti PGRI Jawa Barat  pasca konfrov tidak ada guru murninya maka sangat disayangkan.

Setidaknya  ada dua risiko yang akan muncul. Pertama. para guru se Jawa Barat merasa kecewa dan merasa bukan bagian dari organisasi  PGRI karena ketua atau pemimpinnya bukan berasal dari guru. Kedua, bila Undang-undang guru yang sedang direvisi  disahkan dan mewajibkan organisasi profesi harus dipimpin guru akan jadi masalah.

Saya hanya bertanya kepada para guru. Apakah setuju organisasi profesi guru dipimpin  profesi  bukan guru atau sudah bukan guru lagi? Apakah bapak dan ibu guru merasa bagian dari PGRI bila pemimpinnya bukan guru? 

Mari kita terus berusaha agar organisasi profesi guru bisa benar-benar milik guru dan dipimpin para guru. Mengapa demikian penting? Agar organisasi tidak dijadikan alat kepentingan pribadi, politik dan kelompok tertentu.

Betapa baiknya bangsa ini bila posisi profesi guru berada di tempatnya. Di mana? Di atas peradaban manusia karena Ia adalah pendidik dan pengajar kehidupan manusia. Bila posisi guru berada di  bawah profesi lain maka bahaya.  Guru itu pewaras jangan dikendalikan pihak lain. Guru  sejatinya pengendali peradaban.

Guru dalam peradaban sejarah  manusia sejak abad 1500 sebelum masehi sudah dimulikan dalam posisi tertinggi. Guru adalah kelompok Brahmana. Ia merestui, mensyahkan layak tidaknya seorang pemimpin atau birokrat. Bila saat ini guru dipimpin birokrat atau mantan birokrat jadi terbalik.

Bila dalam organisasi profesi guru, di rumahnya sendiri guru dianggap tak pantas memimpin sungguh sangat modus. Ini prasangka dan stigma yang harus dilawan. Dilawan dengan apa? Dengan  kemampuan dan meningkatkan kompetensi secara serius. 

Kasihan organisasi profesi guru sejenis PGRI. Tidak sedikit ketuanya malah bolak-balik kaya setrikaan ikut-ikutan nyaleg. Saat nyaleg tidak mundur dari PGRI. Padahal jelas PGRI non partisan, independen. Anggota hanya melongo, melihat ketuanya nyaleg.

Stop! Pasca Kongres XXII PGRI, Saya sudah “teriak” keras siapa saja yang nyaleg otomatis keluar dari PGRI. Alhamdulillah keluar aturan baru. Siapa saja yang nyaleg harus keluar dari PGRI. PGRI organisasi profesi guru, bukan politisi! 

Orientasi PGRI bukan kekuasaan atau kepartaian. Orientasinya adalah peningkatan harkat martabat guru melalui peningkatan kompetensi, perlindungan, kesejahteraan, karir dan prestasi. Ini hanya cocok bagi ASN aktif. Bila yang sudah tak aktif kurang cocok. 

 Peningkatan harkat martabat guru hanya akan murni diperjuangkan oleh guru itu sendiri. Ungkapan ,”Kutahu yang ku mau”. Hanya guru sendiri yang tahu masalah dirinya. Selain guru yang mengurus organisasi profesi guru hanya  akan tersimpan sebuah pepatah sunyi “Kutipu yang kau mau”.