Rabu, 12 Agustus 2020

KESETARAAN UNTUK MEREKA

Oleh Christina Wulandari, S.S., M.Pd.

Guru IPS SMPN 4 Kota Tangerang

Kegiatan Belajar mengajar tahun ajaran baru 2020/2021, berjalan masuk satu pekan. Jadwal untuk kalender akedemik pendidikan dasar dan menengah,  di mulai  pada Senin, minggu kedua Juli 2020. Antara kalender pendidikan Provinsi Banten dan Kota Tangerang, jatuh berbarengan.

Ada yang menarik pada tanggal tersebut. Persis di tanggal awal tahun ajaran baru, kota Tangerang merilis hajat tersendiri. Launching 650 Video Pembelajaran Masa Pandemi Karya Guru Kota Tangerang. Demikian narasi flyer yang muncul. Bahkan pada launching tersebut bergandengkan dengan MURI (Museum Rekor Indonesia). Dinas Pendidikan Kota Tangerang meraih rekor dari MURI untuk upayanya tersebut.

Video pembelajaran tersebut, merupakan karya dari Guru-Guru SD dan SMP Kota Tangerang. Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamaludin, dalam wawancara dengan salah satu media online, sejumlah 300 guru terlibat dalam pembuatan video pembelajaran tersebut. Video berisi materi pembelajaran yang disesuaikan dengan Kurikulum terkini. Untuk mengaksesnya, cukup dengan membuka aplikasi Tangerang Live. Tidak hanya peserta didik, bahkan guru, orang tua murid, masyarakat, atau pemerhati pendidikan, dapat memanfaatkan video-video pembelajaran tersebut. 

Jumlah video tersebut, terus bertambah. Tak hanya 650 buah, seperti angka awal disebut. Namun total video pastilah telah mencapai level ribuan. Karena penambahan terus berjalan.  Guru-guru kota Tangerang seperti memiliki tuntutan untuk mampu membuat video pembelajaran sendiri. Setidaknya satu atau dua. Lainnya, bisa berkolaborasi memakai video produk rekan guru lain, dengan melihat pada stok video tersedia.

Sebetulnya, latar belakang dari proyek massal pembuatan video tersebut, logis. Sebab, tuntutan Belajar dari Rumah (BDR) secara eksternal , sesuai Surat Edaran Menteri Nomor 4 tahun 2020 dalam masa darurat penyebaran virus Corona. Dan SE Nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan BDR dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Deseas (COVID-19). 

Menurut SE Menteri tersebut, BDR meliputi : (1) BDR dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol penanganan COVID-19; (2) BDR melalui pembelajaran jarak jauh; (3) BDR difokuskan pada pengalaman belajar yang bermakna bagi murid, tanpa terbebani  capaian kurikulum.

Kondisi internal Kota Tangerang pun menjadi dasar diberlakukan BDR. Kota Tangerang dalam hal Pandemi COVID-19 masih berzona oranye. Data terakhir menurut infocorona.bantenprov.go.id up date tanggal 19 Juli 2020 pukul 19.50 WIB, bahwa jumlah terkonfirmasi pasien sejumlah 543 orang (sebanding dengan 37 % dari jumlah terkonfirmasi Provinsi Banten yang mencapai 1.486 orang). Dan pasien meninggal akibat COVID -19 di Kota Tangerang mencapai 35 orang (sebanding dengan 38 % dari jumlah pasien meninggal di provinsi Banten yang berjumlah 92 orang). 

Berzona hijau, sebagaimana disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dalam SKB 4 Menteri, syarat untuk diperkenankannya pembelajaran tatap muka, belum dimiliki Kota Tangerang. Karena itulah Kota Tangerang harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Walhasil dengan BDR dalam sistem daring, salah satu alternatif media pembelajaran adalah video ini.

Menurut Sukiman (2012) media video pembelajaran adalah seperangkat komponen atau media yang mampu menampilkan gambar sekaligus suara dalam waktu bersamaan. Dan video pembelajaran yang dihasilkan oleh guru-guru Kota Tangerang, harus mampu memotivasi siswa untuk mempelajari isi informasi dan pengetahuan yang terdapat di dalamnya. 

Inovasi Kota Tangerang dalam hal IT sudah barang tentu tidak diragukan. Aplikasi konsep Smart City salah satunya adalah dalam bentuk  Tangerang Live.  Karenanya tidaklah heran, ketika Kota Tangerang yang dalam bidang pendidikan juga banyak mengadakan  diklat pemanfaatan IT dalam pembelajaran kemudian meminta cash back dari Guru-Guru Kota Tangerang untuk mewujudkan hasil diklat tersebut dalam pembuatan video-video pembelajaran.

Memang, banyak kelebihan dengan penggunaan video dalam pembelajaran siswa. Terutama pada kalangan pendidikan dasar (SD dan SMP). Sebagaimana menurut Piaget tentang tahapan perkembangan kognisi. Pada ada anak usia pendidikan dasar 711 tahun disebut fase  operasional konkret,  dan  usia 1115 tahun disebut tahap operasional formal. Kemampuan  untuk  mengklasifikasikan  sesuatu  sudah ada, tetapi belum bisa memecahkan problem-problem abstrak. Dan di tahap  operasional   formal, siswa sudah   dapat   memecahkan   persoalan itu walau problem ini hanya disajikan secara verbal. Dalam tahapan itu, pemilihan video pembelajaran sangat tepat. Karena di dalamnya menyatu antara voice dan gambar/teks yang bisa menjembatani kebutuhan anak usia pendidikan dasar, sesuai tahapan perkembangannya.

Itu hanya salah satu dari kelebihan penggunaan video sebagai sumber dan media belajar. Selain juga dapat mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa, dapat diulang-ulang bila perlu untuk menambah kejelasan, pesan yang disampaikannya cepat dan mudah diingat, dapat mengembangkan imajinasi siswa,dan masih banyak lagi.

Namun segala sesuatu mesti memiliki dua sisi. Selain kelebihan, ada juga kelemahan dari penggunaan video pembelajaran. Kelemahan pemanfaatan video dalam pembelajaran antara lain memerlukan peralatan khusus dalam penyajiannya untuk menampilkan gambar dari sebuah video, sulit dibuat interaktif (khusus siaran langsung siaran televisi interaktif melalui telepon / sms), dan penyusunan naskah skenario yang memakan waktu. Kelemahan lain yang paling utama adalah ketergantungan terhadap sarana berupa gawai (gadget) dan kuota/pulsa internet. Terlebih pada kalangan peserta didik di SD dan SMP Kota Tangerang.

Jangan pernah dilupakan bahwa pada PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru ) tahun pelajaran 2020/2021, terdapat alokasi penerimaan dari jalur afirmasi. Kuota jalur afirmasi adalah 15% dari daya tampung (pagu) sekolah. Jalur afirmasi diisi oleh kalangan yang secara ekonomi masuk kategori pra sejahtera. Mereka berasal dari keluarga tidak mampu yang berdomisili di Kota tangerang, dan tercantum dalam data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial Kota Tangerang.

Peserta didik yang berasal dari kalangan afirmasi inilah, yang harus diperhatikan nasibnya, terkait pemanfaatan video dalam pembelajaran jarak jauh ini. Sebab, kalangan tidak mampu inilah, yang paling merasakan kesulitan tersendiri dalam pembelajaran menggunakan video.

Kekhawatiran tersendiri, bila  permasalahan yang muncul, bukan lagi keterbatasan penyediaan kuota/pulsa internet belaka. Melainkan justru keadaan gawai atau gadget pada satu keluarga. Atau yang paling umum adalah, satu gawai, bisa dipakai berbarengan: ayah, ibu, kakak dan adik. Yang lebih mengundang iba, adalah bila mereka tidak memiliki gawai/gadget. Sepertinya kalangan ini harus berhadapan dengan kontradiktif gebyar rilis MURI video pembelajaran Kota Tangerang.

Kalau hanya keterbatasan kuota/pulsa internet, sekolah bisa mengkondisikan, melalui alokasi anggaran BOS. Dan Juknis BOS memungkinkan hal tersebut dialokasikan. Namun bila permasalahan lapangan yang muncul adalah keterbatasan akan sarana gawai/gadget, lalu bagaimana sumber permasalahan dapat ditangani? Jangankan di sekolah-sekolah agak pedalaman, bahkan di sekolah penulis yang nota bene terletak di jalan raya utama, pun memiliki kisah haru biru ketiadaan sarana vital dalam pembelajaran jarak jauh ini. Di mana ada peserta didik yang mengirim chat, memohon untuk mengikuti dan menyelesaikan proses pembelajaran di malam hari, atau hari berikutnya. Hanya karena dirinya dan Ayah Ibunya tidak memiliki handphone. Kakaknyalah yang punya. Sehingga ia harus menunggu sang kakak pulang dari kantor, agar bisa mengerjakan pembelajaran dengan memakai hape sang kakak tersebut.

Lalu bagaimana solusi atas hal ini?

Berbagai pihak dapat berupaya menjawab sesuai kapasitas scope-nya masing-masing. Untuk pendidik dan sekolah, bisa menerapkan sistem blended learning. Termasuk didalamnya  pola distribusi materi secara offline. Meski pun sudah barang tentu disertai dengan kesepakatan terhadap prosedur felksibel antara pihak orang tua dan pendidik. 

Untuk pihak makro. Dalam hal ini Pemerintah Kota Tangerang. Kiranya pemerintah kota Tangerang, dapat melakukan “suatu hal kecil” agar permasalahan di lapangan terkait sarana, dapat terselesaikan. Mungkin bisa menggandeng pihak rekanan atau pun pihak terkait, agar seluruh peserta didik tingkat wajib belajar 9 tahun, dapat memiliki kesempatan belajar setara. Sebagaimana dalam pasal 31 UUD 1945 menyatakan: (1) setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, dan (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Keseimbangan dalam setiap kehidupan, akan menciptakan harmonisasi. Demikian pula dalam bidang pendidikan. Janganlah di satu sisi kita mampu meraih prestasi dan prestise, namun di sisi lain abai terhadap kalangan terpinggirkan. Perhatikan nasib mereka. Agar tidak muncul di Kota Tercinta ini, seperti kata Freire dalam bukunya Pendidikan Kaum Tertindas. Meskipun dalam konteks dan spasial berbeda, Freire mengatakan hal menohok. Bahwa dalam dunia pendidikan, proses dehumanisasi atau penghilangan harkat manusia bisa terjadi, karena tatanan yang tidak adil dan terstruktur.