Rabu, 08 April 2020

Press Release: Rakornas Virtual PGRI di Tengah Pandemi Covid-19

Di tengah berlangsungnya pandemi Covid-9, PGRI saja mengadakan Rapat Koordinasi Virtual pertama yang diikuti 500 peserta terdiri dari Pengurus Besar, Para Ketua PGRI provinsi, dan Ketua PGRI kab/kota, Pengurus APKS PGRI, dan menghasilkan beberapa poin penting sebagai berikut.
  1. Memberi apresiasi kepada tenaga media dan medis atas komitmen dan dedikasinya menjadi pahlawan kemanusiaan di tengah pandemi.
  2. Meminta pemerintah segera menyusun Panduan Mengajar Jarak Jauh bagi guru, siswa, dan orang tua, sehingga pembelajaran tetap efektif tanpa menimbulkan kebosanan atau kelelahan bagi siswa. Guru memiliki alternatif model mengajar daring maupun luring. Orang tua merasa nyaman selama mendampingi anak- anaknya belajar.
  3. Mengusulkan dana UN yang ditiadakan dialihkan untuk penanggulangan Covid 19 dan untuk incentive honorer.
  4. Meminta pemerintah meniadakan syarat harus memiliki NUPTK bagi guru honorer yang bisa menerima honor dana BOS, mengingat untuk mendapatkan NUPTK harus memiliki SK Pengangkatan Guru Honorer dari Kepala Daerah. Sementara banyak Kepala Daerah tidak bersedia menerbitkan SK Pengangkatan Guru Honorer karena adanya PP Nomor 48 Tahun 2005. Kami mengusulkan guru honorer yang belum memiliki SK Kepala Daerah maupun yang belum memiliki NUPTK dapat diberikan honor dari dana BOS, melalui Pengakuan SK Kepala Sekolah
  5. Mengusulkan untuk memberikan perhatian khusus kepada guru-guru honorer, khususnya di daerah 3T melalui insentif khusus, baik melalui APBN maupun APBD.
  6. Memohon kepada Pemerintah untuk segera meng-SK-kan guru-guru honorer yang telah dinyatakan lulus P3K tahun 2019. 
  7. Memerintahkan agar pengurus PGRI di semua tingkatan dapat membentuk Crisis Centre dan Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis (APKS), berkoordinasi dengan pemerintahan daerah setempat, dan membuat dan menyebarkan Konten dan Model-model Pembelajaran Jarak Jauh. Crisis Centre juga membantu pemerintah, Pemda, masyarakat, khususnya guru honorer dan guru 3T dalam turut serta memerangi covid-19.
  8. Melakukan penundaan Konferensi PGRI Kabupaten/ Kota paling lambat Desember 2020.
  9. Menghimbau PGRI di seluruh tingkatan melakukan aksi solidaritas terhadap masyarakat terdampak wabah pandemi corona. 
  10. Mendesak pemerintah untuk membayarkan TPG Catur Wulan Pertama kepada para guru yang berhak menerimanya. 
  11.  Memohon kepada pemerintah untuk tetap membayarkan Gaji Ke-13 dan THR kepada para guru, dosen, dan tenaga kependidikan.


Demikian press rilis Rakornas PGRI ini disampaikan untuk diketahui sebagai mana mestinya.

Jakarta, 7 April 2020