Selasa, 05 November 2019

DARI WORKSHOP KESHARLINDUNG 2019



oleh  Fenti Inayati, M.Ag.
Guru SMPN 2 Tarogong Kaler, Garut, Jawa Barat

Pada 22 Oktober sampai dengan 25 Oktober 2019, bertempat di Hotel The Mirah, Jalan Pangrango No.9A RT 04/04, Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat diadakan Workshop Perlindungan Guru Tahap III yang diadakan Subdit Kesharlindung Dikdas Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar. Penulis berkesempatan hadir pada kegiatan tersebut melalui jalur undangan guru berprestasi. Melalui tulisan ini penulis ingin berbagi tentang gambaran kegiatan tersebut,walau hanya gambaran materi secara umum

Pada kegiatan tersebut peserta mendapat pembekalan materi tentang berbagai hal terkait perlindungan guru dari para nara sumber terkait. Materi kegiatan yang disampaikan antara lain meliputi: kebijakan perlindungan  hak anak, perlindungan hukum, etika profesi guru, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta Simulasi Perlindungan.

Kebijakan Perlindungan Hak Anak

UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak sejatinya dibuat untuk melindungi hak-hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 76c bahwa, “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”.

KPAI mengecam sekolah-sekolah yang diduga masih menerapkan hukuman fisik atas nama mendisiplinkan siswa.  Padahal, hukuman fisik selain tidak menimbulkan efek jera, juga akan berdampak buruk pada tumbuh kembang seorang anak. Sementara masih banyak orang dewasa, baik orangtua maupun guru yang beranggapan bahwa kekerasan dan hukuman fisik adalah cara paling ampuh mendisiplinkan anak. Ini cara pandang keliru dan berpotensi kuat melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.

Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya melakukan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Guru adalah profesi yang harus dilindungi, dasar hukumnya, adalah: (Pasal 39 UU No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; Pasal 40 ayat (1) PP No.19 Thn 2017 jo PP No.74 Tahun 2008 Tentang Guru; Pasal 40 ayat (1) huruf d UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan).

Menurut Dr (c). H. Amsori, SH., MH., MM, perlindungan hukum bagi guru ini menjelaskan tentang bagaimana prosedur penyelesaian sengketa apabila guru menjadi korban kekerasan, atau diskriminasi oleh berbagai pihak. Lebih jelasnya bahwa prosedur penyelesaian sengketa adalah suatu tahapan yang dilakukan demi terciptanya rasa aman dan nyaman oleh guru yang bersangkutan. Adapun prosedur penyelesaian sengketa sebagai berikut: Penyelesaian Di luar Pengadilan (Non Litigasi) dan Penyelesaian melalui Pengadilan (Litigasi). Indonesia adalah negara hukum, tetapi bukan berarti setiap masalah harus selalu diselesaikan secara hukum. Jika masih bisa diupayakan penyelesaian secara damai (kekeluargaan), maka lakukan secara kekeluargaan,  tetapi bukan berarti diselesaikan dengan cara pelaku memberikan “uang damai”.

Etika Profesi Guru

Dalam pembahasan etika profesi guru dibahas secara tuntas tentang: hakikat etika profesi guru; permasalahan etika profesi guru; etika profesi guru yang dikembangkan oleh organisasi profesi dan etika profesi guru yang dikembangkan oleh Pemerintah. Secara garis besar, hakikat etika profesi guru meliputi: Mandatory (orang atau pemerintah yang mendapatan amanat, pemangku jabatan), Law (sistem kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan), Golden Way (tupoksi guru menuju jalan kebaikan) dan Stand of Behaviour (perilaku guru harus sesuai dengan aturan yang berlaku). Dengan adanya materi ini guru diharapkan bisa melaksanakan profesinya secara beretika.

Perlindungan Profesi

Dasar kebijakan Perlindungan Profesi Guru berturut-turut telah diatur dalam UUD 1945, UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, UU No. 14 Tahun 2005 tentang UUGD, PP. No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP. No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, PP Nomor 19 Tahun 2005 sebagai¬mana diubah terakhir dengan PP No  13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Dasar hukum perlindungan guru diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Permendikbud nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Undang-undang tersebut disusun untuk memberikan perlindungan hukum kepada Guru yang menghadapi berbagai masalah terkait pelaksanaan tugas. Perlindungan terhadap Guru meliputi:

Perlindungan Hukum. 

Perlindungan hukum bagi Pendidik (guru) dan Tenaga Kependidikan, mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan; ancaman; perlakuan diskriminatif; intimidasi; dan perlakukan tidak adik. Baik yang dilakukan oleh peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, maupun pihak-pihak lainnya.

Perlindungan Profesi.

Perlindungan profesi bagi guru (pendidik) dan tenaga kependidikan, mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas.

Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Materi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja meliputi Hakikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Dasar dan Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Indentifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Pemetaan Permasalahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Perlindungan hak atas kekayaan intelektual bagi pendidik dan tenaga kependidikan meliputi perlindungan terhadap hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Secara umum dapat dikatakan bahwa obyek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Guru berhak dilindungi dalam permasalahan HAKI.

Simulasi Perlindungan

Pada sesi Simulasi Perlindungan semua guru diberikan kesempatan secara berkelompok untuk mensimulasikan keempat jenis perlindungan guru berdasarkan permasalahan-permasalah pada Lembar Kerja yang telah disediakan.

Lahirnya PP no 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus dapat memperkuat payung hukum yang ada,dan harus gencar disosialisasikan kepada masyarakat luas.Dilain pihak gurupun harus merubah paradigma mendidik disesuaikan dengan perkembangan zaman pada era digital dan menyesuaikan situasi dan kondisi agar tidak berbenturan dengan UUKPA.

Demikian oleh-oleh yang bisa dibagikan melalui laman ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Sebagai penutup penulis mengutip pernyataan Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantoro yang menghadirkan konsep Trisentra Pendidikan. Menurut Dewantoro, ada tiga tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan anak-anak, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan. Karena itu dalam mewujudkan lingkungan pendidikan aman dan nyaman perlu keterlibatan keluarga, sekolah dan masyarakat.