Minggu, 09 Februari 2020

MERDEKA BELAJAR, MENGEMBALIKAN OTONOMI?

Oleh: Ir. Hendarman, M.Sc., Ph.D.
Plt Kepala Pusat Penguatan Karakter, Kemendikbud RI

Reaksi pro dan kontra terhadap sebuah kebijakan merupakan suatu hal yang wajar. Reaksi tersebut umumnya muncul karena ada pihak yang merasa diuntungkan dan ada yang sebaliknya merasa dirugikan. Reaksi tersebut pada hakekatnya terkait dengan mindset atau paradigma, bukannya pada hakiki dan filosofi kebijakan itu sendiri.

Merdeka Belajar sebagai salah satu kebijakan baru merupakan suatu "terapi kejut" yang mengembalikan hak atau kewenangan kepada yang memilikinya. Tetapi hal ini tidak disadari oleh yang memiliki, bahkan dilihat sebagai sesuatu yang mengusik kenyamanan (comfort-zone) selama ini.

Mengapa dianggap mengusik? Karena yang selama ini cenderung menunggu atau terbiasa dengan instruksi maka sekarang harus bergerak atau "memaksa" menggerakkan diri agar lebih kreatif, kritis dan inovatif. Karena yang selama ini bisa "berleha-leha" maka sekarang harus berpikir dan mengembangkan ide-ide, serta berani mengambil keputusan sekaligus mengambil resiko dari keputusan yang dibuat.

Merdeka Belajar mengembalikan atau pas nya memberikan kewenangan atau otonomi "sepenuhnya" kepada mereka yang sudah diatur dalam berbagai peraturan. Kebebasan menuangkan dan mengekspresikan pembelajaran dengan berbagai inisiatif dan pendekatan belajar sesungguhnya milik guru-guru. Pengelolaan sekolah sesungguhnya menjadi kewenangan kepala sekolah yang dari dahulu pernah dikenal adanya Manajemen Berbasis-Sekolah (School-Based Management). Dan yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan daerah untuk sekarang harus "bertanggungjawab dalam membuat keputusan" untuk pendidikan di daerahnya masing-masing dengan "utuh" serta satu paket dengan implikasi anggarannya.

Menjadi sesuatu yang mengherankan ketika sejumlah pihak pada dinas pendidikan masih bersifat pasif seraya mengatakan "mari kita tunggu petunjuk teknis dari pusat" atau pengawas sekolah yang mengarahkan untuk bersabar menunggu arahan dinas. Akhirnya semua hanya saling menunggu. Padahal dengan Merdeka Belajar, semua harus bergerak dan berfikir kreatif, kritis dan inovatif tanpa harus menjadi "pencinta penunggu peraturan"..

Hendarman, 9 Februari 2020