Minggu, 12 April 2020

Menakar Nalar Politik Guru

Oleh  Dudung Nurullah Koswara
(Praktisi Pendidikan)

Saya guru. Saya suka mempelajari jalannya sebuah fenomena politik.  Semua manusia hakekatnya adalah makhluk politik. Saya termasuk orang yang suka menalar politik. Saya mengarang  beberapa buku terkait politik juga. Diantaranya berjudul : “Saatnya Guru Berpolitik”, “Narasi Tahun Politik” dan “Jokowi Selamnya Presidenku”.

Khusus buku yang berjudul “Jokowi Selamanya Presidenku” ditulis sebelum Pilpres. Saya ASN dan Saya guru.  Saat itu  __mungkin__ tidak ada satu pun ASN guru yang berani   menulis seperti judul di atas.  Guru idealnya harus lebih paham politik dibanding para politisi  pemula dan politisi  pencari nafkah.  Sangat bahaya bila para guru awam politik. Bagaimana bila anak didik dan masyarakat meminta saran tentang politik?

Apalagi bila para guru dijadikan tumbal politik. Para kepala daerah dan politisi bisa saja mengobok-obok dunia pendidikan dan guru bila kita __para guru__ tak paham politik. Sungguh sangat bahaya bila para guru alergi dan menganggap “haram berpolitik”. Tentu bukan politik praktis, melainkan politik edukatif  terkait  pengetahuan politik. Agar kita tidak tertipu oleh para politisi bahkan para calon kepala daerah.

Wawasan guru tidak hanya cukup dengan mata pelajaran yang diampu.  Wawasan guru tidak cukup dengan informasi sekaitan pendidikan dan teknis pendidikan. Guru harus sadar dan jeli mempelajari segala dinamika dan tuntutan perubahan. Termasuk dinamika politik dan tuntutan kehidupan sosial. Guru adalah guru, Ia punya tanggung jawab  formal di sekolah dan  non formal di masyarakat.

Guru wajib memahami banyak hal. Minimal tahu sedikit tentang segala hal. Lebih baik lagi tahu banyak dan “menang banyak”  tentang informasi berbagai hal. Mengapa sampai saat ini profesi guru kurang dihormati dan berangsur menurun. Bahkan kurang peminat anak muda yang hebat?   Karena guru kompetensinya hanya hebat dihadapan anak didik saja.  Bahkan  __mungkin__ hanya beberapa guru yang hebat versi anak didik.

Saya mempelajari dan memahami guru dan organisasi guru  terutama sejak  Saya menjadi guru honorer, guru bantu dan lolos seleksi CPNS. Saya bertekad masuk di organisasi profesi guru karena melihat para guru tidak sungguh-sungguh mengurus rumahnya sendiri.  Karir Saya di PGRI dimulai dari anggota, ketua ranting, ketua cabang ketua kota dan kini ketua pengurus besar PGRI.

Menjadi pengurus PGRI bukan mencari profit dan karir. Di PGRI tidak ada uangnya,  maka tidak heran mengapa mayoritas guru tidak mau mengurus organisasi profesi guru?  Jawabanya sederhana. Tidak menguntungkan malah tambah kerjaan. Guru yang cerdas pasti tidak masuk menjadi pengurus organisasi profesi guru.  Guru yang cerdik   pasti hanya jadi anggota saja. Hanya menggugurkan kewajiban amanah UURI No 14 Tahun 2005. Plus kebutuhan administrasi lainnya. Hanya formalistik saja.

Mengapa Saya ngotot masuk organisasi profesi guru?  Saya dan kawan-kawan guru lain yang   masuk di PGRI bertujuan agar guru punya rumah perjuangan. Bila ada apa-apa tentang guru maka diperlukan kekuatan organisasi. Seribu orang bodoh di organisasi lebih diperhatikan daripada satu orang super cerdas dan sakti tapi  selalu sendirian. Bahkan bisa dianggap orang gila sekali pun benar.

Sebelumnya bahkan Saya pernah dianggap orang “gila”. Mengapa? Karena cenderung sendirian melawan premanisme dan politisasi dunia pendidikan.  Melalui media (koran, majalah dan tabloid)  Saya suarakan derita pendidikan dan guru.  Saya dianggap “gila” dan Oemar Bakri yang melawan arus. Dari dulu juga guru itu  Oemar Bakri, dianggap nurut dan manut-manut.

Guru bukan “paduan suara” namun justru guru adalah kekuatan moral intelektual. Guru sejatinya menjadi kekuatan moral intelektual bagi semua pihak.  Bahkan menjadi kekuatan  entitas politik pendidikan yang diperhitungkan. Apakah entitas guru sudah menjadi kekuatan moral intelektual? Masih jauh. Kecuali sejumlah guru besar level nasional sebagian sudah jadi intelektual dan cendikiwan pendidikan.

Saya guru, Saya bukan serdadu yang harus manut-manut pada komando atasan.   Guru itu sejatinya menjadi sipil idealis  intelektual. Ia hanya manut pada  kebaikan, memberi manfaat dan menebar  ilmu pengetahuan yang baik.  Pemerintah  baik kita dukung. Pemerintah bermasalah kita ingatkan.  Guru dan organisasinya wajib menjadi mitra pemerintah dan  mengabdi pada masyarakat.

Guru harus punya sikap, punya nalar politik. Tentu bukan politik praktis melainkan politik pendidikan. Maka setiap guru adalah politisi pendidikan. Idealnya setiap guru menjadi anggota dan pengurus organisasi profesi yang militan membela guru. Faktanya? Malah organisasi profresi guru __oleh para guru__ diberikan kepada yang bukan guru. Tentu yang bukan guru (birokrat, pensiunan, mantan caleg gagal, dan profesi lain) sebaiknya tidak mengurus organisasi guru.

Dalam politik internal organisasi profesi guru saja, para guru sudah kalah dan tak mampu. Mengapa Saya katakan tak mampu? Faktanya hampir di seluruh Indonesia ketua pengurus organisasi profesi guru (PGRI)  tingkat kota/kabupaten/provinsi bahkan pusat minus guru. Kemana guru? Simpulan sederhannya guru tak mampu berpolitik di organisasinya sendiri.

Mari para guru bernalar politik, minimal di organisasi profesinya sebagai rumah perjuangan.  Untuk mengekspresikan, mengaspirasikan dan mendesak pihak-pihak yang dapat berkontribusi pada dunia pendidikan dan nasib guru. Mengapa sampai detik ini nasib guru honorer masih pilu, sendu dan ngilu linu? Karena kemampuan politik guru masih rendah. Saya katakan __maaf__ kalah sama entitas Ojol.

Solidaritas guru kalah sama Ojol.  Jumlah Ojol dan guru hampir sama, lebih banyak guru. Namun daya tawar Ojol dan kekompakan Ojol sungguh luar biasa. Para guru harus belajar pada entitas Ojol. Bahkan maaf, nampaknya Saya melihat Presiden lebih tertarik memperhatikan Ojol dibanding guru honorer. Siapa yang salah? Kita para guru. Terutama para pengurus organisasi profersi guru yang bukan berasal dari guru.

Semua makhluk manusia adalah makhluk politik.  Politik itu sebuah seni. Sebuah cara yang elok untuk menjembatani sejumlah kepentingan dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.  Tulisan ini adalah kritik bagi para guru termasuk Saya sendiri.  Sesungguhnya kalau guru punya kemapuan politik yang baik, akan berdampak luar  biasa.

Semua guru itu sarjana, magister dan sejumlah doktor. Namun mengapa kekutan guru Indonesia masih dianggap tidak kuat. Jumlah polisi dan tentara  dibanding  jumlah guru, jauh lebih   sedikit dan mereka mayoritas bukan sarjana. Mengapa kekuatannya sangat luar biasa?  Pertama selain   kompak satu  komando mereka pun punya senjata.  Uniform dan esprit the corp yang luar biasa.

Guru pun sebenarnya bisa lebih luar biasa.  Jumlahnya jauh lebih banyak dan semuanya sarjana. Syaratnya  guru harus satu komando. Tidak boleh banyak organisasi profesi guru lainnya,  idelanya hanya satu. Guru tak punya senjata namun Ia punya pena. Ungkapan  bijak mengatakan, “Satu peluru  (TNI Polri) menembus satu kepala, namun satu tulisan  __buah senjata  pena__  bisa menembus jutaan kepala (pemikiran).

Maka tidaklah heran menurut seorang  guru  organisatoris dari Tasikmalaya, Ia   menyatakan bahwa pertahanan negara saat ini  __apalagi di era SDM__  ditentukan oleh tiga kekuatan utama.  Pertama guru, kedua TNI dan ketiga Polri. Guru menciptakan pertahanan SDM. TNI menjaga kedaulatan negara dan Polri menjaga ketertiban masyarakat. Masyarakat dan negara bisa lebih berdaulat  dan tertib kalau masyarakatnya berhasil   dididik  para guru dan dijadikan pertahanan SDM yang unggul.

Tidaklah heran dalam sejarah awal peradaban dunia sebelum masuknya agama Kristen dan Islam. Sudah diperingkat kehidupan manusia dalam empat  entitas strategis. Peringkat pertama adalah Brahmana (Guru), peringkat kedua adalah Ksatria (Pejabat penguasa). Peringkat ke tiga adalah Waisya (para pengusaha) dan peringkat ke empat adalah Sudra (rakyat biasa).

Saat datang agama Kristen dan Islam pun ternyata urutan di atas masih demikian. Namun saat ini urutan itu berubah wajah.  Dunia menjadi hedonis, pragmatis mengarah pada harta, tahta dan wanita. Ini manusiawi namun menyimpang dari ajaran awal peradaban  manusia.   Awalnya para guru (Brahmana) mengatur politik dan kemasyarakatan, kini bisa tragis, guru malah bisa  jadi korban politik dan kekuasaan.

Simpulannya dunia ini akan rusak karena guru dan akan membaik pun karena guru. Hanya bangsa maju yang memperlakukan guru pada posisi terbaiknya. Plus hanya guru yang waras yang bisa memepertanggung jawabkan derajat gurunya.  Guru  sebaiknya menjadi  “nabi-nabi” kecil  yang membawa risalah para Nabi bagi kaumnya dimana pun berada.   Apa pun situasinya guru harus tetap menjadi guru.