Sabtu, 05 Juni 2021

Putih Cantik, Hitam Jelek


Jun Ji Hyun

Sociusmedia-Kulit putih sering menjadikan tolak ukur definisi cantik. Fenomana ini sudah luas bahkan menjadi ukuran seorang wanita dimanapun berada. 

Begitu banyak citra tentang kecantikan dan standar feminitas yang disebarkan oleh media dipandang tidak realistis oleh sejumlah penulis wanita dan feminis. media dinilai berpotensi merintangi pemahaman kita tentang diri kita sendiri sebagai wanita dan pria paling tidak dalam tiga cara. Pertama, media mengabadikan ideal - ideal tak realistis tentang keharusan dari masing - masing gender, mengisyaratkan bahwa orang - orang yang normal itu tidak memadai berdasarkan perbandingan dengan yang lain.

Kata cantik berasal dari bahasa latin, bellus. Sedangkan menurut kamus lengkap bahasa Indonesia edisi keempat (2008), cantik mempunyai arti, indah, jelita, elok dan molek. Kemudian dalam penerapannya, pemaknaan seseorang terhadap kecantikan itu berbeda dan bahkan selalu berubah dari waktu ke waktu. Konsep kecantikan seseorang di daerah tertentu boleh jadi berbeda dari konsep kecantikan seseorang di daerah lain. 

Anggapan  masyarakat yang menganggap bahwa cantik itu putih sangat dipengaruhi oleh kekuatan media dalam mengkonstruksi kecantikan, secara sosial pun cantik itu adalah Putih, secara tidak langsung telah menimbulkan kegelisahan pada sebagaian besar wanita. 

Secara tidak sadar standar yang selalu di blow up media yang selalu menampilkan sosok wanita-wanita yang berkulit putih dan bertubuh langsing, selain itu juga, terdapat konteks kecantikan yang mendunia bahwa cantik itu, berkulit putih, tinggi dan berambut lurus. Belum lagi dengan begitu meraknya konteks kecantikan di indonesia yang kemudian dijuari oleh perempuan yang memiliki kriteria tersebut.

Kecantikan yang mengusung tema whitening, yang semakin menguatkan anggapan mereka bahwa wanita yang cantik adalah yang berkulit putih. 

Terlebih lagi saat ini Wanita Indonesia mengidolakan wanita-wanita korea sebagai identifikasi kecantikan.

Tren seperti ini semakin menguatkan bahwa tekanan dan dilema wanita antara desakan untuk selalu terlihat cantik dan juga untuk tidak dijadikan objek kriteria kecantikan komersil‖ yang dipasarkan oleh industri kecantikan dan kosmetik lewat media. 

Beberapa anggapan bahwa cantik itu relatif namun tidak semua masyarakat memahami seperti itu. 

Sebenarnya anggapan atau pandangan ini membahayakan pada generasi selanjutnya, karena jika tidak diluruskan maka menyebabkan tindakan diskriminasi yang semakin tajam dan bisa menumbukan sikap rasisme. Belum lagi masyarakat kita ukuran warna kulit, hidung mancung, bentuk rambut dan beberapa hal di Indonesia adalah berasalah secara lahir. 

Penulis berpandangan bahwa sikap seperti ini tidak lepas peran dari media dan juga sikap westernisasi, dimana mereka sangat rasis dengan warna kulit yang disebut dengan Apartheid. 

Zaman kekaisaran Romawi, wanita cantik adalah wanita yang bertubuh gemuk, wanita yang subur, sehingga tak heran jika Julius Caesar jatuh cinta pada Cleopatra, yang menurut  Sejarah adalah wanita yang betubuh subur.

Nyma TangBeauty influencer berkulit sangat hitam ini sudah memiliki 369 ribu pengikut di Instagram. Dia sering berbagi tips dan tutorial makeup untuk wanita yang memiliki skintone spesial seperti dirinya.

Nyma Tang

Tak cuma pandai makeup, Nyma Tang juga mulai merambah bisnis kosmetik. Tahun lalu, wanita berdarah Sudan ini bekerjasama dengan MAC dan merilis lipstik merah yang cocok untuk kulit gelap. Namanya kini melejit sebagai beauty influencer papan atas yang ramai direkomendasikan para artis.

Kecantikan itu bukan dari warna kulit saja namun lebih penting dari aspek ruhaniah seseorang atau disebut inner beauty. 

Nyma Tang salah satu wanita yang berhasil mengubah anggapan masyarakat bawah cantik harus putih. Jadi mulai sekarang kita harus membuka wawasan bahwa cantik itu relatif dan jangan sampai menjadi korban media untuk industri pemutih kulit. 

Apakah pembaca masih beranggapan cantik harus putih? 

(RMS.Sociusmedia02)

Referensi: 

https://bit.ly/3iiCsGo 

Selasa, 01 Juni 2021

Penguatan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Era Milenium

Oleh Sulistyowati

SMPN 1 PUJON – Kab. Malang 


 “Pancasila as The Basis Of The State & The Source Of all Sources Of law In Indonasia.” 


 Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu "Panca" yang artinya lima dan "Syla" yang berarti batu sendi. Tak hanya sebagai dasar negara, Pancasila juga dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.

Tanpa adanya dasar negara maupun pandangan hidup bangsa, suatu negara tidak akan memiliki struktur dan arah tujuan yang jelas. Akibatnya akan timbul konflik perpecahan dalam negaranya. Oleh karena itu, penting bagi suatu negara untuk memiliki dasar negara yang di dalamnya terkandung nilai-nilai dasar berbudi luhur. Nah, berikut ini penjelasan tentang nilai-nilai Pancasila dan penerapannya.

Nilai Ketuhanan

Sila pertama memiliki nilai ketuhanan yang diambil dari bunyi silanya, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Artinya, Indonesia adalah negara beragama yang menganut kepercayaan akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa.

Setiap warga negara bebas untuk memilih agama dan keyakinannya. Ini sekaligus menjadi landasan konstitusi Indonesia yang menjamin hak kebebasan beragama.

Contoh penerapan nilai Ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari adalah: 

  1. Beribadah sesuai dengan keyakinan yang dianut

  2. Toleransi antar umat beragama

  3. Tolong menolong demi kebaikan tanpa memandang keyakinannya.

 

Nilai Kemanusiaan

Sila kedua yang berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab" mengandung nilai kemanusiaan. Maksudnya setiap waga negara diperlakukan secara adil sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Tanpa adanya perbedaan suku, ras, dan agama, nilai kemanusiaan menjadi hal yang patut dijunjung tinggi untuk menghargai sesama. Contoh pengamalannya dalam masyarakat adalah:

  1. Tidak membedakan manusia berdasarkan warna kulit, suku, dan    

Agamanya

  1. Menghargai satu sama lain

  2. Tidak berperilaku seenaknya terhadap orang lain.

Nilai Persatuan

Indonesia adalah yang kaya akan budaya dan adat istiadat. Tidak heran dalam sila ketiga yang berbunyi "Persatuan Indonesia" mengandung sebuah nilai persatuan.

Artinya, setiap warga negara harus saling hidup berdampingan dalam keberagaman. Harus menyatu dalam semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika meskipun dari latar yang berbeda-beda.

Contoh penerapannya adalah:

  1. Menjaga warisan budaya Indonesia

  2. Bangga menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia

  3. Mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Nilai Kerakyatan

Nilai selanjutnya adalah kerakyatan yang diambil dari sila keempat, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".

Dalam nilai ini terkandung makna sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Sisitem di Indonesia mengutamakan sebuah musyawarah untuk mencapai suatu nilai kesepakatan bersama.

Contoh penerapannya dalam masyarakat yaitu:

  1. Melakukan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan

  2. Kedaulatan ada di tangan rakyat

  3. Saling menghargai dan tidak memaksakan kehendak orang lain.

Nilai Keadilan

Nilai keadilan tertuang dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dalam hal ini terkandung makna bahwa seluruh warga negara berhak mendapatkan keadilan sosial dan kesejahteraan.

Sebab, tujuan bangsa Indonesia sejatinya adalah untuk menyejahterakan rakyatnya tanpa ada keseimbangan. Baik dari segi osial, ekonomi, budaya maupun politik.

Contoh penerapan dalam masyarakat adalah:

  1. Bersikap adil terhadap sesama

  2. Menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak warga negara

  3. Mendukung pembangunan demi kemajuan bangsa Indonesia

   Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dimana isi yang terkandung di dalamnya mengandung nilai-nilai kehidupan asli masyarakat Indonesia dengan keberagamannya dipersatukan dalam suatu dasar/ideologi Negara sehingga Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa sekaligus menjadi dasar rumusan hukum Indonesia. Nilai-nilai luhur pancasila pada era milenial ini seharusnya mampu memotivasi warga Negara Indonesia untuk berperilaku baik sebagaimana cita-cita Bangsa dan Negara yang memiliki makna atau nilai-nilai yang sangat bijaksana dan penuh kebaikan pada setiap sila serta menjadi konsep kehidupan berbangsa dan bernegara yang sempurna. 

         Oleh karena itu Pancasila harus ditanamkan pada setiap rakyat Indonesia, khususnya pada generasi muda sebagai penerus bangsa. Di era milenial kini tantangan yang dihadapi generasi muda jauh lebih kompleks dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Untuk itu pengamalan terhadap nilai-nilai Pancasila sangat penting. Selain sebagai landasan dalam beraktifitas dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila juga dapat menjadi filter dalam menyaring pengaruh asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia. Mengingat di era  milenial arus perubahan sangat cepat dalam semua bidang kehidupan .

         Pengamalan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda, seperti sila-sila lainnya juga dapat dilakukan pada kehidupan sehari-hari yang lebih aplikatif, seperti : 

1)      Saling menghormati hak-hak orang lain,

2)      Berlaku adil dalam memperlakukan orang lain tanpa memandang    

          suku,agama, status,

3)      Mengembangkan sikap-sikap adil dalam setiap perbuatan,

4)      Berusaha menghindarkan segala bentuk permusuhan dan perpecahan serta 

          sikap hidup yang mementingkan diri sendiri,

5)      Menumbuhkan etos kerja keras dan cerdas

6)      Menanamkan sikap suka rela membantu orang lain dalam masyarakat,

7)      Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum,

8)      Melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi kepentingan umum,

9)      Menjauhi sikap hidup konsumtif dan mewah serta senantiasa untuk hidup    

          sederhana,

10)      Bijak dalam memanfaatkan media sosial,

11)       Membiasakan sopan santun dalam berkomunikasi,

12)       Tertib berlalu lintas,

13)     Mencintai produk-produk bangsa sendiri, dll 

  Upaya penanaman nilai-nilai Pancasila tidak boleh dipisahkan antara satu dengan yang lainnya karena merupakan satu kebulatan yang utuh. Tidak akan dirasakan kegunaannya dalam masyarakat apabila tidak dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari secara sungguh-sungguh dan dilandasi dengan komitmen. Pengamalan nilai-nilai Pancasila ini juga merupakan tugas bersama anak bangsa. Namun agar tetap lestari dan dapat dikembangkan, peran generasi muda sangat penting. Pada era milenial kini tidak ada yang memfilter segala budaya milenial yang masuk kedalam bangsa Indonesia kecuali Pancasila. Hanya dengan pengamalan dan peghayatan Pancasilalah yang dapat membangun jiwa Nasionalisme dan Patriotisme pada generasi muda.

         Nilai-nilai pada Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu untuk dijadikan sumber keteladanan bagi para generasi muda guna menghadapi tantangan di masa depan. Pentingnya menjadikan Pancasila dan Nasionalisme dalam kehidupan berbangsa menjadi bahan inspirasi yang sangat essensial, karena di era milenial ini informasi dan komunikasi berlangsung tanpa batas waktu dan tempat, dimana kesemuanya tidak dapat ditolak ataupun diabaikan dan diacuhkan. Salam Pancasila, Mari Terus Menjaga Keutuhan Bangsa Dan Negara.  Semoaga Alloh SWT Merahmati kita semua. 



 


                                        DAFTAR PUSTAKA 

https://kumparan.com/topic/negara

https://guruppkn.com/implementasi-nilai-nilai-pancasila

https://www.upnjatim.ac.id/images/upnjatim/documents/syarif.pdf



 

Antara 1 Juni dan 18 Agustus

 


Oleh Enang Cuhendi

Hari ini semua bangsa Indonesia sedang memperingati suatu hari yang diyakini sebagai hari lahir Pancasila. Hari saat dasar negara pertama kali lahir.

Walaupun sudah ditetapkan secara resmi tidak sedikit yang masih bertanya-tanya apakah benar 1 Juni hari lahirnya Pancasila? Kenapa tidak 18 Agustus saat Pancasila disahkan secara resmi sebagai dasar negara? 

Tulisan ini mencoba untuk membahas secara sederhana terkait dua tanggal tadi. Tentunya dengan analisis pisau sejarah yang mungkin saja terlalu tumpul. Walau begitu, setumpul-tumpulnya pisau tetap saja bisa membuat irisan atau potongan. Satu harapan mudah-mudahan irisan yang dihasilkan mampu membuka sedikit wawasan kita akan kedua tanggal di atas.

Sepengetahuan penulis pada kedua tanggal di atas ada peristiwa sejarah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tanggal 1 Juni terkait dengan peristiwa Sidang pertama BPUPKI dalam mempersiapkan rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Sedangkan 18 Agustus ada peristiwa sidang pertama PPKI yang mengesahkan UUD dan kelengkapan negara. Keduanya terjadi pada tahun 1945.

Sidang pertama BPUPKI

Peristiwa tanggal 1 Juni 1945 merupakan rangkaian dari peristiwa hari-hari sebelumnya. Sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosakai bertempat di Gedung Chuo Sangi In Jalan Pejambon No. 6 Jakarta (saat ini gedung Kementrian Luar Negeri) berlangsung dari 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. 

Sesuai dengan yang dibacakan oleh KRT Radjiman wediodiningrat selaku Ketua BPUPKI saat membuka sidang agenda yang dibahas meliputi empat pembahasan, yaitu mengenai: dasar negara, undang-undang dasar, prinsip-prinsip perekonimoan nasional dan prinsip-prinsip pertahanan dan keamanan nasional.

Walau ada sedikit perdebatan karena khawatir akan terjadi perdebatan panjang, pembahasan agenda dasar negara tetap berlangsung. Pada 29 Mei 1945, Sidang dimulai dengan mendengarkan pidato dari Mohammad Yamin, Margono, Sosroningrat, R.A.A. Wiranatakusumah, Soemitro, Woerjaningrat, Dasaad, Rooseno, Soerjo, Soesanto Tirtoprodjo, dan Aris P. Hari berikutnya giliran Muhammad Hatta, Agoes Salim, Soerachman, Abdoel Kadir, Samsoedin, Wongsonegoro, Soewandi, Abdoel Rahim, Soetardjo dan Soekiman. Pada 31 Mei Muhammad Yamin kembali berpidato, juga tampil Sanusi, Soekardjo, Hadikoesoemo dan Soekarno

Pada kesempatan pertama tampil 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin  mengusulkan lima asas yang bisa dijadikan dasar negara. Kelima azas tersebut yaitu: Asas Peri  Kebangsaan, Asas Peri Kemanusiaan, Asas Peri Ketuhanan, Asas Peri Kerakyatan dan Asas Kesejahteraan Rakyat.

Pada 31 Mei 1945 Prof. Mr. Soepomo dalam pidatonya menyampaikan usulan lima asas dasar negara, yakni: Asas Persatuan, Asas Mufakat dan Demokrasi, Asas Keadilan Sosial, Asas Kekeluargaan dan Asas Musyawarah.

Baik Muhammad Yamin maupun Soepomo belum memberikan nama atas kelima asas yang mereka usulkan.

Pada 1 Juni 1945 pukul 11.00 barulah giliran Ir. Soekarno untuk berpidato. Pada kesempatan itu Soekarno menyampaikan pidato tentang pentingnya dasar negara dan landasan filosofi dari suatu negara merdeka. Rumusan dasar negara yang diusulkan Soekarno adalah: Sila Kebangsaan Indonesia, Sila Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan, Sila Mufakat dan Demokrasi, Sila Kesejahteraan Sosial dan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada mulanya kelima rumusan tersebut diberinama Panca Dharma. Namun menurut Soekarno nama tersebut kurang tepat, karena dharma berarti kewajiban. sedangkan yang dimaksud adalah dasar. Menurut Soekarno, ia kemudian meminta saran pada seorang temannya yang ahli bahasa, sehingga dinamakan Pancasila. Pancasila, sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itu didirikan Negara Indonesia, supaya kekal dan abadi.

Pada kesempatan itu Soekarno juga menyampaikan apabila tidak suka dengan yang lima, maka bisa diperas menjadi tiga, yaitu: Socio Nasionalisme, socio Demokrasi dan Ketuhanan. Inilah yang disebut Trisila. Jika Trisila masih belum disukai oleh yang hadir, maka Bung Karno mengusulkan Ekasila, yaitu gotong royong. Menurutnya "gotong royong" ini adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari "kekeluargaan". Gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal dan satu pekerjaan.

Rumusan Pancasila yang disodorkan oleh Soekarno dapat diterima oleh semua peserta sidang. Rumusan Soekarno dipakai sebagai acuan dasar negara. Tindak lanjutnya, untuk membicarakan lebih lanjut, ketua BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang akan bertugas pada masa reses. Panitia kecil ini bertugas merumuskan kembali pokok-pokok pidato Soekarno.

Panitia kecil yang dibentuk pada masa reses terdiri dari delapan orang perwakilan berbagai golongan. Kedelapan orang tersebut adalah: Soekarno (Ketua), K.H. Wahid Hasyim (Anggota), Soetardjo Hadikusumo (Anggota), Ki Bagus Hadikoesoemo (Anggota), Moh. Yamin (Anggota), Otto Iskandardinata (Anggota), Moh. Hatta (Anggota) dan AA Maramis (Anggota).

Dalam sidang panitia kecil ini ada dua pandangan mengenai dasar negara. Golongan Islam menghendaki negara berdasarkan syariat Islam. Sedangkan golongan kedua menghendaki dasar negara berdasarkan paham kebangsaan atau nasionalisme. Akibat dari perbedaan ini sidang panitia kecil sempat mengalami kemacetan. Kesepakatan tentang dasar negara pun tidak tercapai.

Untuk mengatasi masalah ini, maka dibentuk panitia sembilan. Panitia sembilan terdiri dari: Soekarno (Ketua), Moh. Hatta (Wakil), Mr. ahmad Soebardjo (Anggota), Moh. Yamin (Anggota), K.H. Wahid Hasyim (Anggota), Abdul Kahar Muzakir (Anggota), Abikoesno Tjokrosoejoso (Anggota), Agus Salim  dan AA Maramis (Anggota). Panitia Sembilan berhasil merancang teks proklamasi, yang kemudian dijadikan preambule atau pembukaan UUD 1945. 

Di bagian pembukaan ini terdapat rancangan lima dasar negara yang berbunyi: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan ini dikenal dengan Piagam Jakarta yang ditandatangani 22 Juni 1945 dan dibacakan dalam sidang kedua BPUPKI 10 Juli 1945.

Sidang PPKI Pertama

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu junbi iinkai melaksanakan sidang pertama pada 18 Agustus 1945. Sidang pertama ini menghasilkan tiga keputusan penting, yaitu: Mengesahkan UUD 1945, Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden, dan membentuk sebuah komite nasional untuk membantu tugas presiden sebelum dibentuk MPR dan DPR.

Terkait dengan hasil sidang, tanpa mengabaikan poin yang lainnya, hasil keputusan pertama tentang pengesahan UUD 1945 sangat berarti. Di dalam Pembukaan UUD 1945 ada bagian pembukaan yang memuat sila-sila dasar negara yang kita kenal sebagai Pancasila saat ini. Bunyi sila-sila tersebut persis sama dengan sila-sila Pancasila yang kita kenal saat ini. 

Bunyi sila-sila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 persis seperti yang tercantum dalam Piagam Jakarta, kecuali sila pertama. Sila pertama mengalami perubahan dari Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sejarah tercatat bahwa perubahan ini disampaikan oleh Moh. Hatta setelah mendengar usul dari sebagian masyarakat Indonesia yang ada di belahan Timur. Mereka merasa keberatan dengan bunyi rancangan sila pertama dan kalau rancangan itu itu disahkan maka mereka memilih memisahkan diri.

Berdasarkan catatan sejarah yang diuraikan secara singkat di atas, ada dua poin penting yang bisa disimpulkan. Pertama, 1 Juni 1945 merupakan saat di mana istilah Pancasila sebagai dasar negara pertama kali dipopulerkan oleh Bung Karno dalam pidatonya. Ketika itu pula saat pertama kali Bung Kali menggali Pancasila walaupun rumusan sila-silanya berbeda dengan yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 saat ini. Kedua, 18 Agustus 1945 saat dalam sidang PPKI pertama rumusan dasar negara sebagaimana yang kita kenal saat ini disahkan. Rumusan dasar negara inilah yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. 

Mana yang harus kita sebut sebagai haril lahir Pancasila? Di kalangan ahli sejarah dan tata negara hal ini masih ada yang memperdebatkan. Sebagian berpandangan bahwa 1 Juni adalah saat lahirnya Pancasila. Hal ini diyakini bahwa saat itu pertama kali istilah ini dipopulerkan oleh Bung Karno dan menjadi pijakan penyusunan rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang disahkan pada 18 Agustus 1945.

Pendapat kedua berpendapat bahwa 1 Juni hanyalah saat lahirnya "istilah" Pancasila, bukan rumusan sila-sila sebagaimana Pancasila sebagai dasar negara yang kita kenal sekarang. Menurut pendapat kedua ini seharusnya kalau merujuk rumusan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana dikenal saat ini ya Hari Lahir Pancasila harus 18 Agustus. Saat UUD 1945 yang dibagian pembukaannya memuat utuh rumusan sila-sila Pancasila secara resmi disahkan sebagai dasar negara. Di antara tokoh yang menyatakan keberatan 1 Juni dijadikan sebagai hari lahir Pancasila adalah sejarawan Nugroho Notosoetanto dan pakar Tata Negara Rafly Harun.

Polemik Hari Lahir Pancasila bukan hal yang baru. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto polemik pun pernah muncul. Pada 1970 pemerintah Orde Baru melalui Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pernah melarang peringatan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. 

Pada Medio Mei 1978 Sidang Dewan Politik dan Keamanan yang dipimpin oleh Menko Polkam, Jenderal M. Panggabean memutuskan 1 Juni kembali boleh diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Walaupun menurut Menteri Penerangan Ali Murtopo 1 Juni tidak ditetapkan sebagai hari nasional dengan alasan penetapan ini bukan berasal dari pemerintah atau negara. Saat itu dalam waktu yang bersamaan justru pemerintah menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 1978 sendiri dilaksanakan di Gedung Kebangkitan Nasional, Jakarta. Hadir dalam kesempatan tersebut selain Wakil Presiden Adam malik, Menko Kesejahteraan Rakyat Soerono, Menteri Peneranagn Ali Moertopo dan tokoh lainnya, juga keluarga besar Bung Karno. Dari keluarga Bung Karno yang hadir ibu Fatmawati Soekarno, Guntur Soekarnoputra dan adik-adiknya.

Setelah berjalan lama, pada 1 Juni 2016 di Gedung Merdeka Bandung saat Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 menetapkan secara resmi 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila yang juga ditetapkan sebagai hari libur nasional. Dalam Kepres tersebut terdapat sejumlah pertimbangan penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila, salah satunya disebutkan bahwa Soekarno-lah yang pertama kali mengenalkan Pancasila sebagai dasar negara di sidang BPUPKI.

Untuk saat ini kita merujuk pada Keppres Nomor 24 Tahun 2016 secara bersama memperingati Hari Lahir Pancasila pada setiap 1 Juni. Kalau ke depan ada perubahan tentunya bukan sebuah keniscayaan, karena sejarah selalu memungkinkan untuk berubah seiring ditemukan fakta dan temuan sumber baru.