Jumat, 27 Desember 2019

PKP, SEBUAH CATATAN


oleh  Yanuar Iwan.
SMPN 1 Cipanas, Cianjur, Jawa Barat


Hasil capaian peserta didik dalam pelaksanaan UN dan capaian PISA maupun TIMS. Peserta didik kita masih lemah didalam keterampilan berpikir tingkat tinggi ( Higher Order  Thinking Skills ) seperti menalar, menganalisa, dan mengevaluasi, peserta didik belum terbiasa dengan soal-soal dan pembelajaran yang berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi.

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan ( PKB ) melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran ( PKP ) ditujukan untuk meningkatkan  efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu pendidikan, dengan sistem zonasi yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas guru secara adil dan merata.

Peningkatan kualitas siswa melalui program peningkatan kompetensi pembelajaran guru adalah suatu keniscayaan perubahan yang bukan lagi menjadi pemenuhan kewajiban tetapi menjadi kebutuhan bagi guru untuk selalu mempersiapkan dan meningkatkan kualitas dirinya bagi setiap tantangan, hambatan, dan permasalahan pendidikan yang setiap saat dihadapi.

Yang perlu diperbaiki, dirubah, dan ditingkatkan dari proses pelaksanaan PKP adalah program pelaksanaan literasi di sekolah-sekolah, saya kira dibutuhkan revitalisasi dan restrukturisasi dalam proses dan tahapan pelaksanaan literasi  di sekolah berdasarkan hasil diskusi dengan sesama rekan guru peserta PKP hampir tidak ada terobosan dan inovasi-inovasi terbaru mengenai pelaksanaan literasi sekolah bahkan beberapa sekolah sudah tidak lagi melaksanakan literasi, menjadi suatu keadaan dan situasi yang penuh dengan ironi, mengenaskan sekaligus memprihatinkan. Sosialisasi proses pembelajaran HOTS, tetapi salah satu elemen dasar HOTS yang bernama literasi sekolah kita abaikan, dibutuhkan kembali peranan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal ini  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota maupun kabupaten, untuk segera memantau kembali pelaksanaan literasi sekolah yang terkesan sudah mati suri karena tidak ada lagi bentuk pengawasan dan pertanggung jawaban.

Sekolah sebaiknya melakukan terobosan bentuk-bentuk literasi yang membuat siswa termotivasi minat bacanya seperti kegiatan bedah buku, pembentukkan kelas debat, lomba menulis karya ilmiah, sastra dan artikel, kegiatan-kegiatan diskusi dengan tema yang diangkat dari judul buku agama, sastra, sejarah, biografi, dan otobiografi buku-buku iptek dalam dan luarnegeri.

Diharapkan sekolah bisa mengalokasikan dana BOS untuk menyediakan buku-buku berkualitas diluar buku-buku paket pelajaran, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebaiknya aktif membantu pengadaan buku-buku diluar buku paket pelajaran.

Untuk proses dan tahapan pelaksanaan PKP berbasis zonasi ada beberapa hal yang harus dievaluasi dan diperbaiki, pelaksanaan PKP di Kabupaten Cianjur,  khususnya mata pelajaran IPS dan PKn tanggal 23 Nopember s/d tanggal 27 Desember 2019, waktunya berdekatan sekali dengan pelaksanaan PAS semester ganjil hal ini sedikit atau banyak berakibat terpecahnya fokus guru peserta dikarenakan melaksanakan tahapan penilaian dan evaluasi.
Pelaksanaan tahapan praktek mengajar program PKP menjadi tidak maksimal bahkan mungkin kurang ideal dan profesional karena pelaksanaannya berkejaran dengan waktu. Sebagian guru peserta PKP menjadi tidak fokus kepada diskusi kelas karena disibukkan oleh pemenuhan tagihan LK yang menurut saya terlalu banyak, kurang sederhana efektif dan efisien berbeda dengan slogan "Merdeka Belajar " dari Mas Menteri.

Adanya tugas-tugas daring menjadi kendala tersendiri karena jaringan on line yang timbul tenggelam terlebih bagi guru peserta yang tinggal didaerah terpencil.

Semoga hal-hal tersebut menjadi perhatian bagi seluruh pihak terkait, karena tanpa adanya evaluasi, perbaikkan, dan perubahan maka proses pembelajaran HOTS hanya akan menjadi  "tong kosong yang nyaring bunyinya".

Dalam kesempatan ini saya sampaikan terimakasih dan penghargaan sebesarbesarnya kepada rekan-rekan guru inti dan rekan-rekan peserta yang tanpa kenal lelah terus berupaya memberikan yang terbaik bagi kualitas pendidikan.

Pakuon, 25 Desember 2019. Di rumah.

Kamis, 26 Desember 2019

SELINTAS JEJAK SEJARAH DI GEDUNG AGUNG


oleh Enang Cuhendi


“Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah”
-Bung Karno-

Senin, 23 Desember 2019 cuaca Kota Yogja tidak terlalu terik bahkan terkesan akan turun hujan. Tepat pukul 13.30 kami sampai di depan bangunan besar bercat putih yang oleh masyarakat disebut Gedung Agung atau nama resminya Istana Kepresidenan Yogjakarta. Di balik gerbang utama terlihat arca Dwarapala menyambut gagah dengan gada di tangannya. Dengan sedikit berjalan cepat dan meninggalkan rombongan saya pun bergegas menuju ke pos jaga di gerbang samping kiri istana untuk melapor tentang kedatangan kami. Saya temui petugas piket dan menyampaikan maksud kedatangan kami yang memang sebelumnya sudah ada janji. Petugas menerima kami dengan hangat dan mempersilakan semua anggota rombongan kami dari kampus Universitas Persatuan Islam (UNIPI) untuk masuk dan melakukan pemeriksaan melalui pintu detektor
.

Durasi kunjungan sebenarnya tidaklah terlalu lama. Semua berjalan hanya sekira 60 menit. Walau begitu bagi saya pribadi kunjungan ini memiliki kesan yang mendalam, karena ini adalah kali kedua setelah tahun 1992 yang lampau. Ketika itu saya masih mahasiswa Pendidikan Sejarah IKIP Bandung (UPI) semester 4.
Kesan yang mendalam ini menggelitik saya untuk sedikit membuat catatan tentang gedung ini. Tentunya bukan masalah kunjungannya, tetapi mencoba menuliskan arti penting Istana Kepresidenan Yogjakarta beserta jejak-jejak sejarah yang pernah tertinggal di dalamnya. Dengan harapan sekedar untuk melawan lupa melalui jejak tulisan.
Istana Kepresidenan Yogjakarta atau oleh masayarakat sekitar disebut Gedung Agung. Konon sebutan ini muncul karena sejak dulu banyak tamu agung atau para pembesar yang keluar masuk gedung ini. Gedung agung berada di kawasan yang sangat strategis tepat di jantung ibu kota Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY). Lokasinya terletak di Jalan Margo Mulyo (Jalan Ahmad Yani), Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan Kota Yogjakarta, tepat di sudut titik nol kilo meter Yogjakarta. Masyarakat awam atau turis sebenarnya sangat familiar dengan gedung ini karena terletak di kawasan ramai Malioboro. Walau begitu dari 1000 pengunjung belum tentu 10 orang yang pernah masuk ke sini. Padahal tidak ada tiket masuk yang harus dibayar pengunjung alias gratis. Orang umumnya hanya berkumpul dan berseliweran di depan istana sambil menikmati kehidupan Malioboro.
 Bangunan kompleks Gedung Agung memiliki luas 43.585 meter persegi berada di atas ketinggian 120 mdpl. Bangunan ini menghadap ke Timur tepat berhadapan dengan Benteng Vredenburg, sebuah benteng peninggalan Belanda. Di depan gerbang  utama sebagaimana disebutkan di awal terdapat Arca Dwarapala berukuran raksasa dan di belakangnya, tepat di depan Gedung Utama terdapat Dagoba setinggi 3,5 meter. Selain gedung utama atau gedung induk sebagai pusat utama kegiatan kenegaraan, di kompleks ini terdapat beberapa bangunan penting, seperti: wisma-wisma untuk akomodasi tamu-tamu kenegaraan dan gedung eks-Senisono (Gedung Societet de vereniging Yogjakarta) yang di dalamnya terdapat auditorium, museum serta perpustakaan. Adapun wisma yang ada meliputi: Wisma Negara, Wisma Indraprasta, Wisma Sawojajar, Wisma Bumiretawu, Wisma Saptapratala dan Wisma Jodipati.

Titik awal sejarah Gedung Agung berawal pasca Perjanjian Giyanti pada 1755. Pada 7 0ktober 1756 saat Sri Sultan Hamengku Buwono I pindah dari Istana Pesanggrahan Ambarketawang ke Keraton Yogjakarta, secara bersamaan VOC juga mulai membangun Benteng Fort Vredenburg yang tidak terlalu jauh dari keraton dengan tujuan untuk mengawasi gerakan Sultan kalau-kalau bersikap mbalelo dari VOC. Kalau itu terjadi dengan jarak yang hanya dengan satu tembakan meriam keraton akan mudah ditaklukkan.
Atas inisiatif Residen Cornelis Donkel, residen Yogjakarta yang memerintah 1755-1761, maka dibangun pula Gedung Keresidenan Yogjakarta yang letaknya berseberangan dengan Fort Vredenburg.  Lokasinya sangat strategis karena berada dalam pengamanan militer di Fort Vredenburg, bahkan menurut informasi yang penulis terima antara gedung keresidenan dengan benteng ada jalan penghubung bawah tanah untuk antisipasi seandainya ada serangan ke gedung residen.   
Selanjutnya pada Mei 1824 atas inisiatif Residen Anthoine Hendrik Semisaert dilakukan pembangunan Fondasi baru Gedung Kepresidenan Yogjakarta menggantikan gedung lama. Arsitek pembangunan dipercayakan kepada A. Payen. Terjadinya Perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830) memaksa penghentian sementara pembangunan gedung. Setelah perang selesai pembangunan dilanjutklan kembali dan pada 22 Des 1832 Residen Yogjakarta ke-24 mengirim surat kepada Gubernur Jenderal van Bosch melaporkan selesainya proses pembangunan.
Setelah sekira 30 tahun berdiri dan dipergunakan sebagai Kantor Residen Yogjakarta, Gedung Agung  terpaksa dipugar. Ini sebagai upaya renovasi menyusul terjadinya gempa yang melanda Yogjakarta pada 10 Juni 1867. Pemugaran menghabiskan biaya f.125.000,00 dan berakhir pada 1869. Hasil dari renovasi arsitekturnya sebagaimana kita bisa lihat sekarang.
Berdasarkan staatblad nomor 561 tertanggal 19 Desember 1927, tingkat keresidenan di Indonesia berubah menjadi gubernuran. Dengan demikian Kantor Keresidenan Yogjakarta pun berubah fungsi menjadi Kantor Gubernur Yogjakarta. Setidaknya ada empat gubernur yang pernah tinggal di Gedung Agung, setelah J.E Jasper (1926-1927) yang merupakan residen terakhir dan gubernur pertama. Mereka adalah: PRW. van Gesseler Verschuup (1929-1932), HH. De Cock (1932-1935), J. Bijleveld (1935-1940), dan Dr. L. Adam (1940-1942).
Seiring dengan masuknya Jepang ke Indonesia, tepatnya pada 5 Maret 1942, Gedung Agung digunakan sebagai Tyookan Kantai atau rumah kediaman pemimpin Jepang di Yogjakarta yang disebut Koochi Zimmukyoku Tyookan. Pendudukan Jepang atas Gedung Agung terbilang singkat, hanya sekira tiga tahun.

Saat proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, secara de facto Jepang masih berada di Indonesia, termasuk di Yogjakarta. Mereka masih menempati Gedung Agung sebagai Tyookan Kantai. Melihat situasi ini pada 21 September 1945 para pemuda pelajar yang tergabung dalam Gassema dan masyarakat Yogjakarta  menyerbu Gedung Agung atau  Tyookan Kantai dan berhasil menurunkan bendera Hinomaru Jepang serta menggantinya dengan Merah Putih. Pada saat bersamaan para pejuang juga melakukan perebutan senjata di markas Kido Putai (Kota Baru). Dalam peristiwa 21 September 1945 tersebut 21 pemuda Indonesia gugur dan 32 orang luka-luka. Pejuang yang gugur disemayamkan di Balai Mataram atau Gedung Senisono yang bersebelahan dengan Gedung Agung dan selanjutnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki Yogjakarta. Sementara yang terluka dibawa ke RS Panti Rapih.
Setelah berada di tangan kekuasaan para pejuang, Gedung Agung beralih fungsi menjadi Kantor Komite Nasional (KNI) Provinsi Yogjakarta. KNI adalah komite yang bertugas untuk: 1) Memiliterisasi BKR (Badan Keamanan Rakyat) menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat); 2) Badan penyalur kehendak rakyat; dan 3) pembuat Undang-undang bagi DIY.
Menghadapi situasi Jakarta yang semakin gawat akibat konflik pemerintah RI dengan Sekutu (Belanda) presiden dan para pejabat RI kemudian pindah ke Yogjakarta pada 4 Januari 1946. Dua hari kemudian mereka menempati Gedung Agung sebagai kantor pusat pemerintahan. Adanya perpindahan ini sekaligus menandai bertambahnya peran Yogjakarta, tidak hanya sebagai Daerah Khusus, tetapi juga ibukota negara dan Gedung Adung menjadi istana kepresidenan.
Saat berkantor di Gedung Agung ini aneka peristiwa dalam sejarah Indonesia terjadi. Mulai dari datangnya Komandan Divisi Mayor Jenderal Soedarsono yang memaksa Bung Karno untuk menanda tangani susunan kabinet yang sudah disusunnya pada 3 Juli 1946 yang berkembang menjadi sebuah kudeta yang gagal. Kemudian terbentuk dan bersidangnya kabinet-kabinet yang dipimpin oleh: Perdana Menteri Sutan Syahrir II (14 Agustus 1946), Amir Sjarifudin (3 Juli 1947), Muhammad Hatta (29 Januari 1948) dan Muhammad Hatta II (4 Agustus 1949). Dalam hal semua ini Gedung Agung berperan sebagai tempat pelantikan dan sidang tiap kabinet tersebut.
Hal yang paling fenomenal tentunya di Gedung Agung inilah Jenderal Soedirman dilantik menjadi Panglima Besar dan pucuk pimpinan tertinggi TNI pada 3 Juni 1947. Setelah terjadi Agresi Militer II Panglima Soedirman memilih berjuang secara gerilya dan menjauh dari kekuatan politik istana. Ia lebih memilih untuk bergabung di medan tempur keluar masuk hutan untuk memimpin Perang Gerilya secara total terhadap Belanda demi menunjukkan eksistensi TNI masih ada kepada dunia. Jenderal Soedirman baru kembali menginjakan kaki di Gedung Agung setelah proses politik penyerahan kedaulatan selesai. Di ruangan sayap kanan Gedung Utama dari Gedung Agung yang kemudian diberinama Ruang Soedirman inilah Jenderal Soedirman melapor ketika akan berangkat perang gerilya dan sekembalinya dari perang gerilya kepada Presiden Soekarno.
Kemudian di sini pun tercatat Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta dan para menteri ditangkap pasukan Belanda dalam Agresi Militer II di bawah pimpinan Jenderal SH. Spoor pada 19 Desember 1948. Mereka dibuang ke Brastagi dan Bangka. Sebelum ditangkap, dari Gedung Agung ini Presiden Soekarno memerintahkan kepada Menteri Kemakmuran, Mr. Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat RI di Bukit Tinggi, dan juga  perintah yang sama kapada Mr. AA Maramis dan Dr. Soedarsono, seandainya Mr. Syafrudin gagal. Presiden Soekarno dan para pejabat pemerintahan baru kembali ke Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung pada 6 Juli 1949.
Pada masa terbentuknya Republik Indonesia serikat (RIS), Gedung Agung menjadi tempat pelantikan Ir. Soekarno sebagai Presiden RIS pada 19 Desember 1949. Kemudian juga pelantikan Mr. Assaat sebagai acting Presiden RI pada 27 Desember 1949. Sehari setelah pelantikan Mr. Assaat sebagai acting Presiden RI, Presiden Soekarno meninggalkan Istana Kepresidenan Yogjakarta menuju Istana Negara di Jakarta sebagai Presiden RIS. adapun Mr. Assaat tetap tinggal di Gedung Agung selama beberapa waktu. Baru setelah RIS dinyatakan bubar pada 17 Agustus 1950, hari itu juga Mr. Assaat meninggalkan Gedung Agung dan menyerahkannya kepada Kepala Daerah Istimewa Yogjakarta.
Setelah ditinggalkan Presiden RI sejak 17 Agustus 1950  pengelolaan Gedung Agung diserahkan kepada Tamjiz hingga 1954. Setelah 1954 pemeliharaan gedung dikelola oleh Staf Redjo Utomo dan pengawasannya diserahkan kepada Kepatihan Danurejan. Sejak keluarnya Ketetapan Mensesneg RI nomor KEP.046/M.SESNEG/8/1973 tentang Pengaturan Istana Negara sebagai Rumah Tangga Kepresidenan tertanggal 8 Agustus 1973, Gedung Agung resmi menjadi kantor dan kediaman resmi Presiden dan Wakil Presiden RI. Selain itu, juga sebagai tempat menerima tamu-tamu negara sekaligus akomodasinya. Pengelolaan sepenuhnya berada di bawah Kementrian Sekretariat Negara RI.
Sampai saat ini tercatat sudah lebih dari 65 kepala negara, kepala pemerintahan dan tamu-tamu negara telah mengunjungi atau menginap di Gedung Agung. Mereka diterima secara resmi sebagai tamu negara di Ruang Garuda yang berada di Gedung Utama. Untuk pertemuan dan pembicaraan resmi dengan Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan biasanya digunakan Ruang Sudirman yang ada sayap kanan Gedung Utama. Sedangkan untuk akomodasi rombongan tamu yang berkunjung dan bermalam di Gedung Agung disediakan Wima Negara. Gedung dua lantai yang pembangunannya dimulai pada Oktober 1980 ini menyediakan dua kamar VIP dan 14 kamar standar.  Nama-nama besar seperti Ratu Elizabeth II dari Inggeris (1974), Presiden Francois Mitterand dari Perancis (1986), Sultan Hasanal Bolkiah dari Brunai Darussalam (1984), Pemimpin Katolik Paus Yohanes Paulus II (1989), dan kaisar Akihito dari Jepang (1991) adalah beberapa di antara tamu-tamu agung yang pernah berkunjung dan menginap di Gedung Agung.
Beberapa event nasional juga pernah dan selalu dilaksanakan di Gedung Agung. Salah satu yang rutin dilaksanakan sejak 1991 adalah Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI.
Kupasan singkat mengenai jejak-jejak sejarah di Gedung Agung ini sekedar untuk mengingatkan kita agar tidak melupakan sejarah. Ini sesuai dengan pesan Bung Karno, “Jangan sekali-kali melupakan sejarah”. Kalau anak bangsa sudah mulai melupakan sejarah bangsanya, maka tinggal tunggu waktunya kapan ia akan kehilangan rasa bangga akan bangsa dan tanah airnya. (EC-Socius Media)

Sumber Bacaan

Agus Sulistya, dkk., 2002, Buku Informasi Profil Pelajar Pejuang, Yogjakarta, BPKP Museum Benteng Yogjakarta.
Istana Kepresidenan RI Yogjakarta, 2019, Istana Kepresidenan Yogjakarta, Yogjakarta, Istana Kepresidenan RI Yogjakarta.
Tim Penyusun, 1981, 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949 cetakan 5, Jakarta, Tira Pustaka.

Rabu, 25 Desember 2019

SERPIHAN SEJARAH DI BUKIT WUKIR

 oleh Enang Cuhendi

Sejarah memang selalu menyimpan misteri. Dalam lintasan kehidupan rasanya tidak ada satu kisah masa lalu yang bisa terungkap secara utuh. Tidak ada satu pun catatan sejarah yang tidak menyisakan ruang kosong. Ini merupakan bukti dari ketidakmampuan manusia mengkoleksi memori secara utuh akan lintasan masa lalunya. Faktor kemampuan daya ingat dan ketidakutuhan sumber sejarah bisa dituduh sebagai biang keladi penyebabnya.

Gerbang masuk Dusun Kadiluwih
Siang itu, Minggu, 22 Desember 2019, sinar mentari terasa tidak terlalu panas. Bus menepi untuk mencari tempat parkir. Kaki pun turun dari bus. Sejenak menggerak-gerakan badan untuk sekedar menghilangkan penat setelah duduk cukup lama. Di seberang jalan terlihat sebuah jalan desa dengan gapura bertuliskan “Dusun Kadiluwih, Desa Kadiluwih”. Inilah titik destinasi perjalananku bersama tim Universitas Persatuan Islam (UNIPI) Kampus Garut kali ini.
Kaki pun melangkah menyeberang jalan menuju gapura desa. Dari sana langkah berlanjut menelusuri jalan aspal Desa Kadiluwih sekira 200 meter. Setelah itu langkah pun berbelok ke kiri menyusuri jalanan kecil beralaskan paving block. Beberapa kali belokan sempat dijumpai. Bahkan sempat salah belok, seharusnya ke kanan ini malah ke kiri. Seorang bapak mencoba menunjukkan arah kemana kaki harus melangkah.

Sebagian jalan setapak yang harus dilalui
Setelah jalan beralas paving block berakhir hati sempat merasa ragu. Apakah sudah benar jalan yang ditempuh. Di akhir jalan ber-paving yang terlihat hanya hamparan kebun milik masyarakat dan sebuah jalan setapak atau lebih tepat disebut pematang. Ah, aku percaya sama petunjuk bapak tadi, “Ikuti saja jalan itu”, katanya. Langkah pun kembali kuayun menyusuri jalan setapak di antara kebun milik masyarakat. Melintasi sebuah jembatan yang melintang di atas sungai selebar 4 sampai 5 meter. Jalan yang ditempuh semakin terjal. Bau tanah basah di antara rumpun bambu mulai terasa. Beberapa belokan ke depan terlihat jalan menanjak semakin menantang. Kebun kopi sudah terlewati. Tidak terasa hampir satu jam perjalan ditempuh. Keringat mulai membasahi jersey timnas Prancis yang kupakai. Setelah menempuh tanjakan terakhir, tanpa terasa di depan jelas terlihat. Sebuah papan nama bertuliskan “Candi Gunung Wukir”. Alhamdulillah destinasi yang dituju akhirnya tercapai. Benar saja kata info yang saya terima sebelumnya untuk menuju ke lokasi memang perlu mempersiapkan fisik yang ekstra bugar karena berada di bukit di belakang dusun penduduk. dan menuju ke lokasi tidak bisa ditempuh dengan kendaraan sehingga wajib melalui jalan kaki.

Reruntuhan candi utama di kompleks Candi Gunung Wukir 
Candi Gunung Wukir ini berada di atas Bukit Wukir setinggi 359 mdpl. Nama Bukit Wukir akhirnya disebut sering disebut orang dengan nama Gunung Wukir. Berada tepat di lereng barat Gunung Merapi atau timur laut kota Muntilan. Secara administratif Candi Gunung Wukir berlokasi di Dusun Canggal, Desa Kadiluwih, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Berdasarkan temuan yang ada Candi Gunung Wukir bisa disebut sebagai kompleks candi. Memiliki ukuran sekira 50 x 50 meter dengan corak Hindu, khususnya Hindu Siwaisme. Hal ini terlihat dari keberadaan arca Nandi atau sapi betina tunggangan Dewa Siwa pada salah satu di antara tiga candi pewara dan lingga yoni yang menjadi simbol Dewa Siwa di candi utama dan dua candi pewara lainnya. Candi utama dan tiga candi pewara di depannya tersusun dari batuan andesit sebagaimana umumnya candi-candi di Jawa Tengah. Formasinya mirip dengan Candi Pramban. Ini setidaknya yang sudah ditemukan, walau belum tersusun sempurna. Di bagian dalam candi utama dan dua candi perwara yang berada dibagian kiri dan kanan terdapat sebuah yoni berukuran antara 50 sampai dengan 100 centimeter. Keberadaan yoni biasanyanya diikuti dengan adanya lingga, sebagai perwujudan sempurna kehidupan. Sayangnya keberadaan lingga ini tidak ditemukan, katanya akibat ulah tangan jahil yang tidak bertanggung jawab.
Dilihat dari wujud bangunannya, keberadaan Candi Gunung Wukir yang pertama kali ditemukan pada masa kolonial Belanda dan dipugar pada 1937-1939 belum bisa dikatakan indah. Belum lengkapnya hasil temuan sebagian besar dinding bangunan menyebabkan masih banyak sisa fuzzle yang masih kosong dan belum tersusun. Faktor hilangnya material dan besarnya biaya penelitian juga menyebabkan tersendatnya penelitian dan pemugaran candi.   
Walau begitu terdapat hal yang menarik terkait Candi Gunung Wukir. Menurut informasi yang didapat candi ini merupakan candi tertua yang dapat dihubungkan dengan angka tahun. Merujuk pada sebuah prasasti yang biasa disebut Prasasti Canggal, candi ini didirikan pada masa pemerintahan Raja Sanjaya dari Kerajaan Mataram Kuno pada 732 M atau 654 Saka. 
Prasasti Canggal merupakan prasasti yang dipahatkan pada pada batu berwarna kuning kecoklatan. Memiliki bentuk persegi empat dengan tinggi 160 cm, lebar 81,5 cm dan tebal 24,5 cm. Prasasti ini ditemukan oleh L. Poerbatjaraka dalam keadaan terbelah dua. Bagian kecil ditemukan di halaman candi Gunung Wukir, sedangkan bagian terbesar di bawah bukit Wukir. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Sansekerta dengan aksara Palawa akhir. Candrasengkala sruti indrya rasa atau 654 (Saka) atau 732 M menjadi petunjuk kapan prasassti ini dikeluarkan.
Hal terpenting dari keberadaan prasasti Canggal dan Candi Gunung Wukir memberikan keterangan tentang keterangan yang sangat penting tentang keberadaan kerajaan Medang di Mataram atau Mataram Hindu, terutama periode awal yaitu periode pemerintahan raja Sanjaya. Prasasti Canggal dibuat untuk menandai berdirinya lingga di atas bukit Sthirangga sebagai wujud rasa syukur Sang Sanjaya yang telah berhasil mengalahkan musuh-musuhnya dan membuat kerajaan menjadi tenteram. Bangunan tempat berdirinya lingga ini diyakini sebagai reruntuhan candi yang ditemukan di atas Gunung Wukir tidak jauh dari tempat ditemukannya prasasti atau candi Gunung Wukir yang kita kenal sekarang. Bukit Sthirangga sendiri bisa diartikan sebagai Bukit Wukir atau Gunung Wukir sekarang.
Prasasti Canggal juga memberikan informasi tentang silsilah kerajaan. Di sini disebut tiga nama penting berikut satu nama tempat, yaitu Sanna, Sannaha dan Sanjaya serta Yawadwiva. Sanna disebut sebagai raja besar yang telah memerintah dengan lemah lembut di Yawadwiva atau Pulau Jawa. Ketika Sanna wafat penggantinya adalah Sanjaya, anak Sannaha, saudara perempuan Sanna. Sanjaya disebut sebagai tipikal raja yang gagah berani dan telah berhasil menaklukan raja-raja di sekelilingnya. Sanjaya juga dipandang sebagai raja yang paham membangun ketentraman bagi rakyatnya. Sanjaya diyakini sebagai peletak dasar dinasti berikutnya yang akan berkuasa secara turun temurun di Mataram Kuno atau Mataram Hindu.
Arca nandi di reruntuhan candi pewara bagian tengah
Adapun Yawadwiva disebut sebagai tanah yang subur  dan makmur. Di Yawadwiva ini pernah dibangun sebuah bangunan suci untuk pemujaan Siwa yang sangat indah. Bangunan ini terletak di wilayah Kunjarakunja. Apakah  bangunan suci yang dimaksud adalah Candi Gunung Wukir? Wallahualam. Walau begitu, dari beberapa reruntuhan dan peninggalan yang ada secara pribadi penulis memperkirakan bahwa kemungkinan bangunan suci yang dimaksud adalah Candi Gunung Wukir. Keberadaan Nandi memberi petunjuk bahwa candi tersebut merupakan candi Hindu dengan fokus pemujaan kepada Dewa Siwa. Adanya yoni yang biasanya satu paket dengan lingga merupakan perlambang dari kemakmuran atau kesuburan, tepat seperti yang digambarkan dalam prasasti Canggal.
Salah satu dari tiga reruntuhan candi pewara
Bangunan candi sendiri secara pribadi saya membayangkannya sebagai satu bangunan yang indah, tidak jauh beda dengan Candi Prambanan. Seperti halnya Prambanan, Candi Gunung Wukir merupakan satu kompleks candi yang terdiri dari satu candi utama dan beberapa candi pewara. Konstruksinya tidak jauh beda dengan Prambanan atau candi-candi langgam Jawa Tengah-an pada umumnya, menjulang ke  atas. Bukan mustahil juga di dinding candi terdapat relief dengan ukiran yang indah.
Bagaimana dengan Kunjarakunja dan Sungai Gangga yang disebut dalam prasasti? Kunjarakunja atau desa Kunjarakunja adalah tempat berdirinya bangunan suci. Secara harfiah Kunjarakunja berarti “tanah dari pertapaan kunjara”. Nama ini diidentifikasi sebagai tempat pertapaan pendeta Agastya yang terkenal dalam epik Ramayana. Sedangkan Gangga adalah nama sungai di India yang dianggap suci. Menurut pendapat Dr. Soekmono mengutip dari pendapat Stutterheim dan N.J. Krom kedua nama tersebut jelas sangat India (Hindustan). Mengingat ada kesamaan topografi dengan daerah Jawa atau Muntilan, penyebutan kedua nama tersebut di prasasti hanya sebagai perumpamaan belaka. Jadi kesimpulannya Kunjarakunja itu daerah sekitar dusun Canggal atau sekitar Muntilan sekarang yang memang ada sungai yang mengalir di sekitarnya. Ini semakin memperjelas bahwa keberadaan Candi Gunung Wukir sangat strategis dalam sejarah Hindu kuno di tanah Jawa, khususnya awal berdirinya Mataram Kuno.
Masih banyak yang harus diungkap terkait Candi Gunung Wukir. Sisa-sisa fuzzle yang masih kosong menjadi misteri tersendiri dan menuntut untuk dicarikan pasangannya. Agar semakin terang misteri yang ada. Walau begitu, dari sisi wisata keberadaan Candi Gunung Wukir sangat pantas kalau dimunculkan kepermukaan secara lebih gencar. Wisata sejarah yang dipadukan dengan tracking  menjadi sensasi tersendiri, dibandingkan berkunjung ke candi-candi besar yang sudah terkenal. (EC-Socius Media)







Selasa, 17 Desember 2019

FKGIPS PGRI Bantaeng Menggelar Social Science Competion I 2019


Bantaeng.Sociusmedia (17/12). Besok, Rabu, 18 Desember 2019 para siswa SMP di Kabupaten Bantaeng akan bertemu di SMPN 3 BISSAPU Kabupaten Bantaeng, Sulasesi Selatan. Mereka akan mengambil bagian dalam kompetisi Cerdas Cermat Bidang IPS pertama se-Kabupaten Bantaeng..

Kegiatan yang digagas Pengurus Daerah FKGIPS PGRI Bantaeng ini bertajuk "Social Science Competition 1 tingkat SMP se-Kabupaten Bantaeng.'' Kompetisi ini memperebutkan trophy, sertifkat dan uang pembinaan. 

Menurut panitia penyelenggara yang diketuai Irpan Ansyari, S.Pd. kegiatan ini bertujan  untuk menyeleksi siswa yang akan ikut ambil bagian dalam kegiatan cerdas cermat di tingkat wilayah Sulawesi Selatan. Adapun target yang ingin diraih melalui penyelenggaraan kegiatan ini agar siswa terpilih mampu bersaing di tingkat wilayah sekaligus teruji kemampuan kognitif serta mentalnya untuk berani tampil di depan umum. 

Panitia saat audensi dengan Kadisdik Bantaeng
Kegiatan ini mendapat respon yang positif dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng. Ketika audensi, panitia yang didampingi pengawas IPS, Hasirun, S.Pd.M.Pd mendapat angin sgar bahwa Drs Basri.B, M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng berkenan membuka langsung kegiatan (Enang Cuhendi-Socius Media)

Senin, 09 Desember 2019

TUJUH REKOMENDASI SEMNAS UNTUK MAS MENTERI


Sociusmedia. Bandung (8/12) Pada Sabtu, 7 Desember 2019  IKA Pendidikan Sejarah UPI membuat gebrakan dengan menghadirkan sekira 1000 orang guru, dosen dan tenaga kependidikan. Jumlah tersebut berasal dari 449 institusi berbeda, meliputi TK, SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, dan MA hingga perguruan tinggi. Selain itu, terdapat pula yayasan pendidikan, lembaga bimbingan belajar, Dinas Pendidikan, lembaga pendidikan kepolisian, dan lembaga pengembangan sumber daya manusia di bawah naungan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam kegiatan bertajuk  "Seminar Nasional Revitalisasi Profesionalisme Guru", selain peserta yang hadir memenuhi Balai Pertemuan Ahmad Sanusi juga hadir beberapa tamu penting, seperti Dr. Enggartiasto Lukito, mantan Menteri Perdagangan RI yang juga Ketua IKA UPI, Prof. Dr. H. Dadan Wildan Anas.M.Hum, Deputi Mensesneg RI juga Ketua IKA Sejarah UPI, Rektor UPI,  perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan banyak lagi yang lainnya. 

Sebagai nara sumber hadir Dr. Supriano, M. Ed. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dengan  materi bertajuk: "Kebijakan dan Tata Kelola Profesionalisme Guru di Indonesia". Prof. Dr. H. Said Hamid Hasan, MA. Guru Besar UPI,  Ketua Tim Pengembang Kurikulum 2013, menyampaikan materi bertajuk: "Tinjauan Kritis Profesionalisme Guru". Sedangkan Dudung Nurullah Koswara, S. Pd., M. Pd. Ketua Pengurus Besar PGRI, Guru SMAN  Kota Sukabumi, tampil "garang" dengan materi "Guru Indonesia Kini: Aspirasi dan Harapan". Terakhir Ir. Lay Ai Ling, dari Temasek Independent School menyampaikan sisi lain pengembangan profsionalisme guru melalui materi bertajuk: "Profesionalisme Guru Internasional"

Poin penting dari seminar ini adanya rekomendasi yang disampaikan kepada Mas Menteri Nadiem Makariem.  Poin-poin yang direkomendasikan sebagai berikut:
  1. Seminar Nasional ini, merupakan respon terhadap keinginan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyerap aspirasi dan solusi bagi masalah pendidikan di tanah air yang begitu kompleks serta merespon rencana Kebijakan Merdeka Belajar, akibat dari kurangnya kualitas pembelajaran yang memadai, banyaknya beban administrasi guru  yang kurang bermanfaat, dan peraturan zonasi yang fleksibel
  2. Selama 74 Tahun Indonesia merdeka, dunia pendidikan masih menampilkan potret yang belum menggembirakan. Baik bertalian dengan pemenuhan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan output peserta didik. Secara garis besar, 8 standar nasional Pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah untuk dituntaskan, jika ingin melahirkan sumber daya manusia unggul. Semua pihak memiliki andil untuk mencapai tujuan Pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.
  3. Mendukung adanya Kebijakan Merdeka Belajar,  untuk menciptakan sumber daya manusia unggul melalui debirokratisasi dan deregulasi serta  mengutamakan peningkatan kualitas pembelajaran dengan berlandaskan pada pemahaman guru guru dan orang tua dalam kualitas pembelajaran.
  4. Mendukung wacana meniadakan Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) pada tahun 2020 dan Ujian Nasional (UN) pada tahun 2021 dengan asesmen yang tepat sasaran.
  5. Menyambut baik wacana penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menjadi hanya tiga unsur pokok, yaitu Tujuan Pembelajaran, Aktivitas Pembelajaran, dan Asesmen.
  6. Mengapresiasi kebijakan zonasi yang fleksibel dengan cara mengatur persentase zonasi  menjadi minimal 50 persen, mengatur persentase afirmasi menjadi minimal 15 persen, dengan melibatkan pihak daerah untuk menentukan metode dan alokasi zonasi, serta melakukan pemerataan jumlah guru dan realokasi guru berkualitas ke sekolah sekolah tertinggal.
  7. Dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru, diperlukan beberapa hal:
  • Revitalisasi profesionalisme guru yang lebih mengarah pada pengembangan kompetensi guru secara lebih merdeka, terarah, teratur dan berkelanjutan dengan melibatkan dan memberdayakan organisasi profesi guru yang ada.
  • Mengembalikan posisi Guru agar lebih merdeka, sejahtera, dan bermartabat dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan mengubah peraturan perundang-undangan. .
  • Program pengembangan kompetensi guru dijalankan melalui jalur organisasi profesi guru dan MGMP dengan pemberian kewenangan penuh pada organisasi profesi guru dan MGMP sebagai pengelola langsung program disertai oleh sinkronisasi program antar lembaga dalam pelaksanaan program peningkatan kompetensi guru.
  • Fasilitasi pelatihan guru secara merdeka. Guru diberikan kebebasan untuk memilih dan mengikuti pelatihan sesuai skala prioritas kebutuhan peningkatan kapasitas kompetensinya, terutama fokus pada perubahan  mindset guru.
  • Pemberian bea siswa bagi guru-guru berdedikasi dan bertugas di daerah yang terkategori tertinggal, terluar, atau terdepan melalui mekanisme terbuka, merata dan berkeadilan.
  • Hilangkan batasan usia guru untuk mengikuti kegiatan peningkatan profesionalisme guru atau bea siswa karena semua guru memiliki hak yang sama, tidak hanya bagi yang usia di bawah 40 tahun.
  • Menempatkan dan mengembalikan guru sebagai profesi mulia baik dari sisi kesejahteraan dan kesempatan mendapatkan pengembangan kompetensinya.
  • Untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru hendaknya dana BOS dan TPG tidak boleh terlambat, kenaikan pangkat tidak dipersulit, izin belajar guru dipermudah, dan perlunya penyatuan pengelolaan guru pada jenjang pendidikan dan dasar dan menengah.

Rekomendasi ditandatangani tiga perwakilan peserta, yaitu Muhammad Nursodik dari SMPN 1 Darangdan, Purwakarta, Sumiarni, MTsN 3 Cibinong, Bogor dan Yayan Syalviana dari SMAN 26 Kota Bandung. Rekomendasi ini langsung dikirim ke Kemdikbud melalui Dirjen GTK, Staf Pribadi Mendikbud, Setneg dan berbagai lembaga terkait. (Enang Cuhendi)