Minggu, 14 Maret 2021

CHINA DAN KUDETA MYANMAR

Oleh : Yanuar Iwan


Junta Militer Myanmar kembali melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah dibawah Aung San Sukyi. _Tatmadaw_ ( Militer  Myanmar ) berdalih kudeta untuk menyelamatkan demokrasi dari kecurangan pemilu, suatu alasan retorik yang penuh pencitraan dan ironi.


Kudeta Myanmar tidak bisa dilepaskan dari kerangka persaingan politik, ekonomi, dan militer dikawasan Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan. Potensi geostrategis dan geopolitik kawasan tersebut telah mendorong persaingan masif antara Amerika Serikat dan China, agresivitas China di kawasan Laut China Selatan telah membuka potensi konflik yang lebih luas bukan saja dengan negara-negara Asia Tenggara tetapi dengan Amerika Serikat yang secara tradisional memiliki ikatan kuat dengan beberapa negara Asia Tenggara. 


Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken beberapa waktu lalu menyatakan dengan tegas keberpihakan AS kepada negara-negara Asia Tenggara yang berkonflik dengan China di Laut Cina Selatan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berhasil merintis pembelian pesawat tempur F15, F18, dan F35 dari AS guna melengkapi jumlah pesawat tempur Skuadron udara AURI walaupun proses negosiasi memakan waktu berbulan-bulan, keberhasilan ini tentu dipengaruhi situasi di Laut Cina Selatan, terlebih kapal _Coast Guard_ China beserta kapal nelayannya pernah menerobos wilayah ZEE Indonesia di Laut Natuna.


Secara geopolitik, Myanmar tidak strategis jika dihubungkan dengan persaingan global di kawasan Laut Cina Selatan, tetapi secara kepentingan politik dan ekonomi di wilayah Asia Tenggara, Myanmar menjadi strategis terutama jika dilihat dari letak geografisnya yang berdekatan dengan China. Kedekatan Partai Liga Nasional  Demokrasi dibawah Suu Kyi yang memiliki hubungan dekat dengan negara-negara barat. Khususnya Amerika Serikat dan Inggris terbukti dengan gagalnya usulan embargo ekonomi terhadap Myanmar akibat permasalahan genosid Muslim Rohingya, tentunya kondisi ini tidak diinginkan China yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi melalui rintisan _China - Myanmar Economic Coridor_( CMEC ) jalur sutra baru dibawah Xi Jin Ping.


Sikap lunak Beijing terhadap kudeta di Myanmar jelas terlihat ketika menyatakan bahwa kudeta junta militer hanya sebagai "perombakan kabinet besar-besaran". China bersama dengan Rusia menolak upaya Dewan Keamanan PBB yang mengutuk keras kudeta junta militer Myanmar. China menyatakan bahwa perebutan kekuasaan dari pemerintah yang dipilih secara sah adalah urusan internal suatu negeri ( Kompas.com)


Para demonstran sipil, pemuda, LSM, aktivis mahasiswa yang berdemonstrasi di Yanggon menentang kudeta, hampir setiap hari berdemo dihalaman depan Kedubes China, karena menganggap China terlibat didalam kudeta. China diduga memiliki kedekatan aliansi dengan Junta  Militer Myanmar, para demonstran menuduh China memberikan bantuan persenjataan dan infrastruktur IT kepada penguasa militer dengan meningkatnya arus penerbangan dari China ke Myanmar ditengah pembatasan penerbangan dan pemblokiran internet.


Wilayah Asia Tenggara dan kawasan Laut Cina Selatan selamanya akan menjadi sasaran dan target penguasaan politik dan ekonomi mengingat potensi kekayaan alamnya yang sangat besar khususnya mineral dan energi, ASEAN dituntut untuk segera merubah visi dan misinya bukan hanya berorientasi kepada kemajuan ekonomi kawasan tetapi juga secara proaktif menjaga stabilitas politik dan  mencegah konflik militer. Kita hanya bisa berharap agar Myanmar tidak menjadi ajang perang saudara karena benturan berbagai kepentingan politik, ekonomi, dan militer terlebih dengan adanya kepentingan dan campurtangan asing seperti di Suriah.


Cisarua, hari ahad 14 Februari 2021.