Rabu, 03 Juni 2020

Redistribusi Pendapatan Dalam Bentuk Corporate Social Responsibility (CSR)

Oleh : Suriani, SPd

SMPN 1 Karang Bintang Kab.Tanah Bumbu Kalsel.

 

Indonesia sebagai negara yang demokratis dengan Ideologi Pancasila menjamin hak setiap warganya dalam segala aspek kehidupan. Antara lain hak untuk hidup dengan layak, hak untuk mengembangkan potensi ekonomi. Pasal 33 menyebutkan dengan jelas bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (ayat 3).  Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (ayat 4). Setiap warga negara memiliki hak yang sama mengelola SDA (Sumber Daya Alam) dan memanfaatkanya untuk memakmuran bersama.

Dalam mengembangkan usaha sebuah lembaga ekonomi yang sudah mapan, khususnya lembaga ekonomi yang berbadan hukum memiliki kewajiban dalam mengimbaskan kepada masyarakat sekitar baik yang terdampak langsung atau tidak akibat aktivitas perusahaannya. Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 74 ayat (4) disebutkan TJSL (Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan) yang tenar dengan sebutan Corporate Social Responsibility (CSR). Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.  Ayat 1 berbunyi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Ayat 2 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Setiap Badan Usaha baik milik pemerintah,  swasta nasional ataupun swasta asing, wajib membuat rencana strategis program pemberdayaan masyarakat. Jika di dalam UU Nomot  40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 74 disebut TJSL (Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan). Dalam kata serapan Corporate Social Responsibility (CSR), maka dalam bahasa operasional sehari-haru disebut Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Program ini boleh juga disebut sebagai redsitribusi pendapatan. Mengapa?

Dalam menghitung PDB (Pendapatan Domestik Bruto) jika dihitung secara detil, akan diketahui bahwa kontribusi pendapatan kelompok pengusaha (orang kaya) mendominasi kelompok pendapatan masyarakat bawah. Artinya terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara masyarakat kaya dan masyakat bawah. Demi mengurangi kesenjangan social inilah perusahaan perlu membuat PPM. 

PPM ada berbagai macam bentuknya. Ada yang bersifat langsung tunai seperti bantuan bahan pokok masyarakat miskin, pengobatan masal, sunatan masal dan beasiswa pendidikan kelompok masyarakat harapan sejahtera. Kegiatan seperti ini bersifat insidentil, tujuannya agar masyakarat kalangan bawah merasakan langsung manfaat kehadiran perusahaan di sekitar tempat tinggalnya. Ada pula yang bersifat edukatif dan melembaga dan jangka panjang. Tujuannya untuk membangun jiwa wirausaha yang tangguh, mandiri  dan siap bersaing di era global. Pendidikan dan pelatihan diperuntukan bagi masyarakat sesuai dengan bakat, minat dan potensi, baik bidang perdagangan, pertanian, perkebuanan, pertenakan dan sentra usaha rumahan (home industry). 


Gambar 1. Lembaga Pelatihan PPM Indocemet Tunggal Prakarsa (ITP), Tbk. Bogor.


PPM wajib dilaksanakan oleh perusahaan yang sudah eksis tidak terbatas hanya pada perusahaan yang mengelola SDA. PPM juga diwajibkan bagi perusahaan yang basis manukatur, lembaga keuangan, dan bisnis teknologi informasi komuniasi. Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang  Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PT).

Masyarakat sering kali diberi kesempatan untuk mendapatkan besasiswa pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Tersedia berbagai macam pilihan progam pendidikan. Syarat utama dalah dari gakin (keluarga miskin)  yang berprestasi akademik. Tujuan programnya membangun status sosial dari statifikasi bawah ke stratifikasi menegah/atas, terutama bidang pendidikan sebagai modal dasar dalam meraih status sosial masyarakat. 

Bentuk lain  PPM salah satunya pembangunan fasilitas umum yang belum sempat diprogramkan oleh pemerintah, tetapi dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. 

Gambar 3. Rumah Tahfidz di Desa Angsana Kab.Tanah Bumbu.Kalsel.  CSR PT Borneo Indobara. Bupati Tanah Bumbu kedua dari kiri.



Rumah tahfidz Al Karomah yang terdapat di Desa Angsana Kab.Tanah Bumbu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena sudah ada sekolah berbasis keagamaan tetapi belumada fasilitas untuk program menghapal Al Qur’an.  PT. Borneo Indobara Salah satu pemilik Kuasa Penambangan energi batubara yang bereklorasi di Kecamatan Angsana, membangun fasilitas pendidikan program Tahfidz. 

Uji Kompetensi :

  1.  Dapakah kalian menemukan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang ada di daerahmu.JIka tidak ada apa alasannya. Jika ada apa nama programnya dan apa nama perusahaannya?

  2. Seberapa penting CSR/PPM pada masa pandemic covid-19?

Referensi :

BeasiswaKita.com

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Undang-Undang No. 47 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)


Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang  Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PT).


Rio Brian, Pengertian CSR Menurut Para Ahli, Manfaat dan Fungsi CSR Serta Contohnya , Maxmanroe.com.