Kamis, 03 September 2020

CATATAN DARI KEGIATAN REFLEKSI PERAN ORGANISASI PROFESI GTK


Oleh Enang Cuhendi
(Waketum III PP FKGIPS Nasional PGRI / Ketua PW FKGIPS PGRI Jabar)

 

Pada 31 Agustus- 2 September 2020 bertempat di Hotel Arya Duta Jakarta berlangsung kegiatan bertajuk “Refleksi Peran Organisasi Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan”. Kegiatan ini difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.  Dihadiri 63 orang peserta yang mewakili lebih dari 30 organisasi profesi guru dan tenaga kependidikan yang diundang. Pada kesempatan ini FKGIPS Nasional PGRI yang menjadi satu-satunya wakil organisasi profesi guru IPS yang diundang khusus dalam empat kali pertemuan terakhir dengan Kemdikbud  diwakili oleh Ketua Umum, Wijaya, M.Pd. dan Waketum III, Enang Cuhendi, S.Pd., MM.Pd.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Dr. Iwan Syahrir, Ph.D,  dalam arahannya saat membuka acara memaparkan tentang sejarah sumpah pemuda 1928. Berdasarkan narasi peristiwa Sumpah Pemuda, Iwan Syahril menekankan perlu adanya kesadaran akan pentingnya bersinergi dan kemauan untuk bersinergi. Menurutnya hal ini penting sekali dilakukan di tengah hadirnya keberagaman organisasi profesi guru dan tenaga kependidikan. Sejak bergulirnya reformasi jumlah organisasi guru dan tenaga kependidikan berkembang pesat dari yang awalnya hanya satu dalam wujud PGRI sekarang ada puluhan, baik organisasi induk, terkait kelembagaaan tertentu maupun berbasis mata pelajaran.

Dari arahan tersebut bisa dipahami bahwa pihak Kemdikbud secara tidak langsung menginginkan adanya sinergi di antara semua organisasi profesi guru dan tenaga kependidikan. Bahkan Dirjen yang masih berusia relatif muda ini secara khusus mengajukan empat pertanyaan yang perlu direspon oleh semua organisasi guru dan tenaga kependidikan. Pertanyaan tersebut pertama berupa kesiapan semua organisasi guru dan tenaga kependidikan untuk bersinergi. Kedua, bagaimana cara organisasi profesi guru dan tenaga kependidikan, kendala apa yang sekiranya akan muncul dan apa solusinya.

Ketua Umum dan Waketum III PP FKGIPS Nasional PGRI bersama Dirjen GTK,  Dr. Iwan Syahril,  Ph.D

Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D yang tampil sebagai pemateri pertama mwnyampaikan materi, “Peran dan tantangan organisasi profesi guru”. Rektor Universitas Yasri ini menekankan perlunya keaktifan guru dan tenaga kependidikan untuk aktif dalam organisasi profesi. Menurut mantan Ditjen GTK ini wajib hukumnya untuk setiap guru terlibat aktif sebagai bagian dari organisasi profesi. Hal ini harus dilakukan untuk mempermudah guru dalam upaya meningkatkan kompetenssi dan memperjuangkan hak-haknya sebagai guru dan tenaga kependidikan.

Pembekalan materi kedua dari Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kementrian Hukum dan HAM RI. Menurut pemateri dari Ditjen AHU setiap organisasi wajib memilki legalitas hukum. Untuk saat ini persyaratan legalitas ini bisa ditempuh dengan sangat mudah melalui proses daring atau online.

Ketum PP FKGIPS Nasional sedang menyampaikan pendapatnya dalam sesi diskusi

Hari kedua pertemuan dibagi menjadi 3 kelompok kelas. Di kegiatan kelas setiap organisasi profesi guru dan tenaga kependidikan melaporkan mengenai program yang sudah dilaksanakan, tujuan, strategi, hambatan, solusi, jalinan kemitraan dan rekomendasi.  Untuk sesi kelas FKGIPS Nasional sesuai hasil pemilihan semua peserta di tiap kelas/kelompok menempatkan Wijaya, M.Pd. sebagai sekretaris kelas/kelompok I dan Enang Cuhendi sebagai ketua kelas/kelompok II. Alhamdulillah langkah ini sebagai pengakuan atas eksistensi FKGIPS Nasional di antara sekian puluh organisasi profesi guru dan tenaga kependidikan yang hadir.  Hasil utama dari setiap kelas adalah rekomendasi yang harus disampaikan kepada Kemdikbud saat sesi pleno.

Pada malam harinya dalam sesi Pleno  masing-masing kelompok menyampaikan hasil kerja dan rekomendasi yang disampaikan kepada Kemdikbud. Kelas/kelompok I menyampaikan beberapa isu penting dalam penguatan  organisasi profesi, seperti:

  • Regulasi yang mengatur mengenai tata kelola Organisasi Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan oleh Pemerintah dibuat lebih spesifik, operasional, dan tidak diskriminatif. Organisasi Profesi perlu terlibat secara aktif didalam perumusan, implementasi, serta evaluasi dari regulasi tersebut
  • Organisasi profesi wajib dilibatkan secara aktif dalam berbagai kebijakan di dunia pendidikan, utamanya menyangkut kepentingan Guru dan Tenaga Kependidikan mulai dari kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan hukum
  • Pemerintah (Dirjen GTK) perlu memayungi, membina, mendampingi, dan memfasilitasi Organisasi Profesi dalam berbagai kegiatan yang mengarah kepada penguatan organisasi dan pengembangan kompetensi profesionalisme serta  harkat martabat Guru dan Tenaga Kependidikan
  • Perlu dibuatkan wadah/majelis/forum oleh pemerintah yang bisa mengakomodir keragaman organisasi profesi yang ada di Indonesia untuk mencapai satu tujuan yang sama

Ketum PP FKGIPS Nasional saat menjadi pembicara di sesi pleno mewakili kelas/kelompok I

Dalam sesi pleno Kelas/kelompok II memberikan pandangan bahwa pendidikan bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Optimalisasi peran ekosistem pendidikan merupakan tugas dan tanggungjawab bersama. Organisasi profesi guru yang beragam saat ini merupakan bagian dari ekosistem pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut organisasi profesi guru dituntut untuk siap bersinergi dan terlibat aktif dalam membangun serta memajukan pendidikan nasional. Bentuk sinergi itu dapat diimplementasikan dengan saling menguatkan antar lembaga penyelenggara pendidikan, organisasi profesi guru, dan pemerintah. Penguatan itu dapat dibentuk dari kolaborasi program, penajaman peran, dan manfaat organisasi profesi guru untuk kemajuan pendidikan nasional. Proses penguatan tersebut dapat terwujud jika semua pihak saling terbuka, saling mendukung, dan saling melindungi harkat, serta martabat guru.

Berdasarkan pemikiran tersebut, kelas/kelompok II merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

  • Perlu adanya wadah khusus sebagai media komunikasi antar lembaga penyelenggara pendidikan, organisasi profesi guru, dan pemerintah.
  • Perlu adanya lembaga negara independen yang dapat mengimplementasikan undang-undang pelindungan hukum bagi guru dan tenaga kependidikan (pelindungan hukum, keselamatan kerja dan hak kekayaan intelektual).
  • Peningkatan kesejahteraan bagi guru dan tenaga kependidikan.
  • Percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur pendidikan.
  • Perlu adanya dukungan moral dan material yang intensif dari pemerintah untuk mengoptimalkan peran organisasi profesi guru.


Waketum III PP FKGIPS Nasional PGRI saat tampil di sesi pleno mewakili kelas/kelompok II didampingi Ketum PERGUNU dan Pengurus IGMP Matematika

Sedangkan kelas/kelompok III secara khusus memberikan beberapa poin rekomendasi:

  • Membuat kode etik guru nasional sebagai payung hukum untuk perlindungan profesi guru.
  • Mengadakan forum refleksi nasional antar organisasi profesi guru secara  berkelanjutan.
  • Menyederhanakan birokrasi dan regulasi secara administrasi terkait jenjang  karir guru.
  • Meningkatkan komitmen dalam keterlibatan organisasi profesi.

 Atas dasar rekomendasi dari peserta maka Kemdikbud memberikan penekanan pada poin rekomendasi tentang perlunya wadah khusus yang bisa memayungi semua organisasi profesi guru dan tenaga kependidikan serta perlu adanya kode etik guru yang disepakati bersama. Selain itu Kemdikbud, dalam hal ini Ditjen GTK, akan secara berkala mengundang organisasi profesi guru dan tenaga kependidikan yang ada untuk bertemu, baik dalam forum daring maupun luring.

Kegiatan berakhir pada Rabu, 2 September 2020 dengan meninggalkan beberapa pekerjaan rumah yang lumayan besar. Keinginan membuat wadah bersama semua organisasi profesi guru merupakan mimpi yang sangat indah, tapi tak mudah mewujudkannya. Walau demikian kita berharap semoga upaya ini akan mendapat rida Allah SWT. Aamiin.


Bandung, 3 September 2020, 23.32