Senin, 01 Maret 2021

Legalisasi Miras dan Pembangunan Karakter Bangsa

 


Oleh Enang Cuhendi

 

Belum lama ini Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang usaha Penanaman Modal. Beleid ini merupakan turunan dari undang-Undang (UU) nomor 11 tentang Cipta Kerja. Perpres ditetapkan pada 2 Februari oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly

Satu hal yang menarik di dalam Perpres tersebut terdapat Daftar Positif Investasi (DPI), salah satunya tentang industri minuman keras sebagai salah satu industri yang terbuka untuk investasi. Keberadaan industri minuman keras dalam DPI menuai kontroversi karena sebelumnya termasuk katagori bidang usaha tertutup.

Aturan soal miras ada dalam lampiran III Perpres ini, yakni soal daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Bidang usaha miras masuk di dalamnya. Pemberlakuan tentang investasi miras memang baru diberlakukan di empat provinsi, yaitu: Bali, NTT, Sulawesi Utara dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. Untuk penanaman modal di luar keempat daerah tersebut dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

Perpres ini juga membahas tentang bidang usaha perdagangan eceran minuman keras atau alkohol dan perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau alkohol. Bidang usaha ini terkesan diperbolehkan walau dengan syarat adanya jaringan distribusi dan tempatnya khusus.

Dengan adanya legalisasi ini maka investor asing, domestik, koperasi hingga usaha mikro kecil dan menengah bisa berinvestasi dalam industri miras tersebut. Harapannya tentu saja untuk menambah sebanyak mungkin kas negara.  

Legalisasi minuman keras (miras) ini menyulut kontroversi dan penentangan dari berbagai kalangan. Para alim ulama, politisi dan pendidik banyak menyampaikan keberatan atas legalisasi miras ini.  Umumnya mereka memandang bahwa kebijakan ini tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar bangsa kita. Nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945 tidak sedikit pun membuka peluang untuk legalisasi minuman keras ini.

Keberadaan minuman keras dan alkohol sendiri sudah terbukti banyak membawa mudharat atau menimbulkan kerugian. Korban yang jatuh akibat miras tentunya sudah tidak terhitung. Masih lekat dalam ingatan bagaimana puluhan orang meregang nyawa di daerah Cicalengka, Kabupaten Bandung akibat mengkonsumsi miras oplosan. Kemudian banyak aksi pembunuhan, pencurian, perampokan bahkan pemerkosaan yang ternyata pelakunya dipengaruhi oleh minuman keras. Bahkan belum lama ini seorang anggota kepolisian yang dalam pengaruh miras menembaki beberapa orang, termasuk anggota TNI, di salah satu tempat hiburan malam. 

Dalam pandangan agama, khususnya Islam, melegalkan minuman keras dan alkohol jelas sangat bertentangan dengan ajaran agama. Islam, sebagai agama yang mayoritas dianut bangsa Indonesia, tegas melarang dan menyatakan bahwa miras dan alkohol (khamr) adalah haram. Khamar dalam kajian fikih artinya adalah segala hal yang memabukkan. Nabi Muhammad dalam saw sebuah hadis pernah menyatakan bahwa segala hal yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, K.H. Cholil Nafis sebagaimana dikutip dari Netralnews.com, 28 Februari 2021, menyatakan bahwa melegalkan investasi minuman keras itu sama saja mendukung beredarnya miras sehingga hukumnya haram. Menurut K.H. Cholil Nafis negara harus melarang beredarnya miras dan investasinya juga harus dilarang. Tidak ada alasan melegalkan investasi serta peredaran miras dengan alasan budaya atau kearifan lokal setempat.

Dalih kearifan lokal yang disodorkan tentunya juga harus ditinjau ulang. Kearifan lokal yang bagaimana yang harus dijaga dan dihilangkan. Apakah kebiasaan mabuk-mabukan termasuk kearifan lokal yang baik? Apakah ketika masyarakat tumbuh menjadi masyarakat pemabuk merupakan suatu kebanggaan? Ini poin-poin yang harus jadi bahan renungan dan dasar peninjauan ulang kebijakan miras ini.

                                                                                                                         

Membangun Karakter Bangsa

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pasal 3 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah. Salah satunya Pemerintah telah menerbitkan Perpres tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). PPK merupakan kebijakan pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengimplementasikan Nawacita Presiden Joko Widodo dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan PPK ini terintegrasi dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), yaitu perubahan cara berpikir, bersikap, dan bertindak menjadi lebih baik. Ini tentunya sebuah upaya yang mulia apabila dijalankan dengan baik dan benar.

Pendidikan karakter merupakan suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Pembentukan karakter peserta didik tergantung pada aspek penekanannya di antaranya yang umum dikenal adalah pendidikan moral, pendidikan nilai, pendidikan relegius, pendidikan budi pekerti dan pendidikan karakter.

Pada dasarnya tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh. Bangsa yang masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong-royong. Untuk mencapai tujuan tersebut maka di dalam diri peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Nilai-nilai ini ingin ditanamkan dan dipraktikkan melalui sistem pendidikan nasional agar diketahui, dipahami, dan diterapkan di seluruh sendi kehidupan di sekolah dan masyarakat. Nilai-nilai utama PPK tersebut, yaitu: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas.

Dalam dunia pendidikan karakter sangat dibutuhkan peserta didik untuk membentuk pribadi yang baik, bijaksana, jujur, bertanggung jawab dan bisa menghormati orang lain. Karakter adalah watak atau sifat, akhlak ataupun kepribadian yang membedakan seorang individu dengan individu lainnya. Karakter dapat dikatakan sebagai keadaan sebenarnya dari dalam diri seorang individu yang membedakan antara dirinya dengan individu lain.

Dikaitkan dengan adanya legalisasi miras atau alkohol, jelas kebijakan legalisasi ini kontra produktif dengan kebijakan di dunia pendidikan. Tujuan pendidikan nasional dan PPK yang baik seakan menjadi hambar terasa ketika legalisasi miras ini dikeluarkan. Walaupun dengan dalih terbatas legalisasi miras tentunya tidak sejalan dengan upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan PPK.

Idealnya kalau pemerintah dan bangsa Indonesia bersungguh-sungguh ingin mencapai tujuan pendidikan nasional dan PPK maka kebijakan di bidang apapun harus sejalan dengan target yang ingin dicapai dalam bidang pendidikan tersebut. Pembangunan dalam aspek apapun harus sejalan dengan pembangunan aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Jangan ada kebijakan yang kontra produktif dengan pembangunan SDM.

Realitanya legalisasi miras justru kontra produktif dengan kebijakan pembagunan di bidang SDM, khususnya pendidikan karakter dan revolusi mental yang sedang digalakan pemerintah sendiri. Bagaimana akan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia dan sehat kalau hal-hal negatif, seperti miras atau alkohol dilegalkan peredarannya. Bukankah secara langsung maupun tidak kebijakan ini akan semakin mendekatkan peserta didik dengan barang haram tersebut. Legalisasi miras akan membuka peluang para pengusaha miras untuk terang-terangan membuka kedai atau warung-warung miras secara terbuka. Sungguh ironis, bukankah selama ini peredaran miras dianggap penyakit masyarakat yang selalu ingin diberantas keberadaannya.

Dalih kearifan lokal yang dikedepankan dalam legalisasi miras tentunya tidak bisa diterima. Kearifan lokal yang bagaimana yang harus dipertahankan. Hanya kearifan lokal yang baik dan menunjang pada pembangunan bangsa dan pembentukan karakter baik yang harus dipertahankan. Bukan kearifan lokal berupa keberadaan miras yang sudah jelas banyak ruginya yang harus dipertahankan apalagi dikembangkan.

Kita pun tentunya tidak ingin melihat anak-anak di Papua, NTT, Sulut dan Bali memiliki karakter yang hancur gara-gara miras hanya demi meraih rupiah untuk kas negara. Jangan sampai kebijakan di bidang ekonomi menghancurkan anak bangsa sendiri.  Ingat bagaimana sejarah mencatat hancurnya bangsa Aborigin di Australia karena kebiasaan minum miras yang kemudian dimanfaatkan oleh orang kulit putih untuk menghancurkannya dengan mensuplai miras sebanyak-banyaknya. Apakah kondisi ini yang diinginkan terjadi pada keempat daerah tadi? Pastinya tidak demikian.

Untuk itulah kebijakan legalisasi miras ini perlu ditinjau ulang. Intinya, menambah kas negara tentu penting, tetapi membangun SDM yang baik juga sangat penting. Bagaimanapun membangun karakter bangsa perlu didukung oleh semua pihak berikut kebijakan yang menunjangnya. Kebijakan-kebijakan yang kontra produktif dengan proses pembangunan karakter bangsa tentunya harus dihindari, termasuk kebijakan yang mengatasnamakan investasi dan pemasukan untuk kas negara.