Kamis, 02 April 2020

PGRI dan Bank BJB

Oleh : Dudung Nurullah Koswara
(Ketua Pengurus Besar PGRI)

Saat wabah Covid-19 Saya apresiasi PGRI Provinsi Jawa Barat, PGRI Provinsi Banten.   Plus PGRI Bandung Barat, PGRI Cianjur, PGRI Sumedang, PGRI Kuningan, PGRI Garut, PGRI Kota Tasikmalaya dan PGRI kokab lainnya.

Saat PGRI memperjuangan “hadirnya bank BJB” saat wabah untuk keluarga guru, ini perjuangan yang baik. Hasilnya, terserah “hati nurani” bank BJB? Hasil bukan ditentukan oleh PGRI. PGRI Hanya mengaspirasikan  suara kebathinan para guru.

Tugas utama PGRI adalah memperjuangan harapan dan suara kebathinan para guru anggota. Akan sangat salah organisasi PGRI bila tidak bergerak berdasarkan aspirasi kebathinan para guru. Tugas PGRI saat mengajukan penundaan cicilan nasabah guru ke bank BJB sudah gugur.

Bila keputusan bank BJB tidak memberikan “CSR” dalam bentuk penundaan cicilan maka yang dianggap salah bukan PGRI melainkan bank BJB. Pikiran guru sederhana, bila bank BJB tidak menunda cicilan __apa pun logikanya__ bank BJB dianggap “tidak hadir” dalam derita guru!

Tugas PGRI sudah selesai, kini  “bola salju” menggelinding kepada bank BJB.  Atas jawaban bank BJB yang Saya baca dari bank BJB Cabang Kabupaten Bandung Barat, nampak formalistik administratif.  Bank BJB menyimpulkan, “Wabah Covid-19 Tidak Berdampak Pada ASN”. Ini jawaban yang tegas!

Sebelumnya sudah Saya tulis dan antisipasi jawaban ini. Saya tulisakan administrasi formslistik  itu sangat penting namun ada yang lebih atas yakni etika.  Etika balas budi dan adab simbiosis mutualisma. Tentu para guru tidak mau merugikan bank BJB, faktanya selama ini menguntungkan bank BJB.

Kalau bank BJB menolak dengan alasan PJOK Non 11/PJOK.03/2020, pasal 2 ayat 1 silahkan saja! Namun sekali lagi pemikiran guru sederhana. Adakah kepedulian bank BJB disaat para guru sedang terdampak secara psikologis, finansial,   sosial dan spiritual. Ini masalah trust! Bukankah hal yang paling mahal dalam bisnis dan bahkan politik adalah trust?

Bank BJB harus tahu bahwa para ASN guru pun terdampak oleh wabah Covid19.  Para guru di sejumlah  sekolah ada penggalangan dana untuk  guru honorer dan petugas medis. Misal SMAN1 Kota Sukabumi sudah mengumpulkan dana dari guru ASN.  Plus  para guru ASN  __rencananya__ akan  dipotong gajinya oleh Gubernur Jawa Barat.

Sahabat pengurus PGRI dimana pun berada, tugas PGRI sebagai wadah aspirasi dan pembelaan kepada nasib guru sudah dilakukan.   Ada ungkapan, “Ketika Cinta Bertepuk Sebalah Tangan Kecewa Rasanya”. Nah saat aspirasi dan kebathinan para guru __seolah__ “Bertepuk Sebalah Tangan” karena bank BJB “keukeuh” administratif formalistik,   tentu para guru akan kecewa.

Catat! *Kecewa itu bukan pada PGRI melainkan pada bank BJB*  Trust organisasi PGRI sebagai rumah perjuangan guru di PGRI Jabar dan Banten terjaga. Kekecewaan guru akan beralih pada bank BJB!  Bank BJB akan dipersepsi “Hanya Butuh Setorannya Saja”.  Manajemen yang baik adalah manajemen yang “serasa” dengan kebathinan nasabah!

Ketika sebuah “hubungan” dirasa “bertepuk  sebelah tangan” maka hubungan itu dalam masalah. Waspada, perselingkuhan bisa terjadi saat sebuah hubungan mulai garing, distrust dan tak seirama.  Pelanggan  adalah raja. Begitu pun nasabah ASN guru adalah pelanggan setia bank BJB. Mereka harus dipenuhi tuntutannya!

Sejumlah __sekitar__ 4,2 juta ASN di seluruh Indonesia dan yang terbanyak adalah guru. Sudah “menghidupkan” sejumlah bank-bank daerah sejenis bank BJB. Semua daerah punya bank yang dikelola pemda. Ini monopolisasi yang baik.  Sifat dasar tatakelola profitnya adalah “Dari kita oleh kita untuk kita, dari daerah oleh daerah untuk daerah”.

Semoga gossip CSR  bank daerah pernah dijadikan dana politik tidak terjadi. Jangan sampai atas dasar aturan dan OJK para nasabah guru ASN diabaikan, namun saat Pilkada dana CSRnya __secara hidden__  di duga mendanai politik berbagai partai. 

M. Fadhol mahasiswa yang pernah mendemo bank BJB pada tahun 2019 mengatakan, “Dengan adanya kepentingan politik, maka ada afiliasi dengan partai. Tapi kami tidak bisa menyebutkan secara vulgar dengan partai apa.”  Selanjutnya Ia mengatakan, "Kami juga berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), harus terus mengawasi dan mengaudit persoalan dana CSR bank BJB," Ahaa!