Selasa, 22 Oktober 2019

Komite III DPD RI Mengapresiasi Terbitnya Surat Edaran Mendikbud terkait Guru DPK


Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia(DPD RI) melalui Komite III yang membidangi pendidikan, mengapresiasi terbitnya Surat Edaran(SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 tahun 2019. Menurut Bambang Sutrisno, Ketua Komite III DPD RI, surat edaran tersebut, dapat memberikan kepastian dan ketenangan bagi guru ASN yang ditugaskan di satuan pendidikan yang dikelola masyarakat maupun pengurus yayasan.

Menurut Bambang, keluarnya surat edaran ini tidak terlepas dari peran perjuangan PGRI sebagai organisasi perjuangan, perlindungan, dan profesi. Untuk itu, senator dari Jawa Tengah ini mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PB PGRI, Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd. dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI beserta jajarannya yang selalu mendengarkan aspirasi para guru.

Komite III DPD RI merespon positif surat edaran Kemendikbud yang melegakan guru. Melalui surat edaran ini, para guru DPK dapat bekerja dengan lebih tenang sehingga para guru dapat terus mendidik anak bangsa, meningkatkan kualitas pendidikan sesuai program pemerintah yaitu meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia", ujar Bambang, senator dari Jawa Tengah.

Selain itu, Bambang mendukung perjuangan PGRI yang mengharapkan agar guru honorer diberikan kesempatan mengikuti PPG untuk memperoleh sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik merupakan pengakuan kepada guru sebagai profesi sebagaimana amanat UU Guru dan Dosen. Oleh karena itu, setiap guru yang ingin mengajar hendaknya memiliki sertifikat layaknya SIM yang dimiliki seorang pengendara motor. "Semoga segera selesai persoalan teknisnya", ujarnya menutup perbincangan dengan Suara Guru.

Suara Guru, 18 Oktober 2019
/CNO/