Selasa, 22 Oktober 2019

PGRI Mengapresiasi Kemendikbud Terkait Penyelesaian Permasalahan Guru DPK

Jajaran pengurus PB PGRI dan APKS PGRI ketika beraudensi dengan Kemdikbud

Dengan terbitnya SE Menteri Nomor 10 tahun 2019, maka perdebatan panjang mengenai penarikan guru DPK dapat selesai. Tidak sia-sia PGRI berjuang untuk memberikan rasa aman teman-teman DPK di sekolah swasta.

Untuk itu, Ketua Umum PB PGRI, Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd. mengucapkan terima kasih kepada Mentri Pendidikan dan Kebudayaan, Sekjen, Dirjen GTK, Setdirjen GTK, dan semua jajarannya.

"Kadang ada di antara kita yang terus meragukan perjuangan, ya gak apa apa. Jangan surut!" Yang pasti PGRi tidak pernah lelah berjuang dan hasilnya nyata", ujar Ibu Unifah.

Senada dengan hal itu juga, Bambang Sutrisno, Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengapresiasi perjuangan PGRI dan merespon positif surat edaran Kemendikbud yang melegakan guru. Menurutnya, melalui surat edaran ini, para guru DPK dapat bekerja dengan lebih tenang. "Terus mendidik anak bangsa, tingkatkan kualitas pendidikan sesuai program pemerintah yaitu meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia", ujar Bambang, senator dari Jawa Tengah.

PGRI juga menyampaikan kepada pemerintah melalui Kemendikbud agar guru-guru honorer dapat diberikan kesempatan mengikuti pendidikan profesi guru dan mendapatkan sertifikat pendidik. Menurut Ketua Umum PB PGRI, hal tersebut masih proses. "Kita sedang menanti dibukanya kesempatan guru honorer untuk Ikut PPG. Semoga segera selesai persoalan teknisnya, ujarnya menutup perbincangan dengan Suara Guru.

Ketua Umum PB PGRI mengajak semua pengurus di semua tingkatan agar jangan lelah memperjuangkan guru. PGRI harus menjadi rumah yang nyaman menampung dan menyalurkan aspirasi anggotanya.
Selain itu, Unifah Rosyidi mengajak para guru agar terus memperbaiki diri, melakukan refleksi dan meningkatkan kinerja profesionalnya agar mutu pendidikan meningkat.

Suara guru, 19 Oktober 2019
/CNO/