Kamis, 20 Agustus 2020

Refleksi 75 Tahun Revolusi Indonesia








Oleh Yanyan Hardiana, M.Pd.


Ketua Pengda FKG IPS PGRI Nasional Kota Tasikmalaya

Guru Sejarah & IPS SMP Negeri 1 Tasikmalaya, Jawa Barat


Pengantar: Tulisan ini merupakan catatan kecil penulis, rencananya akan disampaikan dalam Webinar Refleksi Historis 75 Tahun Proklamasi Indonesia yang diselenggarakan oleh IKA Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) pada malam Renungan Kemerdekaan Indonesia, Minggu 16 Agustus 2020, pukul 20.00 s.d. 22.00 WIB. Namun, karena ada Kendala Teknis yang dialami oleh penulis, sehingga tidak bisa tampil sebagai Narasumber Keempat dalam Webinar tersebut. Sebagai rasa tanggung jawab dan permohonan maaf, penulis mengirimkan tulisan ini ke FKG IPS PGRI Nasional untuk dimuat di Socius Media. Terimakasih Redaktur Socius.Media, atas dimuatnya tulisan ini. Selamat membaca!


Membangun kesadaran sejarah sebagai bagian upaya menanamkan nasionalisme merupakan sasaran utama dari pembelajaran sejarah bagi rakyat Indonesia umumnya, khususnya para pelajar di sekolah. Nilai-nilai sejarah harus tetap ditularkan dalam membangun karakter bangsa (national caracter building), agar jadi diri sebagai bangsa Indonesia dalam diri pelajar tidak tercerabut dari akarnya, oleh derasnya arus globalisasi sosial-budaya dari luar. Atas dasar itu, 75 tahun Indonesia, hendaknya dapat dijadikan refleksi untuk melakukan perubahan pola pikir, pola tindak, bagi Indonesia berjaya di masa depan. 

Pembelajaran sejarah menjadi sangat urgen sebagai proses merefleksikan makna dan nilai kemerdekaan Indonesia. Waktu 75 tahun, semestinya telah mengantarkan negeri zamrud khatulistiwa ini, menjadi negara yang diperhitungkan dan pelaku perubahan dunia. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus penulis, terkait Refleksi Kemerdekaan Indonesia yakni (1) Penguatan Pancasila, (2) Integritas Bangsa, (3) Kemandirian Bangsa, dan (4) Revolusi Indonesia dan Masa Depan Reformasi.


Penguatan Pancasila

Kemerdekaan Indonesia ke-75, menjadi momentum penting untuk merevitalisasi memori kolektif sejarah Konstitusi Indonesia 18 Agustus 1945, yang merupakan bagian integral dengan sejarah proklamasi 17 Agustus 1945, sehari sebelumnya. Mengapa? Karena dua bulan menjelang peringatan 75 tahun Indonesia, masalah Konstitusi UUD 1945 diusik oleh beberapa pihak yang dicurigai akan mengganti ideologi Pancasila melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Ungkapan tersebut datang dari Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Provinsi se-Indonesia melalui Maklumat Nomor Kep-1240/DP-MUI/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020. Munculnya pembahasan RUU HIP telah mencederai sejarah Konstitusi NKRI, UUD 1945, yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945, dengan rumusan lima pokok pikiran Pancasila dalam pembukaannya. 

Pasalnya, seperti diungkapkan dalam Historia Edisi 28 Juni 2020, apa yang disampaikan Sukarno 75 tahun yang lalu itu belakangan muncul lagi dalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), yaitu  tentang Trisila dan Ekasila dalam Pasal 7 RUU HIP. Dalam Historia yang merujuk draft RUU HIP pada laman resmi DPR, pasal 7 ayat (1) berbunyi, "Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan". Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa, "Ciri Pokok Pancasila berupa Trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan". Sementara ayat (3) berbunyi, "Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong".

Pasal 7 RUU HIP ini kemudian menimbulkan polemik. Beberapa ormas Islam khawatir pemakaian frasa "Ketuhanan yang Berkebudayaan" akan membuat Indonesia menjadi sekuler. Frasa itu dianggap mengesampingkan sila pertama Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa. Frasa "Ketuhanan yang berkebudayaan" itu awalnya muncul dalam pidato Sukarno pada 1 Juni 1945. Setelah ia menjabarkan empat sila yakni Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau peri-kemanusiaan, Mufakat atau demokrasi dan Kesejahteraan sosial, maka sampailah ia menjelaskan sila kelima. "Prinsip Ketuhanan!" seru Sukarno. Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, lanjutnya, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Ia menyebut bahwa yang beragama Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih, yang beragama Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad Saw, dan orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab agamanya. "Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada 'egoisme-agama'. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan!" sebutnya.

Menurut, sejarawan Anhar Gonggong, bahwa frasa Ketuhanan yang berkebudayaan memiliki maksud yang sederhana. Seperti yang sudah disampaikan Sukarno dalam pidatonya, supaya tidak ada egoisme agama yang menimbulkan pertentangan antaragama. "Itu yang dia maksud. Cuma menurut saya ya memang agak terlalu melenceng pemahaman itu karena untuk apa itu digunakan (dalam RUU HIP) wong sudah diterima Ketuhanan yang Maha Esa. Ya selesai kan,"  Lebih lanjut, Anhar Gongong mengatakan, setelah pidato disampaikan dan Pancasila kemudian dibahas sebagai dasar negara, baik Trisila maupun Ekasila tidak lagi diperdebatkan. Anhar menambahkan bahwa pidato Sukarno 1 Juni 1945 merupakan konsep. Setelah konsep dibahas dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila dalam alinea ke-4 diterima, konsep tersebut sudah tidak dipersoalkan lagi (Lihat: Andri Setiawan, Historia, 28 Juni 2020).

Dari adanya polemik tentang RUU HIP di atas, kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa dalam kehidupan kekinian apa yang terjadi di masa lampau dapat dijadikan suatu “pembenaran” atas kebijakan yang direkayasa oleh kelompok tertentu demi kepentingan kelompok tersebut. Dan sejarah pula yang menjustifikasi, kesalahan dari “pembenaran” yang dibuat oleh kelompok tersebut. Berangkat dari kejadian ini, peran besar guru sejarah (termasuk IPS) dalam mengajarkan sejarah dengan benar melalui pendekatan ilmu sejarah. Sehingga tidak ada lagi distori sejarah yang menghapus kebenaran sejarah itu sendiri.


Integritas Bangsa

    Hal pokok lain yang perlu kita kaji dan direnungkan sebagai Refleksi dan Evaluasi 75 Tahun Kemerdekaan Indonesia ialah masalah integrasi bangsa. Masalah keberagaman yang dimiliki bangsa ini belum berada pada satu gerak langkah yang seirama dan sinergis dalam kapal bernama Indonesia. Konsep Bhinneka Tunggal Ika, masih sebatas slogan yang tertulis indah dalam gambar atau reflika patung lambang negara di ruang kantor pemerintahan dan sekolah-sekolah. Bagaimana implementasinya? Bangsa ini masih lebih suka membahas dan mempertentangkan perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan kesehariannya padahal perbedaan itu sebuah realitas, kepastian, dan keniscayaan. Sementara, pembahasan yang mengarah pada upaya menyatukan (memanunggalkan) perbedaan-perbedaan (kebhinekaan) yang ada menjadi satu (ika) kesamaan pandangan dan cita-cita bagi Indonesia maju, belum mengkristal di tengah masyarakat Indonesia.

    Peristiwa yang melibatkan mahasiswa di Surabaya tahun 2019, yang berujung pada kerusuhan di Papua, mengindikasikan negeri ini masih rawan dis-integrasi. Terkait ada atau tidak dengan pergerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM), masalah kerusuhan di Papua yang bernuansa SARA tersebut menjadi preseden buruk bagi pemerintah dan negara Indonesia, yang tengah membangun kepercayaan di Papua akibat ketertinggalan dalam pembangunan di kawasan timur Indonesia. Ironi, memang negeri yang kaya dengan tambang emas, nikel, tembaga, dan uranium, nyaris tidak merasakan hasil bumi dan alam yang dipijaknya. Bahkan, kehidupan di pedalaman  di seperti Suku Asmat, mengalami kondisi kurang gizi di rumahnya sendiri dengan sumber daya alam yang semestinya membawa mereka kesehatan dan kesejahteraan.

    Sampai saat ini, ancaman disintengrasi dari tanah Papua semakin menampakkan bentuknya. Mereka berusaha menarik simpatisan internasional, dengan tujuan Papua lepas dari Indonesia. Aksi demo memperingati perjanjian New York antara Indonesia dan Belanda yang melibatkan Amerika Serikat sebagai penengah terkait West Papua pada 58 tahun lalu, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melakukan demonstrasi di depan kantor kedutaan Amerika di Jakarta pada 15 Agustus 2020. Dalam pernyataan tertulis yang diterima media ini pada Sabtu (15/8/2020), AMP dan FRI-WP menjelaskan, penandatanganan Perjanjian New York (New York Agreement) antara Indonesia dan Belanda yang melibatkan Amerika Serikat sebagai pihak penengah terkait sengketa wilayah West Papua (West Nieuw-Guinea) telah terjadi pada 58 tahun lalu, tepatnya 15 Agustus 1962. Surya Anta, Koordinator DRI-WP menjelaskan, saat itu, West Nieuw-Guinea dianggap sebagai wilayah yang belum berpemerintahan sendiri, sehingga penandatanganan Perjanjian New York adalah peristiwa yang sarat kepentingan imperialis dan kolonial (kolonial Belanda maupun Indonesia yang kemudian menjadi kolonial baru)(Lihat: https://suarapapua.com/2020/08/15/perjanjian-new-york-jalan-aneksasi-ilegal-indonesia-atas-west-papua/.

    Kasus Papua tersebut, merupakan salah satu peristiwa yang perlu mendapat perhatian guru sejarah dan IPS, mengingat akar masalah yang diangkat berhubungan dengan fakta-fakta sejarah terkait integrasi Papua Barat (dulu Irian Barat). Wawasan kesejarahan seorang guru sejarah, dalam hal ini yang berhubungan dengan masalah Papua harus komprehensif, sehingga pelajar memahami secara utuh dan benar, bahwa Papua bagian dari Indonesia. Di sisi lain, dalam rangka penyelesaian masalah di Papua, pemerintah hendaknya menyelesaikan masalah ini tidak hanya dominan dengan pendekatan militer, akan tetapi pendekatan sosial, budaya, dan ekonomi yang mensejahterakan rakyat Papua secara total dan menyeluruh.


Kemandirian Bangsa

    Persoalan serius yang menjadi catatan dari Refleksi 75 Tahun Kemerdekaan Indonesia adalah masalah Kemandirian Bangsa. Banyak pihak yang merasa Indonesia belum merdeka secara hakiki. Pasalnya, bangsa ini terjebak dalam “penjajahan baru”, khususnya di bidang ekonomi, dengan baju mengatasnamakan investasi asing. Bumi Indonesia merupakan negeri terkaya, sekaligus termiskin. Benarkah? Sejak berabad-abad bumi nusantara ini menjadi incaran bangsa asing, salah satunya karena kekayaan alamnya yang melimpah. Negeri yang berjulukan zamrud khatulistiwa ini, telah menjadi magnet yang sangat kuat bagi para investor asing untuk menanamkan modal sekaligus mengeruk kekayaan alam. Lantas, sudahkah hasil kekayaan alam tersebut dirasakan seluruh rakyat Indonesia?   

Dari fakta itulah, berawal muncul ungkapan Indonesia negeri terkaya sekaligus termiskin. Terkaya, dalam arti secara hasil bumi, Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam sumber daya alam terbesar di dunia. Termiskin, dalam arti masyarakatnya memiliki pendapatan dan kemampuan dibawah rata-rata. Berbanding terbalik dengan kekayaan alam yang dimiliki. Berbicara kekayaan alam yang ada di Indonesia, berbanding terbalik dengan pendapatan masyarakatnya, sehingga terpuruk dalam jurang kemiskinan. Semua itu, diantaranya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, orientasi pembangunan yang terlalu menekankan pada sektor ekonomi (baca: pertanian) sementara sektor pembangunan kualitas manusia (baca: pendidikan) menjadi sektor sekunder. Sedangkan, kualitas manusia sangat berperan penting dalam keberhasilan dari suatu pembangunan. Karena itu, jarang heran kalau Indonesia kekurangan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas untuk mengeksplorasi kekayaan alam.  

Kedua, bangsa ini tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hal ini disebabkan karena kita minim sekali tenaga ahli yang mampu mengelola bumi Indonesia. Jikalau ada, tenaga ahli yang handal, cenderung tidak diberdayakan, dan itu lebih disebabkan oleh kepentingan politis. Akibatnya, tidak sedikit orang Indonesia yang cerdas, handal, dan berkualitas lebih memilih bekerja di luar negeri. Sebaliknya, negeri ini lebih percaya dengan kemampuan bangsa asing. Lihat saja, investor asing menguasai hasil kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak. Misalnya, pertambangan emas di Tembaga Pura, Papua, dikuasai PT Freeport (Amerika Serikat), perminyakan dikuasai Shell dan Cepron (Amerika Serikat), perlistrikan ada Payton 1 dan 2 (Amerika Serikat). Terakhir, baru-baru ini proyek strategis di Indonesia lebih banyak dikerjakan oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) dari RRC, bukan oleh putera-putri terbaik bangsa. Dan masih banyak kasus lain, yang mengidikasi kita tidak mandiri, malah tergantung pada bangsa lain, inilah fakta bahwa kita belum merdeka secara hakiki.

Ketiga, bangsa ini telah memiliki penyakit yang sangat menahun yaitu korupsi. Tindakan korupsi telah mendarah daging sebagai mentalitas buruk bangsa ini yang telah diwariskan oleh kaum kolonial. Butuh keberanian yang tinggi, untuk memberantaskan korupsi. Sebab, selain korupsi itu telah melahirkan kesengsaraan bagi rakyat, akan tetapi juga korupsi dapat menghancurkan dan meruntuhkan suatu bangsa. Masih ingat dengan VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie)? Kongsi dagang milik Belanda, walau telah menguasai perdagangan dan politik di nusantara selama 197 tahun (1602-1979), mengalami kehancuran salah satunya disebabkan oleh tindakan korupsi oleh pegawainya. Sekarang, Indonesia yang baru berusia 66 tahun, praktik korupsinya telah mewabah dari hulu sampai ke hilir, dari pusat sampai ke daerah. Akankah nasib Indonesia sama dengan VOC dulu? Wallahualam.

Tentu saja, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita tidak berharap nasib Indonesia sama dengan VOC. Karena itu, perlu political will (kemauan baik) dari semua komponen bangsa untuk melakukan perubahan nyata di negeri ini. Barangkali, bisa diawali dengan mengembangkan pendidikan yang manusiawi. Dalam artian, pendidikan tidak lagi diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki ijazah dengan deretan nilai tinggi, akan tetapi lebih diarahkan untuk melahirkan lulusan yang mampu membangun bangsanya. Sarjana pertanian, turun ke sawah hingga Indonesia menjadi negara beras. Sarjana arsitektuk berkolaborasi dengan sarjana farmasi, membangun pabrik-pabrik obat-obatan, sehingga tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah rempah-rempah tetapi mengekspor barang jadi berupa obat-obatan. 

Negeri ini, negeri kepulauan (archipelago) dengan  jumlah pulau sekitar 17.000 pulau (6000 pulau sudah dihuni dan diberi nama). Mengapa kita tidak manfaatkan 11.000 pulau lainnya? Tak perlu lagi, kita “ekspor manusia” (baca: TKI) ke luar negeri, tetapi kembangkanlah transmigrasi ke pulau-pulau yang jarang penduduknya itu. Bangun dan eksplor pulau-pulau tersebut oleh anak bangsa, untuk anak-cucu bangsa ini kelak. Dimana ada kemauan, disana ada kesempatan. Indonesia yakin bisa makmur dan sejahtera, seperti yang diamanatkan UUD 1945. Jadi, Indonesia bisa menjadi negara terkaya, dan bukan termiskin lagi.     


Revolusi Indonesia dan Masa Depan Reformasi

    Catatan terakhir penulis sebagai Refleksi dari 75 Tahun Kemerdekaan Indonesia ialah bangsa Indonesia saat ini, terutama generasi muda, harus tahu dan faham bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan Revolusi bagi bangsanya dan bagi dunia. Revolusi bagi bangsanya, diartikan sebagai bentuk perubahan cepat dan menyeluruh yang membawa bangsa Indonesia terlepas dari segala bentuk penjajahan. Revolusi bagi dunia diartikan sebagai bentuk pengaruh yang ditimbulkan oleh kemerdekaan Indonesia bagi bangsa-bangsa dunia lainnya yang senasib dijajah bangsa asing, untuk kemudian berjuang meraih kemerdekaan. 

    Indonesia merupakan salah satu negara yang merdeka melalui proses perjuangan sendiri. Setelah itu, sikap kemandirian ditunjukkan Indonesia dengan mengembangkan politik bebas-aktif, menjadikan Indonesia sebuah negara yang diperhitungan di abad ke-20. Politik netralitas tersebut mengkristral dalam dua peristiwa penting yaitu Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Gerakan Non Blok (GNB). Kedua peristiwa tersebut, pada gilirannya menjadi sebuah roda perjuangan diplomasi Indonesia di pentas internasional yang dikemudian diikuti oleh negara-negara lain. ASEAN merupakan wujud nyata lainnya dari peran Indonesia dengan politik bebas aktifnya dan diperkokoh dengan posisi Ketua GNB di awal dekade 1990-an. 

    Wajah Indonesia di abad ke-20 tersebut, memang menampakkan sinar yang terang di pentas internasional, namun di dalam negeri berbagai masalah sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dan keamanan, belum mampu membawa Indonesia sejajar dengan negara-negara maju di Indonesia. Kekuasaan Soekarno maupun Soeharto, dengan karakteristik masing-masing, belum mampu menjadikan bangsa ini sebagai bangsa mandiri, memiliki mental yang kuat, memiliki pondasi ekonomi yang kuat. Keduanya runtuh oleh krisis multidimensi.

    Reformasi yang digulirkan sejak 1998, dengan jargon demokrasi, HAM, dan Lingkungan Hidup sebagai tamengnya, masih belum membawa negeri ini berubah menjadi negara unggul. Demokrasi yang digadang-gadang sebagai warna baru pasca rezim Orde Baru, baru sebatas kebebasan berbicara dan berpendapat semau gue, dengan egoisme dan ingin menang sendiri. Pelanggaran HAM belum ada penyelesaian yang tuntas, bahkan melahirkan pelanggaran-pelanggaran HAM baru. Sementara itu, krisis lingkungan akibat konsep pembangunan yang tidak terencana dengan baik, semakin membayangi bangsa ini yang kembali menghadapi krisis baru akibat Pandemi Covid 19. 

    Pemerintahan di masa Reformasi ini, tidak belajar dari kesalahan masa lampau. Sedikitnya, dua kesalahan tersebut ditandai dengan kurang diperhatikannya sektor pendidikan dan ekonomi secara serius. Sektor pendidikan masih berkutat pada isu program insidental, terjebak pada program janji politik kampanye yang sejatinya jauh dari tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam sebuah kurikulum. Indikasinya, sering terjadi perubahan regulasi pendidikan yang arah dan sasaran perubahan regulasi tersebut tidak jelas dan jauh dari ruh pengembangan pendidikan di Indonesia. 

    Sektor ekonomi masih belum jelas arah dan sasarannya. Seperti halnya, sektor pendidikan, pada bidang ekonomi pun perencanaan belum jelas. Angka kemiskinan dan pengangguran tetap tinggi sampai 21 tahun reformasi berjalan. Sistem ekonomi apa yang dibangun? Tidak jelas. Sistem ekonomi kerakyatan atau sistem ekonomi madani hanyalah lipstik politik saat kampanye dalam Pilkada maupun Pilpres. Arah dan tujuan pembangunan ekonomi yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945, tidak menjadi patokan, sistem ekonomi yang berkembang adalah sistem ekonomi liberal-kapitalistik. Sebuah sistem yang jelas-jelas akan melahirkan penguasaan ekonomi oleh satu kekuatan yang bersifat konglomerasi, yang didukung oleh koorporasi asing. Sementara, rakyat Indonesia hanya diberikan jatah UMKN (Usaha Menengah dan Kecil Nasional), tanpa dibekali ketahanan dan keberlanjutan usaha, sehingga sangat rentan dengan krisis.

    Dua sektor pendidikan dan ekonomi, di masa depan, akan menjadi tumpuan jalannya reformasi. Hal itu, disebabkan karena dua sektor ini akan melahirkan masyarakat kelas menengah. Kelas menengah yang dimaksud adalah sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan politik serta mampu melakukan pembaruan dan inovasi. Semua itu, hanya akan terwujud dengan memperhatikan sektor pendidikan dan ekonomi dengan benar dan tepat.