Kamis, 17 Oktober 2019

NEGARA DEMOKRASI ( BELAJAR DARI BUNG HATTA )

Oleh Yanuar Iwan



Demokrasi hanya berjalan jika disertai rasa tanggung jawab. Tidak ada demokrasi tanpa tanggung jawab. Dan demokrasi yang melewati batasnya meluap menjadi anarki, demokrasi akan menemui ajalnya dan digantikan sementara waktu oleh diktator ( Mohammad Hatta )

Ungkapan kalimat dari Wakil Presiden RI pertama Mohammad Hatta ( Bung Hatta ) masih sangat relevan dengan kondisi kekinian bangsa kita, krisis di Parlemen dan konstituante ( 1950 - 1959 ) dan dinamika politik liberal yang telah merubah tradisi demokrasi asli bangsa, kearifan lokal, identitas dan jati diri bangsa menjadi identitas "free fight liberalism" saling menjatuhkan, politik  identitas, korupsi dan manipulasi, meningkatnya sikap individualis dan kelompok, membuat Bung Hatta bereaksi  dengan tulisan - tulisannya di media massa.

Dalam salah satu pidatonya " Masa Lalu dan Masa Depan" di UGM, dalam rangka menerima gelar doktor kehormatan pada 27 November 1956, empat hari sebelum pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden.
Kaum muda Indonesia cita-cita negara hukum yang demokratis, negara itu haruslah berbentuk Republik, berdasarkan kedaulatan Rakyat. Tetapi kedaulatan rakyat yang dipahamkan dan dipropagandakan dalam kalangan pergerakan nasional berlainan dengan konsepsi Rousseau, yang bersifat individualisme. Kedaulatan Rakyat ciptaan Indonesia harus berakar didalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula perkembangan daripada demokrasi Indonesia yang asli.
Semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai reaksi terhadap imperialisme dan kapitalisme barat, memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun kedalam masyarakat sendiri. Demokrasi Barat apriori sudah ditolak.

Bung Hatta menghendaki agar demokrasi Indonesia dibangun dengan kolektivitas, kebersamaan, dan kecintaan terhadap bangsa dan negara, nilai-nilai kemanusiaan menjadi pertama dan utama dalam demokrasi khas Indonesia, Pemerintah dan DPR menjadi pengemban amanah penderitaan rakyat, Pemerintah dan DPR membuka seluas-luasnya kebebasan berpendapat untuk menyerap aspirasi rakyat untuk kemudian diwujudkan dengan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, DPR memperkuatnya dengan UU yang bisa menjamin dan mengarahkan tujuan Pemerintah dan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dua puluh satu tahun Reformasi telah membuka kebebasan berdemokrasi, tetapi yang dirasakan lima  tahun kebelakang 2014-2019 adalah persaingan politik yang hampir tidak terkendali terutama ditatanan akar rumput, saya membentuk kelompok A karena didasarkan aspirasi dan pilihan politik yang sama, sayapun membentuk kelompok B karena alasan yang sama masyarakat kita seperti terbelah, belum lagi meningkatnya ujaran kebencian, fitnah, hoax, persekusi terhadap SARA dan bentuk-bentuk agresif emosional yang tentu saja tidak rasional telah menghancurkan sikap sebagian masyarakat kita, yang menurut Bung Hatta seharusnya memperkuat dan mempertahankan sikap-sikap kolektivisme dan kemanusiaan didalam pelaksanaan demokrasi.

Bung Hatta secara tegas menyatakan bahwa didalam demokrasi harus ada tanggung jawab menyeluruh dari komponen Bangsa berupa tanggung jawab sifat dan sikap serta tindakan kemanusiaan dalam semangat kolektivitas, kebersamaan, dan persatuan. Dalam negara demokrasi dibutuhkan dinamika yang berhubungan dengan aspirasi, dialog terus-menerus antara Rakyat, Lembaga Perwakilan, dan Pemerintah didalam dinamika itu terdapat kesadaran berpolitik, kesadaran berbangsa, pendidikan politik, kritik dan saran yang konstruktif, demonstrasi, koalisi antar parpol dan kompetisi politik yang sehat dengan program yang kompetitif disetiap partai.

Hukum bertindak sebagai panglima, pengawas, dan pemberi sanksi terhadap seluruh komponen demokrasi, dengan hukum yang kuat demokrasi tidak akan tergelincir menjadi anarkisme yang membuka ruang bagi otoritarianisme untuk mengelola pemerintahan, pemerintah termasuk DPR tentu saja membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dari setiap warganegaranya demi terbentuknya negara sejahtera welfare state.

Tegakkan hukum bagi pelaksanaan demokrasi yang tidak bertanggung jawab, anarkis, dan jauh dari kolektivitas, kebersamaan, persatuan, dan kemanusiaan dan negara tetap konsisten menjamin setiap kebebasan berpendapat warganegara yang rasional, manusiawi, dan bertanggung jawab.

Cipanas, 17-Oktober-2019 di Perpustakaan SMPN 1 Cipanas.