Senin, 28 Oktober 2019

SUGONDO DJOJOPUSPITO, SANG PEMIMPIN KONGRES PEMUDA II


Oleh Enang Cuhendi

Melihat namanya tidak terlalu banyak orang mengenalnya. Dibandingkan W.R.Supratman yang menjadi rekan seangkatannya, nama Sugondo Djojopuspito hanya dikenal oleh segelintir orang. Sejarah pun tidak banyak mengupas sosok ini, padahal salah satu momen bersejarah yang dia pimpin telah berkontribusi besar terhadap sejarah Indonesia dan diperingati setiap tahun.

Soempah Pemoeda atau Sumpah Pemuda merupakan momentum paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dengan ikrar bersama ini para pemuda yang berasal dari berbagai pelosok negeri dan beraneka suku menyatakan tekad bersama untuk satu kesatuan, yaitu Indonesia. Mereka sepakat menyatakan satu nusa, satu bangsa dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu Indonesia. Ini memperbaiki tekad sebelumnya yang lebih didominasi oleh unsur kedaerahan, kesukuan dan keagamaan masing-masing.

Ikrar para pemuda tersebut mengemuka pada saat Kongres Pemuda (ejaan van Ophuysen: Congres Pemoeda) Indonesia II, 27-28 Oktober 1928. Pada saat itu para pemuda yang tergabung dalam organisasi kedaerahan, seperti Jong Java (Pemuda Jawa), Jong ambon (Pemuda Ambon), Jong Celebes (Pemuda Sulawesi), Sekar Roekoen (Pemuda Sunda), Jong Soematranen Bond, Jong Bataks Bond, Jong Islamieten Bond, Pemoeda Kaoem Betawi, Pemoeda Indonesia dan PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia) dan lain-lain, berkumpul di Jakarta. Penyelenggaraan kongres pemuda hari pertama dilaksanakan di gedung Katholikee jongelingen Bond (Gedung Pemuda Katolik). Hari kedua di gedung Oost Java (sekarang di Medan Merdeka Utara Nomor 14).


Keberhasilan kongres tersebut tidak lepas dari sosok pimpinan sidang yang bernama Soegondo Djojopoespito. Siapa sebenarnya Sugondo Djojopuspito? Pria kelahiran Tuban, Jawa Timur, 22 Februari 1905 itu sukses memimpin jalannya kongres hingga menghasilkan satu karya bersejarah, yaitu Ikrar Pemuda Indonesia atau dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Dalam laman Wipedia disebutkan bahwa bapak Sugondo bernama Kromosardjono yang merupakan seorang Penghulu dan Mantri Juru Tulis Desa di kota Tuban, Jawa Timur. Ketika Soegondo masih kecil, ibunda Sugondo sakit-sakitan dan meninggal dunia, kemudian Bapak Kromosardjono kawin lagi dan pindah ke Brebes Jawa Tengah menjabat sebagai lurah di sana.

Masa kecil Sugondo dihasbiskan di Tuban. Pendidikan HIS diselesaikan di Tuban tahun 1911-1918. Selanjutnya pindah ke Surabaya untuk meneruskan ke MULO selama 3 tahun dari 1919 – 1922. Saat itu ia berada dalam pengasuhan pamannya, Hadisewojo, seorang collecteur wilayah Blora. Selama di Surabaya oleh pamanya ia dititipkan mondok di rumah HOS Cokroaminoto bersama Soekarno. Setelah lulus MULO Sugondo melanjutkan sekolah ke AMS afdeling B  di Yogyakarta tahun 1922-1925. Ketika di Yogjakarta ini oleh pamannya melalui HOS Cokroaminoto ia dititipkan mondok di rumah Ki Hadjar Dewantara di Lempoejangan Stationweg 28 Jogjakarta (dulu Jl. Tanjung, sekarang Jl. Gajah Mada).

Kembali atas peran besar pamannya Sugondo dibiayai untuk melanjutkan kuliah dan mendapat beasiswa di Rechtshoogeschool te Batavia (Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta - cikal bakal Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekarang) tahun 1925. Karena beasiswanya dicabut akibat kegiatan politiknya dan juga pamannya yang meninggal dunia, kuliah di RHS hanya mencapai lulus tingkat Candidat Satu (C1) (sekarang setingkat dengan ijazah D2).

Keterlibatan Sugondo di bidang politik bermula ketika semua orang ikut dalam organisasi pemuda, ia justru bergabung dalam PPI (Persatuan Pemuda Indonesia) dan tidak masuk dalam Jong Java. Kemudian saat Kongres Pemuda I, 1926, Sugondo ikut terlibat sebagai peserta dalam kegiatan tersebut. Bahkan saat Kongres Pemuda II Sugondo terpilih menjadi Ketua Kongres. Hal ini terjadi karena ia adalah anggota PPI yang merupakan wadah pemuda independen pada waktu itu dan bukan berdasarkan kesukuan. Sugondo pun banyak berhubungan dengan tokoh-tokoh pergerakan pada masa itu, seperti Soekarno, Muh. Hatta, Muh. Yamin, Ki Hadjar Dewantara dan H.O.S. Tjokroaminoto.

Pada masa pergerakan nasional selain aktif di partai politik, Sugondo juga aktif mengabdi di dunia pendidikan.  Ia pernah menjadi  Kepala Sekolah Perguruan Rakyat di Gang Kenari No. 15 Salemba yang didirikannya bersama Mr. Sunario Sastrowardoyo pada 11 Desember 1928. Pada 1930 ia diminta oleh Ki Hadjar Dewantara untuk menjadi guru Perguruan Taman Siswa Bandung. Kemudan 1932, ia diangkat menjadi Kepala di sekolah tersebut. Saat di Bandung inilah ia mulai menjadi simpatisan PNI (Perserikatan Nasional Indonesia) pimpinan Sukarno. Tahun 1933 menikah dengan penulis Suwarsih Djojopuspito di Cibadak dan isterinya ikut membantu mengajar di Perguruan Tamansiswa Bandung. Kakak iparnya adalah Mr. A.K.Pringgodigdo, suami dari kakak isterinya (Ny. Suwarni).

Ketika PNI pimpinan Ir. Soekarno pecah dua, menjadi Partindo (Partai Inonesia) pimpinan Mr. Sartono dan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI) pimpinan Drs. Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir, Sugondo memilih masuk dalam Pendidikan Nasional Indonesia (PNI) pimpinan Syahrir. Keterlibatannya di PNI mengundang kecurigaan pihak Pemerintah Hindia Belanda sehingga Sugondo giliran  ditangkap pada 1934. Akan tetapi karena pemerintah Hindia Belanda tidak bisa membuktikan bahwa ia anggauta partai, akhirnya dibebaskan dan hanya mendapat larangan mengajar (Onderwijs Verbod) oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pada 1935 larangan mengajar dicabut. Setelah itu ia pindah ke Bogor dan mendirikan Sekolah Loka Siswa, tetapi kemudian ditutup karena sepi murid.
Setelah 1936 perjalanan hidup Sugondo ditandai dengan berpindah-pindah tempat tinggal. Dari Bogor pindah ke Semarang, berikutnya ke Surabaya, ke Bandung dan kemudian ke Batavia. Pada kurun 1936 sampai dengan 1941 selain bekerja sebagai guru, Sugondo juga aktif menjadi wartawan di beberapa media, salah satunya mendapat kepercayaan dari Mr. Soemanang untuk memimpin Kantor Berita Antara pada 1941.
Pada masa penjajahan Jepang, Sugondo bekerja sebagai pegawai Shihabu (Kepenjaraan). Status sebagai pegawai Shihabu didapat atas bantuan Mr. Notosoesanto sebagai kawan yang pernah bersama kuliah di RH Batavia. Pada masa berikutnya Mr. Notosoetanto tercatat sebagai salah seorang ahli hukum dan menteri kehakiman RI.

Pada masa Revolusi Fisik, 1945-1950, Sugondo aktif  dalam Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) yang beranggotakan 28 orang. Kemudian pada saat terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS), jabatan di BP-KNIP digantikan oleh Djohan Sjahroezah, sementara Soegondo sendiri masuk dalam kabinet sebagai Menteri Pembangunan Masyarakat Negara Republik Indonesia di bawah acting Presiden Mr. Assaat.

Setelah tahun 1950, dalam usianya yang masih relatif muda (masih 46 tahun) Sugondo memilih pensiun dari segala jabatan dan perintis kemerdekaan.Waktunya dihabiskan untuk membaca buku dan sering bertemu dengan rekan seperjuangan dalam dan luar negeri. Pernah pada 1952 Presiden Soekarno memintanya datang ke Jakarta. Namun ia tidak datang. Saat itu presiden bertanya kepada Suwarsih Djojopuspito, isteri Sugondo, yang waktu itu datang di istana mengantarkan kakaknya (Ny. Soewarni isteri Mr. A.K. Pringgodigdo, sekretaris kabinet), “Waar is Mas Gondo, laat hem maar bij mij even komen, ik zal een positie voor hem geven (Di mana Mas Gondo, suruh dia menemui saya, akan saya beri jabatan untuk dia)”. Ketika disampaikan pada Soegondo, ia menolak jabatan tersebut.

Sugondo Djojopuspito wafat pada 1978. Jenazahnya dimakamkan di Pemakamam Keluarga Besar Tamansiswa Taman Wijayabrata di Celeban, Umbulharjo - Yogyakarta. Setelah wafat berbagai penghargaan diberikan kepadanya. Pada 1978 Pemerintah Republik Indonesia memberikan Tanda Kehormatan Republik Indonesia: berupa Bintang Jasa Utama atas jasanya dalam memimpin Sumpah Pemuda, maka oleh. Kemudian pada 1992 pemerintah RI juga menyematkan Satya Lencana Perintis Kemerdekaan. Untuk mengabadikan namanya pihak Kemenpora RI memberi nama Wisma Soegondo Djojopoespito Cibubur pada Gedung Pertemuan Pemuda milik PP-PON (Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional) yang dibangun oleh Kemenpora dan diresmikan oleh Menpora pada tanggal 18 Juli 2012. Satu yang mengganjal, sampai saat ini Sugondo Djojopuspito belum diakui Sebagai Pahlawan Nasional padahal Kemenpora sudah mengusungnya sejak 2012. Gelar Pahlawan Nasional rasanya layak disandang Soegondo karena setiap tahun peristiwa Sumpah Pemuda 1928 selalu diperingati secara resmi.
Sugondo Djojopuspito beristrikan Suwarsih Djojopuspito, (1912-1977), seorang wanita Sunda yang menulis novel dalam 3 bahasa (Sunda, Belanda, Indonesia). Saat wafat meninggalkan tiga orang anak, yaitu Sunartini Djanan Chudori, S.H., Sunarindrati Tjahyono, SH, dan Ir. Sunaryo Joyopuspito, M.Eng.                                                                                                                                                                               


Sumber Bacaan
Drs. M. Soenyata Kartadarmadja: Sugondo Djojopuspito, Hasil Karya dan Pengabdiannya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Dokumentasi Sejarah Nasional 1982/1983
Sunaryo Joyopuspito: Soegondo Djojopoespito, Tokoh Pemuda 1928, Museum Sumpah Pemuda 2011
https://id.wikipedia.org/wiki/Sugondo_Djojopuspito



Minggu, 27 Oktober 2019

TANYA JAWAB BEBAN KERJA GURU, KEPALA SEKOLAH, DAN PENGAWAS SEKOLAH



Apa saja beban kerja guru?
Jawab :
Beban kerja Guru mencakup kegiatan/tugas utama pokok:
  1.  merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
  2.  melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;
  3.  menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
  4.  membimbing dan melatih peserta didik; dan
  5.  melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada fungsi sekolah/madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Apakah kegiatan pokok yang merupakan beban kerja guru
harus dilaksanakan di sekolah?
Jawab :
Ya. Guru harus berada di sekolah paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja dalam 1 (satu) minggu untuk melaksanakan tugas pokok guru.

Apakah yang dimaksud dengan ‘melaksanakan pembelajaran’?
Jawab :
Pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan tatap muka di kelas yang jumlah jamnya sesuai dengan struktur kurikulum.

Berapa jumlah jam tatap muka yang menjadi beban kerja Guru ketika melaksanakan pembelajaran?

Jawab :
Beban kerja Guru untuk melaksanakan pembelajaran paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam I (satu) minggu, yang merupakan bagian jam kerja dari jam kerja sebagai pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja dalam 1 (satu) minggu.


Apakah guru yang mendapat tugas tambahan dan tugas tambahan lainnya harus memenuhi Beban kerja Guru paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam I (satu) minggu?

Jawab :
Tidak. Pemenuhan beban kerja Guru dengan tugas tambahan sebagai berikut:
  • 12 (dua belas) jam tatap muka untuk tugas tambahan wakil kepala satuan pendidikan; ketua program keahlian satuan pendidikan; kepala perpustakaan satuan pendidikan; kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan;
  •  6 (enam) jam tatap muka untuk pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu. Sedangkan bagi guru dengan tugas tambahan lainnya paling banyak 6 (enam) jam tatap muka untuk untuk tugas tambahan lain.


Apakah yang dimaksud dengan Guru yang mendapat tugas tambahan?
Jawab :
Guru yang mendapatkan tugas tambahan adalah guru yang
selain mengajar, juga mendapatkan tugas-tugas sebagai berikut:
  1. wakil kepala satuan pendidikan;
  2.  ketua program keahlian satuan pendidikan;
  3.  kepala perpustakaan satuan pendidikan kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan;
  4. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu;
  5. atau tugas tambahan selain huruf 1 sampai dengan huruf 5 yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan


Apa yang dimaksud dengan tugas tambahan selain huruf 1 sampai dengan huruf 5 yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan?
Jawab :
Tugas tambahan lain yang dimaksud antara lain adalah coordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan/penilaian kinerja Guru, pembina ekstrakurikuler, Pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), wali kelas, pengurus organisasi profesi, guru piket, koordinator bursa kerja khusus, ketua Lembaga Sertifikasi Profesi 1 (LSP1), dan tutor pada pendidikan dasar dan menengah.

Apakah beban kerja kepala sekolah sama dengan guru?
Jawab :
Tidak. Beban kerja kepala satuan pendidikan sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.

Apakah kepala sekolah tidak lagi melaksanakan pembelajaran tatap muka?
Jawab :
Ya. Namun dalam keadaan tertentu apabila terdapat guru yang berhalangan atau untuk mengisi kekosongan guru, kepala satuan pendidikan dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan Guru pada
satuan pendidikan.

Apakah beban kerja pengawas satuan pendidikan?
Jawab :
Beban kerja pengawas satuan pendidikan melakukan tugas pengawasan, pembimbingan, dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah ekuivalen dengan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pembelajaran tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

Apakah kepala sekolah dan pengawas sekolah juga harus melaksanakan beban kerjanya paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja dalam 1 (satu) minggu?
Jawab :
Ya. Kepala sekolah dan Pengawas Sekolah harus melaksanakan beban kerjanya masing-masing paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja dalam 1 (satu) minggu.



 Sumber:

GTK Kemdikbud, 2019 Tanya Jawab Seputar Pembinaan Guru, Dirjen GTK Kemdikbud,Jakarta

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Kamis, 24 Oktober 2019

Perjuangan PGRI Agar Para Guru Honorer Mendapat Kesempatan Mengikuti PPG, Membuahkan Hasil


Satu persatu perjuangan PGRI membuahkan hasil. Salah satunya, PGRI telah memperjuangkan agar para guru honorer mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan profesi guru(PPG). Dalam berbagai kesempatan berdialog dengan para pengambil kebijakan di pusat (Kemendikbud) PGRI selalu memperjuangkan para guru honorer di sekolah negeri yang dulu sulit mendapatkan kesempatan mengikuti PPG. Dengan dikeluarkannya surat dari Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan(GTK) Kemendikbud nomor 9634/b.bi/GT/2019 tentang penjelasan penambahan waktu mengikuti PPG, maka guru non-PNS terbuka kesempatan yang sama dengan guru lainnya untuk mengikuti PPG sepanjang mendapat Surat Keterangan/ Surat Penugasan dari Disdik setempat.

Menurut ibu Unifah Rosyidi, Ketua Umum PB PGRI, persoalan yang dulu sempat menjadi ramai dan kini dengan niat tulus kedua belah pihak (PGRI dan Kemendikbud) mendiskusikan jalan keluar untuk memenuhi rasa keadilan bagi guru yang telah mengabdi dan memenuhi persyaratan. "Surat tambahan penjelasan dari Dirjen GTK itu adalah sebuah contoh betapa Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud responsif dan solutif terhadap permasalahan yang muncul di lapangan", ujar Unifah Rosyidi.

Lebih lanjut, Ketua Umum PB PGRI mengharapkan agar bapak ibu guru belajar dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam mengikuti proses PPG. Jangan sampai kesempatan bagus ini lepas dan teman-teman guru hanya menyalahkan orang lain.

"Mari terus belajar, karena guru sejatinya adalah pembelajar. Terima kasih kepada Pak Mendikbud, Pak Sekjen, Pak Dirjen GTK, Setditjen GTK dan seluruh jajarannya. Kamu mengharapkan semua guru yang berkesempatan mengikuti proses PPG dapat lulus. Hanya dengan belajar dan bekerja keras serta mencintai pekerjaan sebagai pendidik, maka  keberhasilan adalah sebuah keniscayaan", ujar Unifah menutup perbincangan dengan Suara Guru. (CNO)

Suara Guru, 21 Oktober 2019

FORMASI KABINET INDONESIA MAJU, 2019-2024



MENGENAL SOSOK MENDIKBUD BARU


Hasil gambar untuk nadiem makarim

oleh Enang Cuhendi

Rabu, 23 Oktober 2019 bertempat di istana negara Presiden Joko Widodo melantik menteri-menteri baru yang akan membantu kerja presiden untuk lima tahun ke depan. Ke-38 menteri dan pejabat negara setingkat menteri ini diberi label Kabinet Indonesia Maju.

Satu dari 38 menteri baru yang menarik perhatian khalayak, khususnya dunia pendidikan adalah sosok menteri pendidikan dan kebudayaan yang baru. Usianya masih sangat muda, yaitu 35 tahun. Pendidikannya bukan profesor atau doktor, tetapi "hanya" pasca sarjana, S2. Dia bukan pula dari kalangan pendidik, tetapi pengusaha. Dia adalah Nadiem Makarim.

Siapa sosok anak muda ini? Nama lengkapnya Nadiem Anwar Makarim. Lahir di Singapura, 4 Juli 1984 dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Algadri. Ayahnya adalah seorang aktivis dan pengacara terkemuka keturunan Minang-Arab. Sedangkan ibunya merupakan penulis lepas, putri dari Hamid Algadri, salah seorang perintis kemerdekaan Indonesia. Paman Nadiem adalah seorang purnawirawan berpangkat letnan jenderal yang cukup terkenal, yaitu Jacky Anwar Makarim.

Bicara mengenai riwayat pendidikan, Nadiem yang lahir di Singapura menjalani proses pendidikan SD hingga SLTA berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Pendidikan SMA-nya diselesaikan di Singapura. Kemudian pada 2002 ia mengambil jurusan Hubungan Internasional di Brown University, Amerika Serikat. Ia sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics. Setelah memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006, tiga tahun kemudian ia mengambil pasca-sarjana dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School.

Pengangkatan Nadiem Makarim sebagai mendikbud baru memang cukup mengagetkan. Bagaimana tidak, sejatinya ia bukan pendidik atau dari dunia pendidikan seperti para pendahulunya. Nadiem adalah seorang pengusaha Indonesia. Ia founder serta CEO decacorn Go-Jek sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam dan Thailand. Saat ini Go-Jek merupakan perusahaan rintisan terbesar di Indonesia. Pada bulan Agustus 2016, perusahaan ini memperoleh pendanaan sebesar USD 550 juta atau sekitar Rp 7,2 triliun dari konsorsium yang terdiri dari KKR, Sequoia Capital, Capital Group, Rakuten Ventures, NSI Ventures, Northstar Group, DST Global, Farallon Capital Management, Warburg Pincus, dan Formation Group.

Karir dan bisnis Nadiem tidak ada sedikit pun yang berkaitan secara langsung dengan dunia pendidikan. Pada 2006 setelah memperoleh gelar MBA, Sekembalinya dari Harvard dengan gelar MBA, Nadiem memutuskan untuk pulang ke tanah air dan bekerja di McKinsey & Co. Nadiem menjadi konsultan McKinsey selama 3 tahun ia terjun sebagai pengusaha dengan mendirikan Zalora Indonesia. Di perusahaan tersebut ia juga menjabat sebagai Managing Editor. Dia mengaku telah belajar cukup banyak di Zalora, yang merupakan tujuan utamanya ketika menerima pekerjaan di perusahaan itu. Di Zalora, Nadiem memiliki kesempatan membangun mega startup dan bekerja dengan sejumlah talenta terbaik di kawasan Asia.

Setelah keluar dari Zalora, pada 2012 ia kemudian membangun startup sendiri. Ia mengembangkan Gojek dan Kartuku. Nadiem  menjadi Chief Innovation Officer Kartuku. Saat awal berdiri, Kartuku tidak ada kompetitor dalam sistem pembayaran non-tunai di Indonesia. Ketika Go-Jek semakin berkembang Kartuku kemudian diakuisisi Gojek untuk memperkuat GoPay. 

Saat ini Go-Jek sudah menjadi salah satu dari 19 decacorn di dunia, dengan valuasi Go-Jek mencapai USD 10 miliar. Pertama kali berdiri Gojek  hanya sebagai call centre, menawarkan hanya pengiriman barang dan layanan ride-hailing dengan sepeda motor. Saat ini Go-Jek telah bertransformasi menjadi super app, menyediakan lebih dari 20 layanan, mulai dari trasportasi, pengantaran makanan, kebutuhan sehari-hari, pijat, bersih-bersih rumah, logistik hingga platform pembayaran digital yang dikenal dengan GoPay. Karier bisnis Nadiem Makarim di Go-Jek membawanya masuk dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi Majalah Globe Asia. Nadiem Makarim diperkirakan memiliki nilai kekayaan mencapai US$100 juta.

Di bidang organisasi, Nadiem menjabat sebagai salah satu komisaris Pathways for Prosperity for Technology and Inclusive Development yang fokus membantu negara-negara berkembang untuk beradaptasi dengan berbagai inovasi baru dunia digital yang mengubah budaya bekerja. Di organisasi ini ia bersama dengan Melinda Gates dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani,

Keberhasilannya di bidang bisnis telah membawa Nadiem di usianya yang masih sangat muda memperoleh aneka penghargaan. Pada 2016, Nadiem menjadi orang Indonesia pertama yang menerima penghargaan The Straits Times Asian of the Year sejak pertama kali didirikan pada 2012. Penghargaan tersebut diberikan kepada individu atau kelompok yang secara signifikan berkontribusi pada meningkatkan kesejahteraan orang di negara mereka atau Asia pada umumnya. Dengan diterimanya penghargaan tersebut, Nadiem sejajar dengan penerima sebelumnya, seperti pendiri Singapura, Lee Kuan Yew, PM India Narendra Modi, PM Jepang Shinzo Abe, Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Myanmar Thein Sein. 

Pada tahun 2017, Go-Jek masuk dalam Fortune’s Top 50 Companies That Changed The World, dan mendapatkan peringkat 17. Pada tahun 2019, Gojek kembali menjadi satu-satunya perusahaan Asia Tenggara yang masuk ke daftar Fortune’s 50, dan naik ke peringkat 11 dari 52 perusahaan kelas dunia.

Nadiem pun masuk dalam daftar Bloomberg 50 versi 2018. "The Bloomberg 50" berisi sosok-sosok ternama dalam bidang bisnis, hiburan, keuangan, politik, hingga ilmu pengetahuan dan teknologi. Sepak terjang Nadiem yang kini mengembangkan Gojek ke Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam membuat Bloomberg menyandingkan namanya dengan presiden Mexico Andres Manuel Lopez Obrador, pendiri Spotify Daniel Ek, pop star Taylor Swift dan grup idol Kpop BTS. Bloomberg menilai tidak ada aplikasi lain yang telah mengubah kehidupan di Indonesia dengan cepat dan mendalam, seperti Gojek. Aplikasi Go-Jek dengan fokus pada pemesanan ojek, dan kemudian berkembang menjadi aplikasi untuk membayar tagihan, memesan makanan, hingga membersihkan rumah.

Pada Mei 2019, Nadiem menjadi tokoh termuda se-Asia yang menerima penghargaan Nikkei Asia Prize ke-24 untuk Inovasi Ekonomi dan Bisnis. Penghargaan diberikan kepada individu atau organisasi yang berkontribusi bagi pengembangan kawasan Asia dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Asia. Penghargaan ini berkaitan dengan kontribusi Go-Jek dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memudahkan keseharian pengguna hingga meningkatkan pendapatan mitranya. Go-Jek berkontribusi 55 Triliun terhadap perekonomian Indonesia, dengan penghasilan rata-rata mitra Go-Ride dan Go-Car naik 45% dan 42% setelah bergabung dengan Go-Jek, dan volume transaksi UMKM Kuliner naik 3.5 kali lipat semenjak menjadi mitra Go Food. Nadiem menggandakan hadiah yang diterima menjadi Rp 860 juta untuk donasi pendidikan anak mitra pengemudi Go-Jek. 


Disarikan dari berbagai sumber

Rabu, 23 Oktober 2019

VARIASI KEBUDAYAAN KHUSUS ( Subcultural Variation )

Oleh  Yanuar Iwan.
(Guru IPS SMPN 1 Cipanas - Cianjur - Jabar)

Pendidikan bisa memberi anda keahlian, tetapi pendidikan budaya mampu memberi anda martabat. 
( Ellen Key )

Kebudayaan diciptakan oleh masyarakat manusia untuk menjamin kelangsungan dan eksistensi kehidupan suatu masyarakat. Apabila kebudayaan sudah tidak mampu lagi untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat, maka harus dicari alternatif-alternatif baru mengenai perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Hal ini agar kebudayaan bisa kembali menjamin keberadaan suatu kelompok masyarakat.

Kebudayaan menyebabkan manusia dapat memanfaatkan lingkungan yang sangat beragam. Dengan berupaya merekayasa lingkungan, masyarakat manusia bisa tinggal di lingkungan-lingkungan ekstrim, seperti kutub dan gurun atau mungkin saja Mars dan Bulan. Dengan kebudayaan manusia tidak hanya berusaha melestarikannya tetapi juga mengembangkannya.

Manusia tidak bereaksi terhadap lingkungan seperti apa adanya. Akan tetapi manusia bereaksi terhadap lingkungan  seperti apa yang dipahaminya. Kelompok manusia dapat memahami suatu keadaan lingkungan, dengan pemahaman yang berbeda antara satu dan lainnya.

Antropologi menganggap bahwa  masing-masing kebudayaan akan lestari apabila setiap anggotanya merasakan manfaat dan kebahagiaan dengan kebudayaan tersebut. Tentu saja hanya anggota kelompok suatu masyarakat yang bisa merasakan arti dan manfaat kebahagiaan berdasarkan kebudayaannya tersebut.

Adanya variasi kebudayaan khusus (Subcultural Variation) menunjukkan bahwa kebudayaan memilik pemahaman yang berbeda terhadap bagaimana caranya manusia memenuhi kebutuhan, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan. Contoh, Subcultural  Variation dapat dilihat pada orang-orang Amish di Amerika Serikat. Nenek moyang Orang Amish berasal dari Austria, dewasa ini berjumlah kira-kira 60.000 orang dan terutama hidup di Pennsylvania, Ohio, dan Indiana. Mereka adalah pecinta perdamaian, rakyat petani dan kehidupan mereka berpusat pada kepercayaan religi mereka. Mereka menghargai kesederhanaan, kerja keras, dan kerjasama lingkungan yang baik. Mereka memakai pakaian polos yang khas, dan pada masa sekarangpun mereka masih mengandalkan kuda untuk semua angkutan dan untuk pekerjaan pertanian. Mereka jarang membaur di antara masyarakat non- Amish.

Amish, Persons, Man, Women, People
Orang Amish di Amerika Serikat
Tujuan pendidikan orang Amish adalah memberi kecakapan  membaca dan menulis, berhitung, dan menanamkan nilai-nilai Amish kepada anak-anak mereka. Mereka menolak pengetahuan "duniawi" dan gagasan tentang sekolah yang mendidik warganegara yang baik untuk negara. Orang Amish menghendaki anak mereka bersekolah di dekat rumah dan guru-gurunya memegang teguh nilai-nilai Amish. Sikap nonkonformitas mereka terhadap norma-norma kebudayaan yang lebih umum sering menimbulkan pertentangan orang Amish dengan aparat dan pejabat pemerintahan, gangguan hukum dan gangguan terhadap perorangan. Mereka menolak segala usaha untuk memaksa agar anak-anak mereka memasuki sekolah-sekolah umum. Perlu ada kompromi, dan latihan kerja telah diadakan disamping pendidikan tingkat sekolah dasar untuk memenuhi tuntutan pemerintah. Orang-orang Amish telah berhasil memegang kendali atas sekolah-sekolah mereka dan mempertahankan cara hidup mereka. Akibatnya, kebudayaan mereka terjepit dan defensif,  dan mereka lebih curiga daripada sebelumnya terhadap kebudayaan umum disekitar mereka. (William. A. Havilland, Antropologi, 1988, 336-337)

Bentuk variasi kebudayaan khusus orang-orang Amish ini ditoleransi oleh kebudayaan umum di Amerika Serikat. Karena orang-orang Amish berkulit putih berasal dari Eropa yang merupakan tempat asal-usul nenek moyang Bangsa Amerika Serikat yang berkulit putih. Hal ini berlainan sama sekali dengan variasi kebudayaan khusus yang ada pada orang-orang Indian, mereka terpaksa masuk konservasi di mana mereka hidup dengan kebudayaan khusus mereka dan sampai sekarang orang-orang Indian masih sering menjadi korban diskriminasi di Amerika Serikat.

Cipanas, 21-Oktober-2019 di Perpustakaan, 

Tulisan ini saya tujukan untuk seorang sahabat di MGMP dan FKG IPS Cianjur yang meminta saya menulis diluar bidang Sejarah.

Penyunting: Enang Cuhendi

Selasa, 22 Oktober 2019

PGRI Mengapresiasi Kemendikbud Terkait Penyelesaian Permasalahan Guru DPK

Jajaran pengurus PB PGRI dan APKS PGRI ketika beraudensi dengan Kemdikbud

Dengan terbitnya SE Menteri Nomor 10 tahun 2019, maka perdebatan panjang mengenai penarikan guru DPK dapat selesai. Tidak sia-sia PGRI berjuang untuk memberikan rasa aman teman-teman DPK di sekolah swasta.

Untuk itu, Ketua Umum PB PGRI, Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd. mengucapkan terima kasih kepada Mentri Pendidikan dan Kebudayaan, Sekjen, Dirjen GTK, Setdirjen GTK, dan semua jajarannya.

"Kadang ada di antara kita yang terus meragukan perjuangan, ya gak apa apa. Jangan surut!" Yang pasti PGRi tidak pernah lelah berjuang dan hasilnya nyata", ujar Ibu Unifah.

Senada dengan hal itu juga, Bambang Sutrisno, Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengapresiasi perjuangan PGRI dan merespon positif surat edaran Kemendikbud yang melegakan guru. Menurutnya, melalui surat edaran ini, para guru DPK dapat bekerja dengan lebih tenang. "Terus mendidik anak bangsa, tingkatkan kualitas pendidikan sesuai program pemerintah yaitu meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia", ujar Bambang, senator dari Jawa Tengah.

PGRI juga menyampaikan kepada pemerintah melalui Kemendikbud agar guru-guru honorer dapat diberikan kesempatan mengikuti pendidikan profesi guru dan mendapatkan sertifikat pendidik. Menurut Ketua Umum PB PGRI, hal tersebut masih proses. "Kita sedang menanti dibukanya kesempatan guru honorer untuk Ikut PPG. Semoga segera selesai persoalan teknisnya, ujarnya menutup perbincangan dengan Suara Guru.

Ketua Umum PB PGRI mengajak semua pengurus di semua tingkatan agar jangan lelah memperjuangkan guru. PGRI harus menjadi rumah yang nyaman menampung dan menyalurkan aspirasi anggotanya.
Selain itu, Unifah Rosyidi mengajak para guru agar terus memperbaiki diri, melakukan refleksi dan meningkatkan kinerja profesionalnya agar mutu pendidikan meningkat.

Suara guru, 19 Oktober 2019
/CNO/

Komite III DPD RI Mengapresiasi Terbitnya Surat Edaran Mendikbud terkait Guru DPK


Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia(DPD RI) melalui Komite III yang membidangi pendidikan, mengapresiasi terbitnya Surat Edaran(SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 tahun 2019. Menurut Bambang Sutrisno, Ketua Komite III DPD RI, surat edaran tersebut, dapat memberikan kepastian dan ketenangan bagi guru ASN yang ditugaskan di satuan pendidikan yang dikelola masyarakat maupun pengurus yayasan.

Menurut Bambang, keluarnya surat edaran ini tidak terlepas dari peran perjuangan PGRI sebagai organisasi perjuangan, perlindungan, dan profesi. Untuk itu, senator dari Jawa Tengah ini mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PB PGRI, Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd. dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI beserta jajarannya yang selalu mendengarkan aspirasi para guru.

Komite III DPD RI merespon positif surat edaran Kemendikbud yang melegakan guru. Melalui surat edaran ini, para guru DPK dapat bekerja dengan lebih tenang sehingga para guru dapat terus mendidik anak bangsa, meningkatkan kualitas pendidikan sesuai program pemerintah yaitu meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia", ujar Bambang, senator dari Jawa Tengah.

Selain itu, Bambang mendukung perjuangan PGRI yang mengharapkan agar guru honorer diberikan kesempatan mengikuti PPG untuk memperoleh sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik merupakan pengakuan kepada guru sebagai profesi sebagaimana amanat UU Guru dan Dosen. Oleh karena itu, setiap guru yang ingin mengajar hendaknya memiliki sertifikat layaknya SIM yang dimiliki seorang pengendara motor. "Semoga segera selesai persoalan teknisnya", ujarnya menutup perbincangan dengan Suara Guru.

Suara Guru, 18 Oktober 2019
/CNO/

Minggu, 20 Oktober 2019

TRAGEDI ENAM DIGIT KODE VERIFIKASI

Pay, Numbers, Digits, Mathematics, Count

Oleh Enang Cuhendi

Dalam Bahasa Sunda ada peribahasa yang berbunyi ‘nulungan anjing kadempet´. Peribahasa itu bermakna menolong seseorang yang sedang kesusahan, tetapi berarkhir menjadi masalah buat diri si penolong. Kira-kira seperti itulah keadaan yang saya alami sejak jelang maghrib kemarin sampai tadi pagi.

Tadi malam betul-betul malam yang menyesakkan dan sangat melelahkan bagi saya. Bermula dari adanya pesan masuk secara pribadi pada aplikasi Whatapps (WA) saya dari seorang sahabat dari Sulawesi Selatan. Tanpa curiga saya layani chat tersebut, saya jawab sapaan salam beliau, bahkan saya tanya bagaimana kabarnya. Si penerima pesan di seberang sana menjawab dengan baik. Akhirnya dia meminta tolong saya untuk membuka kiriman pesan yang dikirim via SMS, dengan tambahan sebagai konfirmasi bahwa pesan sudah diterima  saya harus mengetikkan pesan tersebut di WA dia. Salah satunya saya harus menyebutkan enam angka yang dia kirim. Tanpa curiga saya lakukan itu semua dengan niat menolong teman yang sedang kesulitan, karena dia bilang katanya ada masalah dengan WA-nya.

Setelah proses tersebut saya laksanakan, di luar dugaan masalah mulai muncul beberapa menit kemudian.  Pertama saya mendapat telpon masuk dari berbagai negara, karena curiga maka saya reject. Setelah itu saya baru sadar bahwa sudah masuk jebakan hacker atau peretas. Saya mulai panik karena khawatir nomor WA saya disalahgnakan.

Seketika saya kirim pesan melalui SMS ke beberapa teman untuk  minta disebarluaskan. Pesan saya yang pertama berbunyi, ”Assalamualaikum, Sahabat semua, mohon bantuannya agar pesan saya ini disebar di semua grup. Saat ini kondisi no WA & telpon saya yang ujungnya 119 sedang di hack/diretas, kalau ada yang meminta pinjaman uang dsb yang tidak patut itu bukan saya dan mohon diabaikan. Terimakasih. Enang Cuhendi.” Pesan itu saya kirim sekira pukul 17.59 sampai 18.05.

Alhamdulillah sahabat-sabahat mau membantu saya. Di antaranya Pak Wijaya, Ketua Umum PP FKGIPS Nasional PGRI yang dalam kondisi kurang sehat menyebarkan di semua WAG FKGIPS dari mulai Kabupaten, provinsi dan nasional, Pak Nunu Adam Nugraha masuk ke jaringan alumni sejarah IKIP Bandung, dan sahabat lainnya ada yang masuk ke WAG alumni SD, SMP, SMA, grup kedinasan, grup MGMP, keluarga dan lain-lain. Semua bergerak secara masif ke seluruh link terkait saya. Untuk memperkuat info, saya pun menyalin pesan tersebut di dinding akun Facebook (FB) saya. Alhamdulillah responnya bagus.

Sekira pukul 21.00 saya kirim pesan kedua melalui SMS dan FB. Bunyinya, “ Menindaklanjuti postingan saya sebelumnya, saya ENANG CUHENDI menyatakan secara resmi, bahwa SAYA TIDAK PERNAH MEMINTA KEPADA SIAPAPUN UNTUK MENTRANSFER SEJUMLAH UANG KE REKENING SAYA & SAYA PUN TIDAK MEMILIKI NOMOR REKENING DI BANK MANAPUN SELAIN UNTUK KEPENTINGAN GAJI DI BJB. KALAU ADA YANG MELAKUKAN ITU MOHON DIABAIKAN DAN BLOKIR NOMORNYA. SEMOGA KITA SEMUA DILINDUNGI ALLAH SWT.” Pesan tersebut sengaja dikirim karena mulai masuk informasi melalui FB bahwa ada beberapa teman yang dihubungi nomor WA saya yang diretas dan dimintai pinjaman sejumlah uang.

Selama semalaman saya berusaha untuk merebut kembali akun WA tersebut dengan kemampuan IT saya yang terbatas. Langkah yang saya ambil dengan meminta kembali nomor ke pihak WA, tetapi ternyata harus memasukan kode angka enam digit. Saya coba reinstal WA dan masukan kembali dengan memakai nomor WA yang diretas, tetapi pihak WA minta kode verifikasi. Ketika saya mencoba meminta kiriman kode melalui SMS jawabannya harus menunggu tujuh jam kemudian, sampai pukul 00.30 saya tunggu. Begitu tinggal hitungan detik ternyata, ada notifikasi bahwa saya terlalu sering meminta ganti nomor (mungkin oleh si hacker) dan saya pun harus meminta ulang. Saya minta kiriman kode kembali dan harus menunggu selama lima jam. Dengan perasaan tidak karuan saya tunggu sambil tertidur sebentar. Pukul 04.00 saya bangun terlihat masih tersisa waktu tunggu sekira 2 jam.

Alhamdulillah, sekira pukul 06.15 kiriman kode enam digit saya terima dari pihak WA. Lega rasanya perasaan ini. Namun, walau begitu saya harus sedikit sabar karena harus menunggu beberapa menit untuk masuk ke pencadangan dan proses pengubahan setelan keamanan. Saya mencoba mengambil langkah verifikasi dua langkah, dengan menggunakan PIN dan email untuk konfirmasi keamanan. Setelah selesai, puji syukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, akun WA pun kembali bisa saya kuasai. Seketika pada pukul 07.02 saya kirim pesan status di WA, “Assalamualaikum, sahabat mohon maaf atas ketidaknyamanan adanya pesan yang mengatasnamakan WA saya dengan dalih pinjaman uang, sejak kemarin nomor WA ini diretas pihak yang tidak bertanggung jawab. Semua pesan yang dikirimkannya di luar sepengetahuan saya. Semoga Allah SWT melindungi kita semua.”

Saya pun minta teman-teman untuk memasukkan kembali nomor WA ini ke WAG yang ada dengan terlebih dahulu mengajukan aneka pertanyaan sebagai verifikasi. Ketika masuk grup banyak pertanyaan lucu yang muncul diajukan kepada saya, dari mulai pertanyaan formil sampai nomor sepatu. Alhamdulillah, karena nomor WA ini sekarang saya yang pegang ya pertanyaan pun bisa saya jawab.

Satu persatu WAG mulai memasukkan kembali nomor WA. Atas kebaikan Pak Ketum PP FKGIPS Nasional PGRI, saya bisa berkomunikasi kembali dengan banyak grup, terutama FKGIPS. Setiap Pak Ketum memasukan saya ke WAG selalu saya ikuti dengan pesan, “ Terimakasih pak Ketum sudah bantu posting pesan saya. Sejak kemarin nomor WA ini diretas orang tidak bertanggung jawab dan meminta pinjaman uang ke beberapa rekan. Demi Allah itu bukan saya pelakunya. Mudah-mudahan dengan dikuasainya kembali akun WA ini permasalahan selesai dan tidak ada pihak yang dirugikan. Semoga Allah SWT melindungi kita semua dari fitnah dan kejahatan dunia.” Kiriman pesan ini maksudnya untuk menerangkan secara singkat apa yang terjadi dengan saya yang terpaksa dikeluarkan dari semua grup sekaligus klarifikasi.

Seharian ini saya terus memantau WA guna mengikuti perkembangan yang ada. Dengan satu harapan tidak terjadi laporan hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah sampai selesai tulisan ini sekira pukul 16.59 tidak ada laporan negatif.

Satu pelajaran berharga yang bisa saya dan mungkin kita semua ambil hikmahnya.  Berhati-hatilah selalu. Setiap kebaikan yang kita maksudkan untuk membantu orang lain belum tentu akan menimbulkan kebaikan, tetap harus waspada dan hati-hati. Lebih khusus, Sahabat hati-hatilah kalau ada permintaan pesan yang meminta mengirimkan nomor kode verifikasi, INGAT JANGAN PERNAH DILAYANI! Itu awal dari hacker masuk dan nanti bisa mengalami hal yang sama dengan saya. Hindari dari terjadinya tragedi enam digit kode verifikasi!

Cicalengga, Bandung, tepat seusai doa pelantikan Presiden RI, 20 Oktober 2019, 16.59.




Kamis, 17 Oktober 2019

NEGARA DEMOKRASI ( BELAJAR DARI BUNG HATTA )

Oleh Yanuar Iwan



Demokrasi hanya berjalan jika disertai rasa tanggung jawab. Tidak ada demokrasi tanpa tanggung jawab. Dan demokrasi yang melewati batasnya meluap menjadi anarki, demokrasi akan menemui ajalnya dan digantikan sementara waktu oleh diktator ( Mohammad Hatta )

Ungkapan kalimat dari Wakil Presiden RI pertama Mohammad Hatta ( Bung Hatta ) masih sangat relevan dengan kondisi kekinian bangsa kita, krisis di Parlemen dan konstituante ( 1950 - 1959 ) dan dinamika politik liberal yang telah merubah tradisi demokrasi asli bangsa, kearifan lokal, identitas dan jati diri bangsa menjadi identitas "free fight liberalism" saling menjatuhkan, politik  identitas, korupsi dan manipulasi, meningkatnya sikap individualis dan kelompok, membuat Bung Hatta bereaksi  dengan tulisan - tulisannya di media massa.

Dalam salah satu pidatonya " Masa Lalu dan Masa Depan" di UGM, dalam rangka menerima gelar doktor kehormatan pada 27 November 1956, empat hari sebelum pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden.
Kaum muda Indonesia cita-cita negara hukum yang demokratis, negara itu haruslah berbentuk Republik, berdasarkan kedaulatan Rakyat. Tetapi kedaulatan rakyat yang dipahamkan dan dipropagandakan dalam kalangan pergerakan nasional berlainan dengan konsepsi Rousseau, yang bersifat individualisme. Kedaulatan Rakyat ciptaan Indonesia harus berakar didalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula perkembangan daripada demokrasi Indonesia yang asli.
Semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai reaksi terhadap imperialisme dan kapitalisme barat, memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun kedalam masyarakat sendiri. Demokrasi Barat apriori sudah ditolak.

Bung Hatta menghendaki agar demokrasi Indonesia dibangun dengan kolektivitas, kebersamaan, dan kecintaan terhadap bangsa dan negara, nilai-nilai kemanusiaan menjadi pertama dan utama dalam demokrasi khas Indonesia, Pemerintah dan DPR menjadi pengemban amanah penderitaan rakyat, Pemerintah dan DPR membuka seluas-luasnya kebebasan berpendapat untuk menyerap aspirasi rakyat untuk kemudian diwujudkan dengan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, DPR memperkuatnya dengan UU yang bisa menjamin dan mengarahkan tujuan Pemerintah dan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dua puluh satu tahun Reformasi telah membuka kebebasan berdemokrasi, tetapi yang dirasakan lima  tahun kebelakang 2014-2019 adalah persaingan politik yang hampir tidak terkendali terutama ditatanan akar rumput, saya membentuk kelompok A karena didasarkan aspirasi dan pilihan politik yang sama, sayapun membentuk kelompok B karena alasan yang sama masyarakat kita seperti terbelah, belum lagi meningkatnya ujaran kebencian, fitnah, hoax, persekusi terhadap SARA dan bentuk-bentuk agresif emosional yang tentu saja tidak rasional telah menghancurkan sikap sebagian masyarakat kita, yang menurut Bung Hatta seharusnya memperkuat dan mempertahankan sikap-sikap kolektivisme dan kemanusiaan didalam pelaksanaan demokrasi.

Bung Hatta secara tegas menyatakan bahwa didalam demokrasi harus ada tanggung jawab menyeluruh dari komponen Bangsa berupa tanggung jawab sifat dan sikap serta tindakan kemanusiaan dalam semangat kolektivitas, kebersamaan, dan persatuan. Dalam negara demokrasi dibutuhkan dinamika yang berhubungan dengan aspirasi, dialog terus-menerus antara Rakyat, Lembaga Perwakilan, dan Pemerintah didalam dinamika itu terdapat kesadaran berpolitik, kesadaran berbangsa, pendidikan politik, kritik dan saran yang konstruktif, demonstrasi, koalisi antar parpol dan kompetisi politik yang sehat dengan program yang kompetitif disetiap partai.

Hukum bertindak sebagai panglima, pengawas, dan pemberi sanksi terhadap seluruh komponen demokrasi, dengan hukum yang kuat demokrasi tidak akan tergelincir menjadi anarkisme yang membuka ruang bagi otoritarianisme untuk mengelola pemerintahan, pemerintah termasuk DPR tentu saja membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dari setiap warganegaranya demi terbentuknya negara sejahtera welfare state.

Tegakkan hukum bagi pelaksanaan demokrasi yang tidak bertanggung jawab, anarkis, dan jauh dari kolektivitas, kebersamaan, persatuan, dan kemanusiaan dan negara tetap konsisten menjamin setiap kebebasan berpendapat warganegara yang rasional, manusiawi, dan bertanggung jawab.

Cipanas, 17-Oktober-2019 di Perpustakaan SMPN 1 Cipanas.