Selasa, 31 Maret 2020

MEMAHAMI KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL SKALA BESAR DAN DARURAT SIPIL


Oleh Enang Cuhendi
Senin kemarin (30/3) hasil Rapat Terbatas presiden dengan menteri dan pejabat terkait memutuskan akan diberlakukannya status Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia. Sebagaimana dikutip www.pojoksatu.id bahkan Presiden secara khusus meminta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan secara lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif.  
Sebagai guru IPS tentunya kita wajib mengikuti dan memahami kebijakan yang diambil pemerintah. Selain untuk pemahaman pribadi juga untuk disebarkan kepada peserta didik kita dan masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu melalui tulisan ini saya akan sedikit berbagi tentang kebijakan yang baru dikeluarkan pemerintah tersebut. Walau sederhana, mudah-mudahan informasi yang disampaikan bermanfaat,
Sebelum melangkah ke darurat sipil ada tahapan yang dilalui. Kalau merujuk pada UU nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan ada beberapa tahap yang bisa dilakukan dalam kondisi darurat kesehatan. Tahap tersebut diantaranya bisa dari Karantina Wilayah dulu baru kemudian melangkah ke kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Dalam UU nomor 6 tahun 2018 tersebut disebutkan bahwa karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah Pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Karantina Wilayah ini merupakan respon dari kondisi darurat kesehatan yang berkembang di masyarakat.
Kebijakan Karantina Wilayah dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut. Saat karantina wilayah diterapkan seluruh anggota masyarakat wajib mematuhinya. Kunci utamanya pada ketaatan masyarakat mengikuti prosedur karantina wilayah. Mereka tidak boleh keluar masuk wilayah karantina.
Bagaimana dengan kebutuhan hidup masyarakat. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Terkait dengan tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah tentunya harus dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait. Pihak kepolisian juga bisa dilibatkan dalam mensukseskan kebijakan karantina wilayah ini.
Langkah lain sebagai respon dari kondisi darurat kesehatan yang berkembang di masyarakat adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Tujuannya untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit.
Pembatasan Sosial Berskala Besar bisa dilakukan dengan melalui berbagai cara. Langkah yang diambil bisa berupa: peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Dalam melakukan penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar ini koordinasi dan kerja sama antar berbagai pihak terkait sesuai sangat diperlukan, misalnya pemerintah daerah, departemen terkait, atau pihak industri. Sebagaimana Karantina Wilayah dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar masyarakat wajib mematuhi, terutama tinggal di rumah masing-masing.
Lantas apa darurat sipil itu? Apa bedanya dengan karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar ? Bagaimana ketentuannya?
Dalam KBBI darurat diartikan sebagai keadaan sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka yang memerlukan penanggulangan segera. Darurat bisa juga diartikan  keadaan terpaksa. Merujuk pada arti ini maka bisa dipahami bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan darurat karena dalam keadaan yang memang sulit dan menuntut penanggulangan segera serta terpaksa dilakukan. Pandemi Covid-19 memang sudah menuntut pada tahap darurat yang  menuntut penanggulangan segera.
Dasar hukum tentang Darurat Sipil tertuang dalam Peraturan Pemerintah Penganti UU (Perppu) nomor 23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Status Darurat Sipil adalah keadaan yang dinyatakan presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang bahwa suatu atau sebagian wilayah atau seluruh wilayah Indonesia dalam keadaan bahaya. Tingkatan keadaan bahaya bisa dimulai dari darurat sipil, darurat militer sampai darurat perang.
Dalam Perppu tersebut disebutkan bahwa selama masa Darurat Sipil tanggung jawab penguasaan tertinggi dalam keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang selaku penguasa Darurat Sipil Pusat. Dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh para menteri dan kalangan militer dan polri. Untuk tingkat daerah tanggung jawab penguasaan tertinggi dalam keadaan bahaya dilakukan dipegang oleh kepala daerah sebagai penguasa daarurat sipil daerah. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh unsur terkait di daerah termasuk TNI dan Polri.
Selama diberlakukannya masa darurat sipil sejumlah kewenangan ditambahkan kepada presiden sebagai penguasa darurat sipil pusat, dan kepala daerah sebagai penguasa darurat sipil daerah. Baik presiden maupun kepala daerah berhak mengadakan segala peraturan-peraturan yang dianggap perlu untuk kepentingan ketertiban umum dan untuk kepentingan keamanan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan.
Diberlakukannya keadaan Darurat Sipil bisa menimbulkan dampak tersendiri. Kegiatan berupa rapat-rapat umum, pertemuan-pertemuan umum dan arak-arakan yang sifatnya mengumpulkan massa harus ada izin terlebih dahulu. lzin ini oleh Penguasa Darurat Sipil diberikan penuh atau bersyarat. Pembatasan masuk gedung, area umum, tempat kediaman, fasilitas umum sampai lapangan bisa diberlakuakn sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
Penguasa Darurat Sipil juga berhak mengadakan peraturan-peraturan untuk membatasi pertunjukan-pertunjukan, percetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar. Selain itu Penguasa Darurat Sipil juga berhak akan dapat menyuruh memeriksa dan menyita semua barang yang diduga atau akan dipakai untuk mengganggu keamanan serta membatasi atau melarang pemakaian barang itu. Pembatasi orang berada di luar rumah secara ketat juga dapat dilakukan.
Bagaimana ketika ada masyarakat yang tidak patuh pada kebijakan yang diambil slama Darurat Sipil. Tentunya penguasa Darurat Sipil dapat  mengambil tindakan berupa pemberian sangsi sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kalau merujuk pada Perppu nomor 23 tahun 1959 tentu saja masih banyak ketentuan lain yang bisa penguasa Darurat Sipil lakukan. Semua itu dilakukan bukan sebagai bentuk arogansi penguasa, tetapi tentunya demi cepat pulihnya wilayah atau negara dari kondisi darurat. Yang tentunya pelaksanaannya dilindungi Undang-undang. Walaupun banyak yang mengkritisi, kita harapkan semoga kebijakan yang diambil pemerintah ini akan berdampak positif dalam penyelesaian masalah Covid-19.