Kamis, 02 April 2020

Koperasi: Soko Guru dan Koperasi Guru

Oleh : Yanyan Hardiana, M.Pd.*)

Apa khabar Koperasi Indonesia? Pertanyaan itu terasa sunyi di tengah berkembangnya kehidupan ekonomi Indonesia, khusus di Kota Tasikmlaya, yang semakin kapitalistik dan liberalis. Ironis memang, Tasikmalaya sebagai kota tempat diselenggarakannya Kongres Pertama Koperasi Indonesia 12 Juli 1947, namun koperasi sebagai badan usaha ekonomi tidak berkembang pesat. Bahkan, Koperasi Mitra Batik yang pernah menjadi icon dan kebanggaan masyarakat Tasikmalaya, tenggelam ditelan bumi. Mengapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana caranya agar Koperasi menjadi kekuatan ekonomi bangsa Indonesia? Catatan kecil ini mencoba memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka menyambut 73 Tahun Hari Koperasi Indonesia.

Koperasi: Soko Guru
Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berasaskan kekeluargaan. Demikian bunyi ayat 1 (satu) dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang diwujudkan dalam bentuk badan usaha bernama Koperasi. Sementara, BUMN dan BUMS merupakan badan usaha yang mencerminkan perwujudan perekonomian dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3). Penempatan Koperasi pada ayat pertama sebagai badan usaha yang harus dibangun, mengindikasikan bahwa Konstitusi 1945 mengamatkan organisasi ekonomi utama yang harus dikembangkan adalah Koperasi. Koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia. Mengapa Koperasi? Bagaimana nasib badan usaha simbol ekonomi kerakyatan tersebut, di tengah derasnya kapitalisasi dan liberalisisasi ekonomi?
Adalah Mohammada Hatta, yang mempunyai gagasan tentang koperasi Indonesia. Meskipun bukan orang pertama yang mendirikan koperasi, namun Hatta adalah pemikir utama tentang sistem perekonomian koperasi yang menjadi landasan utama dalam UUD 1945. Pemikiran Hatta tentang koperasi, seperti yang diungkapkan Mavis Rose dalam Buku Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta, tidak bisa dilepaskan dari konsep pemerintahan menurut Hatta yaitu pemerintahan demokratis serta kemakmuran sosial dan ekonomi bagi rakyat disebutnya kedaulatan rakyat. Lebih lanjut, Mavis Rose menjelaskan, kemerdekaan bagi Hatta harus menjamin persepsi rakyat di dalam pemerintahan negerinya sendiri. Kemerdekaan harus tidak melahirkan suatu bangsa di mana mayoritas rakyatnya tidak memiliki kekuasaan.
Konsep kedaulatan rakyat Hatta, yang juga sering disebut “sosialismenya” Hatta, diimplementasikan dalam bentuk usaha bersama koperasi. Kerangka pemikiran ini, menjadi ilham tercetusnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945. Konsep ekonomi kerakyatan yang dianut Hatta dibangun oleh konsep pemikiran Hatta yang hidup di lingkungan masyarakat religius dan perdagangan. Ditambah bekal pendidikan Barat, menjadikan konsep perekonomian rakyat menjadi cita-cita yang terus diperjuangkan. Mochtar Naim, menggambarkan bahwa secara sosiologis pemahaman, pemikiran dan intelektual Hatta merupakan pertemuan antara tiga unsur budaya yang relatif serasi, saling mengisi dan melengkapi, yaitu: pertama, adat (Minangkabau), kedua, syarak (Islam), dan ketiga, dunia pemikiran modern (barat). Perpaduan tersebut, yang menjadi dasar konsep kedaulatan rakyat dari Hatta.
Lalu mengapa koperasi Indonesia tidak berkembang? Cita-cita Hatta, seperti yang disadarinya itu, banyak menghadapi kendala. Kendala yang sifatnya struktural dirasakan sekali dalam sosialisasi koperasi yang sulit diterima rakyat, sebagai konsekuensi dari produk barat. Di samping itu, sistem ekonomi sejak zaman kolonial mengkondisikan masyarakat Indonesia dalam kehidupan ekonomi kapitalistik. Kondisi itu, mengarah pada, meminjam istilah Boeke, sistem ekonomi dualistik. Pada sektor formal yang modern dan kapitalistik perekonomian dikuasasi dikuasai oleh segelintir orang. Hal yang sama terjadi pada perekonomian negara. Sementara itu, sebagian  besar masyarakat terkurung dalam kehidupan perekonomian yang tradisional, imformal, dan agraris. Kondisi itu, diperparah oleh mentalitas hidup rakyat Indonesia yang “subsistensi” atau budaya cekap/cukup, yaitu budaya ekonomi ala kadarnya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga tanpa ada upaya atau keinginan untuk lebih maju dan berkembang.
Ketimpangan dan kesenjangan ekonomi Indonesia yang semakin lebar tersebut, pada gilirannya menyebabkan in-stabilitas ekonomi. Indikasi ke arah itu, sudah terlihat dengan dengan munculnya kenaikan harga-harga, yang berdampak pula pada harga kebutuhan pokok rakyat. Instabiltas ekonomi harga, terutama disebabkan oleh adanya tindakan spekulasi dari sekelompok pengusaha besar dengan praktik konglomeratisasinya. Sebagai jalan keluarnya, pemerintah harus serius membatasi ruang gerak penguasaan ekonomi oleh konglomerat. Sebaliknya, pemerintah harus memberikan peluang untuk berkembang, pada ekonomi kerakyatan dalam bentuk koperasi. Walaupun iklim ekonomi Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sistem perekonomian dunia, terutama dalam liberalisasi ekonomi, sistem ekonomi koperasi tetap akan mampu menghadapi perkembangan tersebut.
Kendala lainnya, pemahaman rakyat tentang koperasi itu sendiri belum dimiliki. Koperasi yang dimaksud Hatta adalah sebagai organisasi yang rasional, lugas, objektif, terbuka, dan modern dengan pembagian kerja, tanggung jawab hak dan kewajiban yang jelas. Keanggotaan sifatnya pribadi-pribadi yang bebas dan mandiri, dan memiliki integrasi diri dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Hubungan-hubungan fungsional ke dalam adalah hubungan-hubungan yang setara, demokratis dan egaliter, walau dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda.
Karakteristik koperasi itulah yang sulit dipahami rakyat kita. Di samping karena faktor pendidikan, yang lebih penting, juga karena peluang dan kesempatan  yang kurang terbuka. Akibat terjadinya pemusatan ekonomi pada satu kekuatan (etatisme) dan monopoli, yang dibangun oleh kolusi antara penguasa dan pengusaha. Ide koperasi sudah diantisipasi oleh Hatta, bahwa koperasi tidak akan menghapus secara langsung ekonomi kapitalistik. Oleh karena itu, perencanaan yang sungguh-sungguh dan itikad baik adalah modal awal membangun perkoperasiaan  kita. Sudah saatnya kita merealisasikan konsep ekonomi kerakyatan yang diarahkan untuk kelangsungan hajat hidup orang banyak, seperti yang diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi Guru Lintas Sekolah
Kembali ke pertanyaan di atas, bagaimana caranya membangun koperasi sebagai kekuatan ekonomi Indonesia? Hal penting yang harus lebih utama dibangun untuk merealisasikan hal itu ialah penanaman Jiwa Kemandirian. Penulis mempunyai gagasan tentang itu, dengan memfokuskan pada lingkungan guru. Mengapa? Guru adalah individu-individu profesional, bebas dan mandiri, yang potensial dalam mengembangkan Koperasi. Hampir 95 persen sekolah memiliki Koperasi Guru yang bergerak di Bidang Usaha Simpan Pinjam. Keberadaan Koperasi Guru di sekolah memiliki kontribusi cukup baik dalam menambah kesejahteraan guru. Namun ada kelemahannya yaitu koperasi guru selama ini tidak dikelola dengan manajemen yang profesional dan bidang kewirausahaannya hanya bergerak di satu bidang yaitu simpan pinjam. Kedudukan antara pengurus dengan manajerial koperasi tumpah tindih (over leaping), seorang guru terkadang merangkap sebagai pengurus dan sebagai staf manajerial. Akibatnya, koperasi tidak berkembang dan keuntungan yang diperoleh tidak maksimal dan signifikan.
Sebenarnya, dalam perkembangan lebih luas, Koperasi Guru dapat dikembangkan secara lintas sekolah. Untuk itu, peran PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) sangat penting dan besar sekali dalam mengembangkan Koperasi Guru Lintas Sekolah (KGLS). Lantas, bagaimana mekanisme KGLS itu dibangun? Secara umum pembentukan KGLS tidak berbeda dengan Koperasi  Guru di sekolah, hanya dikoordinasi oleh PGRI. Ada 3 lembaga nantinya, yang berhubungan dengan KGLS, yaitu pengurus PGRI, pengurus dan pengawas KGLS, dan Manajerial. Uraian job description-nya, sebagai berikut (1) Pengurus PGRI yang dimaksud ialah tim yang mengelola organisasi PGRI dengan salah satu programnya membentuk KGLS. Pengurus PGRI tidak bisa merangkap menjadi Pengurus KGLS. Pada tahap awal, Pengurus PGRI merupakan perintis pembentukan KGLS dan perangkatnya. (2) Pengurus dan pengawas KGLS yang dimaksud ialah tim yang dibentuk awal oleh Pengurus PGRI dan bukan berasal dari Pengurus PGRI. Pengurus KGLS yang mengelola manajemen koperasi dan membuat program usaha koperasi. Pengawas KGLS bertugas mengawasi dan memeriksa jalanya program KGLS yang direncanakan dan dilaksanakan pengurus KGLS. (3) Manajerial yang dimaksud ialah tim yang dibentuk pengurus KGLS dan bertanggung jawab kepada pengurus KGLS. Tim manajerial terdiri dari individu-individu diluar guru dan profesional di bidang usaha yang dikembangkan KGLS.
Permodalan KGLS, awalnya dapat ditetapkan dalam AD/ART oleh Pengurus KGLS dan diajukan ke Pengurus PGRI untuk selanjutnya direkomendasikan ke anggota PGRI yang sekaligus anggota KGLS. Besaran simpanan anggota KGLS pada awal pembentukan ditetapkan oleh Pengurus KGLS atas persetujuan Pengurus PGRI. Penjaringan dana simpanan anggota KGLS dapat dilakukan melalui potongan gaji/penghasilan oleh Bendahara Sekolah untuk selanjutnya disetorkan ke Bendahara Pengurus KGLS, melalui rekening bank. Sementara, unit usaha koperasi yang dapat didirikan ialah Koperasi Serba Usaha dan Koperasi Konsumsi, yang dibutuhkan oleh anggota KGLS pada  khususnya dan masyarakat pada umumnya.
Persoalannya sekarang ialah apakah PGRI mempunyai keberanian membuat program Koperasi Guru Lintas Sekolah? Selama ini, program-program PGRI belum menyentuh secara nyata dengan kebutuhan guru, baik secara profesi maupun kesejahteraan. PGRI selama ini lebih mengarah pada “organisasi politis” yang dijadikan kendaraan oknum pengurus untuk menjadi pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan. Dalam pengembangan program profesi guru apalagi kesekahteraan guru, PGRI lebih menggantungkan diri pada kebijakan pemerintahan, misalnya program sertifikasi. Semestinya, PGRI mengembangkan Jiwa Kemandirian sebagai organisasi profesi  yang berkontribusi bagi profesionalisme-nya maupun kesejahteraan anggotanya.
Dalam pandangan penulis, PGRI harus mampu mendirikan KGLS. Mengapa? Karena guru adalah profesi dengan penghasilan tetap yang mapan, berkisar 2,5 juta sampai dengan 4,5 juta rupiah. Jika, menyisihkan sekitar 50 ribu sampai 100 ribu per bulan untuk simpanan koperasi, hal itu sangat memungkinkan dan tidak akan memberatkan. Sebagai taksiran untuk lingkungan Kota Tasikmalaya, apabila diambil rata-rata jumlah guru SD ada 3.120 orang dari 10 x 312 SD, rata-rata guru SMP ada 1.050 orang dari 50 x 21 SMP, dan rata-rata guru SMA 700 orang dari 50 x 14 SMA/SMK. Maka, total jumlah rata-rata guru SD, SMP, dan SMA adalah  4.870 orang {(3120 (SD)+1.050 (SMP)+700 (SMA)}. Jumlah tersebut, belum termasuk jumlah Guru Honorer di sekolah swasta dan guru negeri di lingkungan Departemen Agama. Karena itu, diperkirakan di Kota Tasikmalaya terdapat guru sejumlah 5.000 orang lebih.
 Dengan asumsi jumlah guru ada 5.000 orang, maka modal awal yang akan terkumpul dalam pendirian Koperasi Guru Lintas Sekolah (KGLS) dapat dihitung, sebagai berikut: Simpanan Pokok Rp. 100.000,-/guru x 5.000 guru = Rp. 500.000.000,- ; Simpanan Wajib Rp. 50.000,-/guru/bulan x 5.000 = Rp. 250.000.000,-. Jumlah Total Modal Awal KGLS ialah Rp. 750.000.000,- . Modal tersebut akan terus bertambah seiring berjalannya roda usaha KGLS. Dalam 1 tahun modal KGLS akan mencapai jumlah Rp. 3,5 milliar (Simpanan Pokok 500 juta + Simpanan Wajib 3 Milliar/tahun).
Modal tersebut dapat diputarkan dalam berbagai unit usaha yang disebar di 10 kecamatan di Kota Tasikmalaya dan melayani anggota koperasi dan masyarakat umum. Hal terpenting yang perlu dicatat, Guru adalah anggota koperasi berkedudukan sebagai investor/penanam modal atau sebagian dapat menjadi pengurus koperasi saja, sehingga tugas pokoknya sebagai pengajar dan pendidik tidak terganggu. Sementara, pengelolaan Unit Usaha ditangani oleh Tim Manajerial profesional di luar guru yang bertanggung jawab kepada Pengurus Koperasi. Keuntungan dari tiap Unit Usaha akan disetorkan kepada Pengurus Koperasi dan dibagikan dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota Koperasi Guru setiap tahun pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dengan demikian, pada gilirannya Koperasi Guru akan lebih mensejahterakan guru dan menguntungkan masyarakat karena mampu menciptakan lapangan kerja.
Semua itu, akan terwujud diawali dengan adanya niat baik dan komitmen Pengurus PGRI untuk memajukan dan mengembangkan profesionalisme dan kesejahteraan anggotanya secara mandiri dan akuntabel. Niat baik dan Komitmen yang kuat tersebut akan mendapat dukungan anggota, sehingga cita-cita yang dituangkan dalam tujuan dan program yang jelas akan terwujud secara nyata. Semoga.

*) Penulis adalah Guru Sejarah dan Pemerhati Masalah Sejarah, Sosial, Budaya dan Komunikasi Politik.