Kamis, 26 Desember 2019

SELINTAS JEJAK SEJARAH DI GEDUNG AGUNG


oleh Enang Cuhendi


“Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah”
-Bung Karno-

Senin, 23 Desember 2019 cuaca Kota Yogja tidak terlalu terik bahkan terkesan akan turun hujan. Tepat pukul 13.30 kami sampai di depan bangunan besar bercat putih yang oleh masyarakat disebut Gedung Agung atau nama resminya Istana Kepresidenan Yogjakarta. Di balik gerbang utama terlihat arca Dwarapala menyambut gagah dengan gada di tangannya. Dengan sedikit berjalan cepat dan meninggalkan rombongan saya pun bergegas menuju ke pos jaga di gerbang samping kiri istana untuk melapor tentang kedatangan kami. Saya temui petugas piket dan menyampaikan maksud kedatangan kami yang memang sebelumnya sudah ada janji. Petugas menerima kami dengan hangat dan mempersilakan semua anggota rombongan kami dari kampus Universitas Persatuan Islam (UNIPI) untuk masuk dan melakukan pemeriksaan melalui pintu detektor
.

Durasi kunjungan sebenarnya tidaklah terlalu lama. Semua berjalan hanya sekira 60 menit. Walau begitu bagi saya pribadi kunjungan ini memiliki kesan yang mendalam, karena ini adalah kali kedua setelah tahun 1992 yang lampau. Ketika itu saya masih mahasiswa Pendidikan Sejarah IKIP Bandung (UPI) semester 4.
Kesan yang mendalam ini menggelitik saya untuk sedikit membuat catatan tentang gedung ini. Tentunya bukan masalah kunjungannya, tetapi mencoba menuliskan arti penting Istana Kepresidenan Yogjakarta beserta jejak-jejak sejarah yang pernah tertinggal di dalamnya. Dengan harapan sekedar untuk melawan lupa melalui jejak tulisan.
Istana Kepresidenan Yogjakarta atau oleh masayarakat sekitar disebut Gedung Agung. Konon sebutan ini muncul karena sejak dulu banyak tamu agung atau para pembesar yang keluar masuk gedung ini. Gedung agung berada di kawasan yang sangat strategis tepat di jantung ibu kota Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY). Lokasinya terletak di Jalan Margo Mulyo (Jalan Ahmad Yani), Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan Kota Yogjakarta, tepat di sudut titik nol kilo meter Yogjakarta. Masyarakat awam atau turis sebenarnya sangat familiar dengan gedung ini karena terletak di kawasan ramai Malioboro. Walau begitu dari 1000 pengunjung belum tentu 10 orang yang pernah masuk ke sini. Padahal tidak ada tiket masuk yang harus dibayar pengunjung alias gratis. Orang umumnya hanya berkumpul dan berseliweran di depan istana sambil menikmati kehidupan Malioboro.
 Bangunan kompleks Gedung Agung memiliki luas 43.585 meter persegi berada di atas ketinggian 120 mdpl. Bangunan ini menghadap ke Timur tepat berhadapan dengan Benteng Vredenburg, sebuah benteng peninggalan Belanda. Di depan gerbang  utama sebagaimana disebutkan di awal terdapat Arca Dwarapala berukuran raksasa dan di belakangnya, tepat di depan Gedung Utama terdapat Dagoba setinggi 3,5 meter. Selain gedung utama atau gedung induk sebagai pusat utama kegiatan kenegaraan, di kompleks ini terdapat beberapa bangunan penting, seperti: wisma-wisma untuk akomodasi tamu-tamu kenegaraan dan gedung eks-Senisono (Gedung Societet de vereniging Yogjakarta) yang di dalamnya terdapat auditorium, museum serta perpustakaan. Adapun wisma yang ada meliputi: Wisma Negara, Wisma Indraprasta, Wisma Sawojajar, Wisma Bumiretawu, Wisma Saptapratala dan Wisma Jodipati.

Titik awal sejarah Gedung Agung berawal pasca Perjanjian Giyanti pada 1755. Pada 7 0ktober 1756 saat Sri Sultan Hamengku Buwono I pindah dari Istana Pesanggrahan Ambarketawang ke Keraton Yogjakarta, secara bersamaan VOC juga mulai membangun Benteng Fort Vredenburg yang tidak terlalu jauh dari keraton dengan tujuan untuk mengawasi gerakan Sultan kalau-kalau bersikap mbalelo dari VOC. Kalau itu terjadi dengan jarak yang hanya dengan satu tembakan meriam keraton akan mudah ditaklukkan.
Atas inisiatif Residen Cornelis Donkel, residen Yogjakarta yang memerintah 1755-1761, maka dibangun pula Gedung Keresidenan Yogjakarta yang letaknya berseberangan dengan Fort Vredenburg.  Lokasinya sangat strategis karena berada dalam pengamanan militer di Fort Vredenburg, bahkan menurut informasi yang penulis terima antara gedung keresidenan dengan benteng ada jalan penghubung bawah tanah untuk antisipasi seandainya ada serangan ke gedung residen.   
Selanjutnya pada Mei 1824 atas inisiatif Residen Anthoine Hendrik Semisaert dilakukan pembangunan Fondasi baru Gedung Kepresidenan Yogjakarta menggantikan gedung lama. Arsitek pembangunan dipercayakan kepada A. Payen. Terjadinya Perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830) memaksa penghentian sementara pembangunan gedung. Setelah perang selesai pembangunan dilanjutklan kembali dan pada 22 Des 1832 Residen Yogjakarta ke-24 mengirim surat kepada Gubernur Jenderal van Bosch melaporkan selesainya proses pembangunan.
Setelah sekira 30 tahun berdiri dan dipergunakan sebagai Kantor Residen Yogjakarta, Gedung Agung  terpaksa dipugar. Ini sebagai upaya renovasi menyusul terjadinya gempa yang melanda Yogjakarta pada 10 Juni 1867. Pemugaran menghabiskan biaya f.125.000,00 dan berakhir pada 1869. Hasil dari renovasi arsitekturnya sebagaimana kita bisa lihat sekarang.
Berdasarkan staatblad nomor 561 tertanggal 19 Desember 1927, tingkat keresidenan di Indonesia berubah menjadi gubernuran. Dengan demikian Kantor Keresidenan Yogjakarta pun berubah fungsi menjadi Kantor Gubernur Yogjakarta. Setidaknya ada empat gubernur yang pernah tinggal di Gedung Agung, setelah J.E Jasper (1926-1927) yang merupakan residen terakhir dan gubernur pertama. Mereka adalah: PRW. van Gesseler Verschuup (1929-1932), HH. De Cock (1932-1935), J. Bijleveld (1935-1940), dan Dr. L. Adam (1940-1942).
Seiring dengan masuknya Jepang ke Indonesia, tepatnya pada 5 Maret 1942, Gedung Agung digunakan sebagai Tyookan Kantai atau rumah kediaman pemimpin Jepang di Yogjakarta yang disebut Koochi Zimmukyoku Tyookan. Pendudukan Jepang atas Gedung Agung terbilang singkat, hanya sekira tiga tahun.

Saat proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, secara de facto Jepang masih berada di Indonesia, termasuk di Yogjakarta. Mereka masih menempati Gedung Agung sebagai Tyookan Kantai. Melihat situasi ini pada 21 September 1945 para pemuda pelajar yang tergabung dalam Gassema dan masyarakat Yogjakarta  menyerbu Gedung Agung atau  Tyookan Kantai dan berhasil menurunkan bendera Hinomaru Jepang serta menggantinya dengan Merah Putih. Pada saat bersamaan para pejuang juga melakukan perebutan senjata di markas Kido Putai (Kota Baru). Dalam peristiwa 21 September 1945 tersebut 21 pemuda Indonesia gugur dan 32 orang luka-luka. Pejuang yang gugur disemayamkan di Balai Mataram atau Gedung Senisono yang bersebelahan dengan Gedung Agung dan selanjutnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki Yogjakarta. Sementara yang terluka dibawa ke RS Panti Rapih.
Setelah berada di tangan kekuasaan para pejuang, Gedung Agung beralih fungsi menjadi Kantor Komite Nasional (KNI) Provinsi Yogjakarta. KNI adalah komite yang bertugas untuk: 1) Memiliterisasi BKR (Badan Keamanan Rakyat) menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat); 2) Badan penyalur kehendak rakyat; dan 3) pembuat Undang-undang bagi DIY.
Menghadapi situasi Jakarta yang semakin gawat akibat konflik pemerintah RI dengan Sekutu (Belanda) presiden dan para pejabat RI kemudian pindah ke Yogjakarta pada 4 Januari 1946. Dua hari kemudian mereka menempati Gedung Agung sebagai kantor pusat pemerintahan. Adanya perpindahan ini sekaligus menandai bertambahnya peran Yogjakarta, tidak hanya sebagai Daerah Khusus, tetapi juga ibukota negara dan Gedung Adung menjadi istana kepresidenan.
Saat berkantor di Gedung Agung ini aneka peristiwa dalam sejarah Indonesia terjadi. Mulai dari datangnya Komandan Divisi Mayor Jenderal Soedarsono yang memaksa Bung Karno untuk menanda tangani susunan kabinet yang sudah disusunnya pada 3 Juli 1946 yang berkembang menjadi sebuah kudeta yang gagal. Kemudian terbentuk dan bersidangnya kabinet-kabinet yang dipimpin oleh: Perdana Menteri Sutan Syahrir II (14 Agustus 1946), Amir Sjarifudin (3 Juli 1947), Muhammad Hatta (29 Januari 1948) dan Muhammad Hatta II (4 Agustus 1949). Dalam hal semua ini Gedung Agung berperan sebagai tempat pelantikan dan sidang tiap kabinet tersebut.
Hal yang paling fenomenal tentunya di Gedung Agung inilah Jenderal Soedirman dilantik menjadi Panglima Besar dan pucuk pimpinan tertinggi TNI pada 3 Juni 1947. Setelah terjadi Agresi Militer II Panglima Soedirman memilih berjuang secara gerilya dan menjauh dari kekuatan politik istana. Ia lebih memilih untuk bergabung di medan tempur keluar masuk hutan untuk memimpin Perang Gerilya secara total terhadap Belanda demi menunjukkan eksistensi TNI masih ada kepada dunia. Jenderal Soedirman baru kembali menginjakan kaki di Gedung Agung setelah proses politik penyerahan kedaulatan selesai. Di ruangan sayap kanan Gedung Utama dari Gedung Agung yang kemudian diberinama Ruang Soedirman inilah Jenderal Soedirman melapor ketika akan berangkat perang gerilya dan sekembalinya dari perang gerilya kepada Presiden Soekarno.
Kemudian di sini pun tercatat Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta dan para menteri ditangkap pasukan Belanda dalam Agresi Militer II di bawah pimpinan Jenderal SH. Spoor pada 19 Desember 1948. Mereka dibuang ke Brastagi dan Bangka. Sebelum ditangkap, dari Gedung Agung ini Presiden Soekarno memerintahkan kepada Menteri Kemakmuran, Mr. Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat RI di Bukit Tinggi, dan juga  perintah yang sama kapada Mr. AA Maramis dan Dr. Soedarsono, seandainya Mr. Syafrudin gagal. Presiden Soekarno dan para pejabat pemerintahan baru kembali ke Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung pada 6 Juli 1949.
Pada masa terbentuknya Republik Indonesia serikat (RIS), Gedung Agung menjadi tempat pelantikan Ir. Soekarno sebagai Presiden RIS pada 19 Desember 1949. Kemudian juga pelantikan Mr. Assaat sebagai acting Presiden RI pada 27 Desember 1949. Sehari setelah pelantikan Mr. Assaat sebagai acting Presiden RI, Presiden Soekarno meninggalkan Istana Kepresidenan Yogjakarta menuju Istana Negara di Jakarta sebagai Presiden RIS. adapun Mr. Assaat tetap tinggal di Gedung Agung selama beberapa waktu. Baru setelah RIS dinyatakan bubar pada 17 Agustus 1950, hari itu juga Mr. Assaat meninggalkan Gedung Agung dan menyerahkannya kepada Kepala Daerah Istimewa Yogjakarta.
Setelah ditinggalkan Presiden RI sejak 17 Agustus 1950  pengelolaan Gedung Agung diserahkan kepada Tamjiz hingga 1954. Setelah 1954 pemeliharaan gedung dikelola oleh Staf Redjo Utomo dan pengawasannya diserahkan kepada Kepatihan Danurejan. Sejak keluarnya Ketetapan Mensesneg RI nomor KEP.046/M.SESNEG/8/1973 tentang Pengaturan Istana Negara sebagai Rumah Tangga Kepresidenan tertanggal 8 Agustus 1973, Gedung Agung resmi menjadi kantor dan kediaman resmi Presiden dan Wakil Presiden RI. Selain itu, juga sebagai tempat menerima tamu-tamu negara sekaligus akomodasinya. Pengelolaan sepenuhnya berada di bawah Kementrian Sekretariat Negara RI.
Sampai saat ini tercatat sudah lebih dari 65 kepala negara, kepala pemerintahan dan tamu-tamu negara telah mengunjungi atau menginap di Gedung Agung. Mereka diterima secara resmi sebagai tamu negara di Ruang Garuda yang berada di Gedung Utama. Untuk pertemuan dan pembicaraan resmi dengan Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan biasanya digunakan Ruang Sudirman yang ada sayap kanan Gedung Utama. Sedangkan untuk akomodasi rombongan tamu yang berkunjung dan bermalam di Gedung Agung disediakan Wima Negara. Gedung dua lantai yang pembangunannya dimulai pada Oktober 1980 ini menyediakan dua kamar VIP dan 14 kamar standar.  Nama-nama besar seperti Ratu Elizabeth II dari Inggeris (1974), Presiden Francois Mitterand dari Perancis (1986), Sultan Hasanal Bolkiah dari Brunai Darussalam (1984), Pemimpin Katolik Paus Yohanes Paulus II (1989), dan kaisar Akihito dari Jepang (1991) adalah beberapa di antara tamu-tamu agung yang pernah berkunjung dan menginap di Gedung Agung.
Beberapa event nasional juga pernah dan selalu dilaksanakan di Gedung Agung. Salah satu yang rutin dilaksanakan sejak 1991 adalah Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI.
Kupasan singkat mengenai jejak-jejak sejarah di Gedung Agung ini sekedar untuk mengingatkan kita agar tidak melupakan sejarah. Ini sesuai dengan pesan Bung Karno, “Jangan sekali-kali melupakan sejarah”. Kalau anak bangsa sudah mulai melupakan sejarah bangsanya, maka tinggal tunggu waktunya kapan ia akan kehilangan rasa bangga akan bangsa dan tanah airnya. (EC-Socius Media)

Sumber Bacaan

Agus Sulistya, dkk., 2002, Buku Informasi Profil Pelajar Pejuang, Yogjakarta, BPKP Museum Benteng Yogjakarta.
Istana Kepresidenan RI Yogjakarta, 2019, Istana Kepresidenan Yogjakarta, Yogjakarta, Istana Kepresidenan RI Yogjakarta.
Tim Penyusun, 1981, 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949 cetakan 5, Jakarta, Tira Pustaka.