Kamis, 05 November 2020

Dilema Pendidikan di Tengah Pandemi

 Oleh: Muthmainnah Ilham, S.Pd (Guru IPS SMP Muhammadiyah 5 Makassar)


Tahun ajaran baru 2020-2021 telah berlangsung sejak pertengahan Juli 2020. Pembelajaran pun masih dilakukan secara daring. Karena kondisi Indonesia yang belum mampu mengendalikan penyebaran covid-19. Sejak ditemukannya kasus pertama di Indonesia hingga hari ini pembelajaran masih dilakukan secara daring. Tentu hal ini menjadi polemik sendiri, baik sebagai seorang guru maupun bagi para siswa.


Sebagai seorang guru, perlu kreativitas dalam menyajikan pembelajaran lewat daring. Apalagi menghadapi kondisi siswa yang beragam. Para siswa yang belum semua memiliki fasilitas untuk belajar daring. Peran orang tua yang belum semua mampu mendampingi anaknya dalam pembelajaran. Bahkan sebagian siswa yang harus turut bekerja karena persoalan ekonomi yang semakin sulit di saat pandemi.


Menghadapi kondisi dan pembelajaran daring selama ini, guru maupun siswa merasa dilema. Karena tidak adanya kesiapan menghadapi pembelajaran daring. Apalagi selama beberapa bulan pembelajaran daring, minat belajar siswa semakin menurun. Guru pun kadang terkendala dengan kurangnya siswa yang aktif selama proses belajar daring. Oleh karena itu, butuh peran semua pihak agar pembelajaran daring dapat menyenangkan bagi siswa serta guru pun senantiasa semangat dalam proses belajar mengajar.


Peran Pemerintah Mengatasi Masalah Pendidikan

Sejak Maret lalu, pembelajaran dilakukan lewat daring. Akan tetapi, pembelajaran daring meski ramah anak dari aspek kesehatan daripada tatap muka. Namun belajar daring tetap harus dipahami sebagai metode belajar yang tidak alami. Kita pun dapat menyaksikan bahwa tidak semua peserta didik mampu belajar dengan baik karena berbagai keterbatasan mereka. Seperti tidak adanya alat komunikasi, jaringan internet hingga biaya untuk membeli kuota. 


Oleh karena itu, pemerintah harusnya mengkaji dan memperhatikan kebutuhan masyarakat untuk menunjang terlaksananya pendidikan dengan baik dalam bentuk tatap muka maupun daring. Karena pada dasarnya, persoalan yang terjadi bukan terletak pada pelaksanaan daring atau tatap muka. Akan tetapi, kita dapat melihat bahwa persoalan ini terjadi karena tidak adanya arah pendidikan yang jelas yang ingin dicapai bagi peserta didik, tidak meratanya fasilitas pendidikan dan jaminan pendidikan yang memadai bagi seluruh warga negara khususnya wilayah-wilayah terpencil. 


Selain itu, kurikulum pendidikan yang senantiasa berubah menjadikan peserta didik dan para pendidik tidak siap menghadapi realita yang ada yang mengharuskan pembelajaran daring. Harusya pemerintah menyiapkan kurikulum khusus untuk diterapkan selama daring. Apalagi adanya pandemi hingga hari ini menjadikan siswa bosan belajar dari rumah. Bahkan sering siswa bertanya kapankah sekolah tatap muka? Guru pun hanya memotivasi siswa untuk terus semangat belajar meskipun masih daring. 


Jadi, untuk mengatasi dilema pendidikan yang terjadi saat ini, sudah saatnya semua pihak terlibat dalam menyelesaikan dan memberi solusi agar semuanya terlaksana dengan baik. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan harus terjun langsung melihat dan mengatasi berbagai kendala yang terjadi di lapangan. Selain itu, tujuan dan arah pendidikan pun harus jelas bukan sebatas mengejar penyelesaian berbagai kompetensi yang tedapat pada kurikulum. Pemerintah sudah selayaknya menjalin kerja sama dengan semua pihak dan memberi fasilitas yang dibutuhkan agar mampu menunjang terlaksananya pendidikan dengan baik.

   

Namun, jika kita menyaksikan pada hari ini pemerintah belum menampakkan perannya dalam menyelesaikan persoalan ini. Pemerintah terkesan membiarkan masing-masing wilayah untuk mengambil kebijakan. Pihak sekolah pun dibiarkan berjalan sendiri. Sehingga yang terjadi adalah tidak terlaksananya pendidikan dengan baik. Hal ini terjadi karena lemahnya kebijakan pemerintah dalam masalah pendidikan. Atauran yang diterapkan adalah  sistem aturan buatan manusia yang hanya mementingkan para pemilik modal dan mengesampingkan nasib anak bangsa sebagai penerus generasi.

   

Kondisi pandemi saat ini harusnya membuat kita berpikir ulang dengan sistem pendidikan yang diterapkan saat ini. Materi ajar yang begitu banyak apakah mampu diterapkan oleh peserta didik di tengah pandemi? Penilaian yang ada hanya berlandaskan nilai di atas kertas dan tidak siapnya orang tua mendampingi anak dengan begitu banyaknya bahan ajar dan tugas yang diberikan. Meskipun sebagai guru kita tidak hanya menilai pembelajaran dari apa yang tertulis di atas kertas. 


Jaminan Pendidikan dalam Islam

Pendidikan adalah hak bagi seluruh masyarakat. Negara wajib menjamin meratanya pendidikan bagi semua warganya. Oleh karena itu, di dalam Islam negaralah yang berkewajiban mengatur segala aspek yang berhubungan dengan sistem pendidikan. Bukan hanya yang berkaitan dengan kurikulum, akreditasi sekolah, metode pengajaran dan lainnya. Akan tetapi, Negara wajib mengupayakan agar pendidikan diperoleh rakyat secara mudah.


Selain itu, dalam pendidikan Islam anak akan dibentuk memiliki kepribadiaan yang islami sehingga mereka siap menghadapi berbagai kondisi termasuk di saat pandemi. Karena mereka sadar semua itu terjadi atas kehendak Allah. Negara pun memiliki peran yang sangat besar dalam menunjang tercapainya tujuan pendidikan dan memberikan fasilitas yang memadai untuk terlaksananya pendidikan dengan baik. Islam memiliki kurikulum yang dapat diterapkan pada kondisi normal maupun pandemi. Karena adanya peran aktif antara sekolah, keluarga dan negara. 


Pendidikan dalam Islam ditopang dengan penerapan Ekonomi Islam. Yaitu adanya jaminan Negara untuk membiayai pendidikan dengan gratis maupun biaya murah. Hal ini karena sistem Ekonomi Islam berbasis pada baitulmal yaitu yaitu institusi yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.


Secara garis besar, pendapatan negara yang masuk ke dalam Baitul Mal dikelompokkan menjadi tiga sumber, yaitu: Pertama, pendapatan dari pengelolaan negara atas kepemilikan umum, meliputi fasilitas umum yaitu berupa apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum, barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya, serta benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya individu.


Kedua, Pendapatan dari ghanimah (harta rampasan perang), kharaj (kewajiban atas tanah kharijiyah), jizyah (hak yang diberikan Allah Swt. kepada kaum Muslim dari orang-orang kafir sebagai bukti ketundukan mereka pada Pemerintah Islam), dan dharibah (pajak). Dan Ketiga, pendapatan dari zakat.


Dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan tersebut, maka negara memiliki dana yang cukup bahkan lebih untuk memenuhi kebutuhan negara. Baik untuk pendidikan hingga untuk menangani wabah. Kepemilikan umum digunakan secara rutin untuk menunjang pendidikan sehingga negara mampu mewujudkan pendidikan gratis dan berkualitas dan menjamin kesejahteraan bagi para guru.


Dengan mekanisme anggaran ini, negara mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, saatnya kita kembali kepada solusi yang mengakar yang dapat menghilangkan polemik dalam pendidikan dan yang lainnya. Yaitu kembali pada aturan islam yang sempurna dan paripurna. Wallahu ‘alam.