Senin, 24 Agustus 2020

Rumah Guru Terkena Covid-19

Oleh Dudung Nurullah Koswara 
(Ketua PB PGRI)


Saat sedang di toilet, terbesit menulis tentang onprof atau rumah guru.  Organisasi profesi guru sebagai rumahnya para guru memang menjadi bahan kajian yang menarik. Mengapa menarik? Karena banyak  yang sudah bukan guru tetapi menjadi pengurus di organisasi profesi guru. 


Sungguh unik, aneh, lucu, ingin tertawa ketika melihat organisasi guru di ketuai atau diurus oleh yang sudah bukan guru.  Ada dua hal yang menurut Saya aneh. Pertama, apa tak malu mengurus organisasi guru padahal sudah bukan guru aktif. Kedua, apa tak malu pensiunan birokrat atau masih aktif mengurus guru yang bukan dunia kesehariannya?


Caca Danuwijaya mengatakan,  “Kasihan para guru mulai dari guru TK, SD, SMP, SMA organisasi profesinya di urus bukan oleh para guru murni yang masih aktif mengajar”.  Ia mencontohkan, “Dalam APSI tidak ada guru, dalam AKSI tidak ada guru, dalam MKKS, tidak ada guru, dalam KKKS tidak ada guru, dalam PDRI tidak ada guru satupun”. Ini bagus, profesional dan elok.


Ya faktanya di asosiasi pengawas, kepala sekolah, dosen tidak ada guru yang masuk. Namun di organisasi guru   semua seolah bisa masuk.  Ini unik! Mulai dari pengawas, kepala sekolah, dosen, birokrat, caleg gagal, pensiunan, politisi dan bahkan  anggota DPRD aktif masih  ada yang "sembunyi" di organisasi profesi guru.


Rumah perjuangan guru bernama onprof seolah “dikontrakan” kepada selain guru.  Apa yang disampaikan Caca Danuwijaya benar, rumah perjuangan guru dikendalikan sejumlah “petualang” yang bukan guru. Kasihan para guru mulai dari jenjang pendidikan dasar dan menengah sulit belajar berorganisasi, karena banyak yang bukan guru di dalamnya. 


Menurut Saya organisasi profesi guru lebih pantas diurus oleh guru aktif, sesuai UURI No 14 Tahun 2005. Kalau pun mau ada entitas lain, setidaknya entitas paling dekat. Siapa? Pengawas dan kepala sekolah. Selain itu sudah jauh dari kehidupan keseharian guru. Bila selain guru, selain kepala sekolah dan selain pengawas mengurus onprof guru,  risiko tinggi.


Apa risikonya? Diantara sejumlah risiko adalah akan adanya los ketersambungan antara dinamika kebathinan guru dengan para pengurus onprof. Mana mungkin yang bukan guru, tidak ada di sekolah (TK/SD/SMP/SMA)  mengetahui lebih dalam terkait  dinamika konteskstual  keseharian derita guru. Apa aspirasi guru, tantangan guru, tuntutan guru, masalah guru? Hanya guru murni, kepsek dan pengawas yang lebih tahu.


Saya sudah lama mengomentari visi “Merdeka Belajar”. Visi “Merdeka Belajar” itu baik dan bisa kita cobakan dengan serius. Namun jangan lupa ada dimensi strategis lain dalam dunia para guru. Apa? Onprof! Onprof pun perlu  diubah mindset dengan visi “Onprof Merdeka”.  Mana mungkin guru bisa lebih baik, organisasinya saja belum merdeka.


Aneh  bila organisasi guru masih ada sejumlah mantan caleg gagal, masih ada anggota partai  politik di dalamnya, masih ada anggota DPRD aktif di dalamnya, masih ada birokrat pendidikan di dalamnya. Onprof jangan dijadikan “kontrakan” sementara untuk nyaleg ulang, atau kepentingan politik lainnya. 


Kasihan para guru anggota,  hanya  jadi korban “kepentingan” para petualang,  para veteran birokrat dan petualang partai. Siapa yang salah? Ada tiga pihak yang salah. Pertama para guru sendiri tak punya keberanian untuk ngurus rumahnya sendiri. Lolos UKG saja tidak, apalagi ngurus onprof. Ada yang menyindir demikian, sungguh ngilu!


Kedua pihak non guru tak punya malu atau etika. Namanya juga organisasi guru, kok sudah bukan guru masih ikut campur, campur ikut. Preman saja memakai baju  dinas Polri pasti ditangkap. Harusnya yang sudah bukan guru dan menggunakan baju organisasi guru, ditangkap juga! Bukan guru jangan menggunakan baju organisasi guru.


Ketiga pihak pemerintah! Seolah pemerintah “sengaja” membiarkan onprof guru tidak merdeka dan bisa diurus oleh siapa pun. Bahkan cenderung mensponsori lahirnya puluhan organisasi profesi guru agar tidak kompak dan terpecah. Bila guru kompak bahaya bagi pemerintah.  Dengan terpecah saja, lebih dari 30 onprof guru, pemerintah sudah repot.


Mungkin organisasi paling tidak profesional padahal semua anggotanya sarjana adalah organisasi guru. Ini memang agak memalukan kalau dibedah. Sebagai pengurus organisasi guru sejak di jenjang  ranting, cabang, kota dan kini di pusat, Saya masih merasa kasihan para guru masih menjadi “tamu” di rumahnya sendiri.


Fakta di lapangan onprof guru. Pengurus ranting pasti guru karena ada di wilayah satuan pendidikan. Mulai pengurus kecamatan, kota kabupaten, provinsi dan pusat biasanya guru mulai “disingkirkan”. Kok guru mau disingkirkan? Kok maju menyingkirkan guru yang punya rumah dan punya hak? Introspeksilah semua pihak jangan amukan. Kebenaran itu pahit bila kita bedah.


Ajakan moral Saya dua. Pertama para guru penggerak ayo bangkit, jadilah guru yang mau mengurus rumah sendiri. Malu ada anggapan para guru tak mampu mengurus “diri sendiri”. Kepada pihak non guru, mulai tinggalkan onprof guru. Apalagi para caleg gagal, jangan bawa aura kegagalan di rumah guru.  Biarkan guru mulai belajar mengurus rumahnya sendiri. Kecuali tak punya etika. Jangan jadi Covid-19 di rumah guru!