Sabtu, 19 September 2020

Tanggapan Terhadap Siaran Pers Kemendikbud : “Pelajaran Sejarah Akan Tetap ada di dalam Kurikulum”, Benar kah?

Yati Mulyawati, S.Pd

SMA Negeri 1 Ciawi-Kab. Tasikmalaya


Satu hari setelah Webinar yang diselenggarakan oleh IKA Pendidikan Sejarah UPI yang mengambil tajuk  “Matinya Sejarah: Kritik Atas Rancangan Kurikulum 2020", 18 September 2020, Kemendikbud mengeluarkan siaran pers dengan nomor 264/Sipres/A6/VIII/2020, menyatakan, “Pelajaran sejarah akan tetap ada di dalam kurikulum”.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud, Totok Suprayitno, menyatakan bila, ”Kabar pelajaran sejarah akan keluar dalam kurikulum tidak benar”. Menurutnya pelajaran sejarah tetap akan diajarkan dan diterapkan  di setiap generasi. Pernyataan yang dikemukakan Totok Suprayitno tersebut terasa hambar. Seperti menyejukkan dan memberi harapan, namun tidak meyakinkan.

Di mana sebenarnya posisi sejarah dalam kurikulum penyederhanaan tersebut? Meskipun masih draf yang harus dikaji lebih lanjut, namun bisa kita baca, bila draf kurikulum penyederhanaan tersebut, tidak memposisikan sejarah sebagai ilmu yang penting untuk diajarkan. Di SMK, draf penyederhanaan kurikulum, mata pelajaran sejarah Indonesia, hilang sama sekali. Ini adalah fakta pertama yang menjelaskan tentang hilangnya mata pelajaran sejarah Indonesia dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Fakta kedua, di  SMA, sejarah diposisikan sebagai mata pelajaran pilihan dalam rumpun mata pelajaran IPS. Mata pelajaran IPS mencakup beberapa bidang ilmu, yakni; 1) geografi, 2) sejarah, 3) sosiologi, 4) ekonomi, dan 5) antropologi. Masing-masing mendapat porsi 6 JP/minggu. Jangan melihat jumlah jamnya yang lebih besar dari jumlah jam mapel rumpun dasar.  Rumpun mapel IPS adalah mata pelajaran yang bisa dipilih oleh peserta didik di SMA, disesuaikan dengan kebutuhan. Artinya, tidak semua ilmu sosial yang terkelompokkan ke dalam mapel rumpun IPS akan dipelajari oleh peserta didik.  Simpulannya, pemerintah setengah hati menyatakan bila Sejarah sangat penting dan tidak akan dihilangkan. Butuh sebuah keberanian yang tinggi untuk menghapus sejarah sebagai sebuah ilmu yang diajarkan di sekolah.  Saat ini, keberanian yang masih malu-malu tersebut abadi dalam draf kurikulum penyederhanaan tahun 2020. 

Di SMA/MA/SMK, konsep pendidikan sejarah bersifat kritis. Maksudnya adalah, peserta didik di jenjang pendidikan menengah, ketika mempelajari sejarah, mereka tidak dikepung oleh fakta-fakta sejarah yang harus dihafalkan, namun pembelajaran sejarah di jenjang pendidikan tersebut, harus disampaikan dalam bentuk kritis. Di jenjang pendidikan menengah, peserta didik diarahkan untuk memiliki keterampilan berpikir kritis. Fakta-fakta sejarah menjadi pijakan bagi peserta didik untuk mempelajari peristiwa sejarah dengan lebih kritis. Perkembangan ketermpilan berpikir peserta didik di jenjang pendidikan menengah, tentunya sangat memungkinkan untuk mengkaji peristiwa sejarah dengan menggunakan konsep kausalitas, mengenalkan konsep berpikir diakronis (kronologis dan periodesasi), serta sinkronis (sebuah peristwa di suatu wilayah mempengaruhi peristiwa di tempat lain). Membandingkan gerak sejarah satu dengan lainnya sehingga membangun kesadaran ruang yang mengglobal, tujuannya adalah  membangun kolektif memori sebagai bangsa, mengembangkan nasionalisme, bagian penting dari pendidikan karakter, sumber informasi dan toleransi.

Kembali lagi pada siaran Pers Kemendikbud tanggal 18 September 2020, nomor 264/Sipres/A6/VIII/2020, yang menyatakan bila “Pelajaran sejarah akan tetap ada di dalam kurikulum”, harus dibuktikan dengan mengubah draf kurikulum penyederhanaan yang sudah tersiar, dengan memposisikan sejarah sebagai mata pelajaran wajib. Semua peserta didik di jenjang pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) wajib menerima materi sejarah di kelas X, XI, dan XII. Jangan memposisikan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran pilihan.  Serta jangan memposisikan sejarah sebagai bagaian dari mapel rumpun IPS. Mata pelajaran Sejarah harus ajeg berdiri sendiri sebagai mata pelajaran mandiri. 

Mempelajari sejarah, artinya kita mempelajari peristiwa masa lalu. Kita merawat ingatan kolektif tentang semua hal yang terjadi. Kita mencoba menganalisa proses-proses sosial yang membangun gerak sejarah. Dari proses analisa tersebut, kita memprediksi masa depan yang masih abstrak. Tidak ada satu manusia pun yang tahu akan masa depan. Namun manusia bisa memprediksi tentang masa depan dengan mengkaji feomena-fenomena sosial yang ada. Bila kita mempelajari masa lalu dengan baik, maka kita akan banyak waktu untuk mempersiapkan masa depan dengan lebih baik lagi. 

Memang diakui, indikator keberhasilan dalam pembelajaran sejarah tidak bisa diukur dalam bentuk angka. Mata pelajaran sejarah merupakan media menginternalisasikan nilai-nilai kebangsaan. Tingkat keberhasilan belajar peserta didik, tidak bisa langsung terlihat. Butuh proses panjang supaya peserta didik memiliki pemahaman yang baik tentang sejarah. Setidaknya, dengan adanya mata pelajaran sejarah dalam kurikulum sebagai mata pelajaran mandiri, maka kita berupaya untuk merawat memori kolektif tentang jatuh bangunnya bangsa ini berjuang menjadi bangsa yang merdeka dan siap untuk melangkah dalam kehidupan di masa kini dan masa depan. Jadi Pusat Kurikulum wajib meluruskan pemahaman tentang konsep pendidikan Indonesia. Landasan filosofi kita yakni Pancasila da UUD 1945 (keduanya merupakan produk sejarah), wajib difahami dengan benar. UU Sisdiknad No. 20 tahun 2003, wajib dibaca dan dipelajari tafsir kalimat pasal per pasalnya dengan baik. 

Arahan konsep Nawacita yang digaungkan oleh Presiden Jokowi harus dijadikan landasan berpikir dan bertindak dari tim pengembang kuriulum. Kajian wacana penyederhanaan kurikulum, wajib dikaji secara holistik. Apakah benar muatan kurikulum di negara kita lebih banyak dibanding dengan muatan kurikulum di negara lain? Bagaimana kedudukan Sejarah dalam struktur kurikulum di negara-negara yang menjadi kiblat dunia pendidikan. Dalam pemaparan materi Webinar II IKA Pendidikan Sejarah UPI, yang diselenggarakan tanggal 17 September 2020, Prof. Dr. Said Hamid Hasan, MA., memaparkan perbandingan kurikulum dari berbagai belahan dunia. Hanya negara Singapura yang tidak memposisikan sejarah sebagai mata pelajaran pilihan. Janganlah kita membandingkan kurikulum pendidikan Indonesia dengan Singapura dalam hal pendidikan kesejarahan di sekolah. Tidaklah pas bila kita membandingkan tentang pendidikan sejarah dengan Singapura. 

Bangsa kita memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Di masa depan, bangsa dan negara ini sangat membutuhkan pemimpin yang menguasai sejarah. Penguasa yang akan mengatakan, “Saya tidak tahun masa lalu, tapi saya akan belajar dari masa lalu untuk bisa hidup di masa depan”. Sebenarnya saat ini pun kita membutuhkan sosok yang memiliki penguasaan sejarahnya yang baik, terlebih para pejabat yang berada di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Di kementerian inilah, arah pembangunan manusia Indonesia di masa kini dan masa yang akan datang ditentukan. Apakah generasi muda Indonesia menjadi generasi bangsa yang faham akan jati dirinya, atau menjadi sekelompok generasi yang amnesia? Sebuah dosa besar bila kita tidak memberi penanaman nilai kebangsaan, dan penguatan karakter nasionalis dalam pendidikan. Jadi benarkah, pelajaran sejarah yang disampaikan oleh mata pelajaran sejarah akan tetap ada? Hanya penyusun kurikulum dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Indonesia yang tahu. Semoga mereka diberikan “kewarasan” berpikir dalam menyusun kurikulum. 



.