Selasa, 01 Juni 2021

Antara 1 Juni dan 18 Agustus

 


Oleh Enang Cuhendi

Hari ini semua bangsa Indonesia sedang memperingati suatu hari yang diyakini sebagai hari lahir Pancasila. Hari saat dasar negara pertama kali lahir.

Walaupun sudah ditetapkan secara resmi tidak sedikit yang masih bertanya-tanya apakah benar 1 Juni hari lahirnya Pancasila? Kenapa tidak 18 Agustus saat Pancasila disahkan secara resmi sebagai dasar negara? 

Tulisan ini mencoba untuk membahas secara sederhana terkait dua tanggal tadi. Tentunya dengan analisis pisau sejarah yang mungkin saja terlalu tumpul. Walau begitu, setumpul-tumpulnya pisau tetap saja bisa membuat irisan atau potongan. Satu harapan mudah-mudahan irisan yang dihasilkan mampu membuka sedikit wawasan kita akan kedua tanggal di atas.

Sepengetahuan penulis pada kedua tanggal di atas ada peristiwa sejarah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tanggal 1 Juni terkait dengan peristiwa Sidang pertama BPUPKI dalam mempersiapkan rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Sedangkan 18 Agustus ada peristiwa sidang pertama PPKI yang mengesahkan UUD dan kelengkapan negara. Keduanya terjadi pada tahun 1945.

Sidang pertama BPUPKI

Peristiwa tanggal 1 Juni 1945 merupakan rangkaian dari peristiwa hari-hari sebelumnya. Sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosakai bertempat di Gedung Chuo Sangi In Jalan Pejambon No. 6 Jakarta (saat ini gedung Kementrian Luar Negeri) berlangsung dari 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. 

Sesuai dengan yang dibacakan oleh KRT Radjiman wediodiningrat selaku Ketua BPUPKI saat membuka sidang agenda yang dibahas meliputi empat pembahasan, yaitu mengenai: dasar negara, undang-undang dasar, prinsip-prinsip perekonimoan nasional dan prinsip-prinsip pertahanan dan keamanan nasional.

Walau ada sedikit perdebatan karena khawatir akan terjadi perdebatan panjang, pembahasan agenda dasar negara tetap berlangsung. Pada 29 Mei 1945, Sidang dimulai dengan mendengarkan pidato dari Mohammad Yamin, Margono, Sosroningrat, R.A.A. Wiranatakusumah, Soemitro, Woerjaningrat, Dasaad, Rooseno, Soerjo, Soesanto Tirtoprodjo, dan Aris P. Hari berikutnya giliran Muhammad Hatta, Agoes Salim, Soerachman, Abdoel Kadir, Samsoedin, Wongsonegoro, Soewandi, Abdoel Rahim, Soetardjo dan Soekiman. Pada 31 Mei Muhammad Yamin kembali berpidato, juga tampil Sanusi, Soekardjo, Hadikoesoemo dan Soekarno

Pada kesempatan pertama tampil 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin  mengusulkan lima asas yang bisa dijadikan dasar negara. Kelima azas tersebut yaitu: Asas Peri  Kebangsaan, Asas Peri Kemanusiaan, Asas Peri Ketuhanan, Asas Peri Kerakyatan dan Asas Kesejahteraan Rakyat.

Pada 31 Mei 1945 Prof. Mr. Soepomo dalam pidatonya menyampaikan usulan lima asas dasar negara, yakni: Asas Persatuan, Asas Mufakat dan Demokrasi, Asas Keadilan Sosial, Asas Kekeluargaan dan Asas Musyawarah.

Baik Muhammad Yamin maupun Soepomo belum memberikan nama atas kelima asas yang mereka usulkan.

Pada 1 Juni 1945 pukul 11.00 barulah giliran Ir. Soekarno untuk berpidato. Pada kesempatan itu Soekarno menyampaikan pidato tentang pentingnya dasar negara dan landasan filosofi dari suatu negara merdeka. Rumusan dasar negara yang diusulkan Soekarno adalah: Sila Kebangsaan Indonesia, Sila Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan, Sila Mufakat dan Demokrasi, Sila Kesejahteraan Sosial dan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada mulanya kelima rumusan tersebut diberinama Panca Dharma. Namun menurut Soekarno nama tersebut kurang tepat, karena dharma berarti kewajiban. sedangkan yang dimaksud adalah dasar. Menurut Soekarno, ia kemudian meminta saran pada seorang temannya yang ahli bahasa, sehingga dinamakan Pancasila. Pancasila, sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itu didirikan Negara Indonesia, supaya kekal dan abadi.

Pada kesempatan itu Soekarno juga menyampaikan apabila tidak suka dengan yang lima, maka bisa diperas menjadi tiga, yaitu: Socio Nasionalisme, socio Demokrasi dan Ketuhanan. Inilah yang disebut Trisila. Jika Trisila masih belum disukai oleh yang hadir, maka Bung Karno mengusulkan Ekasila, yaitu gotong royong. Menurutnya "gotong royong" ini adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari "kekeluargaan". Gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal dan satu pekerjaan.

Rumusan Pancasila yang disodorkan oleh Soekarno dapat diterima oleh semua peserta sidang. Rumusan Soekarno dipakai sebagai acuan dasar negara. Tindak lanjutnya, untuk membicarakan lebih lanjut, ketua BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang akan bertugas pada masa reses. Panitia kecil ini bertugas merumuskan kembali pokok-pokok pidato Soekarno.

Panitia kecil yang dibentuk pada masa reses terdiri dari delapan orang perwakilan berbagai golongan. Kedelapan orang tersebut adalah: Soekarno (Ketua), K.H. Wahid Hasyim (Anggota), Soetardjo Hadikusumo (Anggota), Ki Bagus Hadikoesoemo (Anggota), Moh. Yamin (Anggota), Otto Iskandardinata (Anggota), Moh. Hatta (Anggota) dan AA Maramis (Anggota).

Dalam sidang panitia kecil ini ada dua pandangan mengenai dasar negara. Golongan Islam menghendaki negara berdasarkan syariat Islam. Sedangkan golongan kedua menghendaki dasar negara berdasarkan paham kebangsaan atau nasionalisme. Akibat dari perbedaan ini sidang panitia kecil sempat mengalami kemacetan. Kesepakatan tentang dasar negara pun tidak tercapai.

Untuk mengatasi masalah ini, maka dibentuk panitia sembilan. Panitia sembilan terdiri dari: Soekarno (Ketua), Moh. Hatta (Wakil), Mr. ahmad Soebardjo (Anggota), Moh. Yamin (Anggota), K.H. Wahid Hasyim (Anggota), Abdul Kahar Muzakir (Anggota), Abikoesno Tjokrosoejoso (Anggota), Agus Salim  dan AA Maramis (Anggota). Panitia Sembilan berhasil merancang teks proklamasi, yang kemudian dijadikan preambule atau pembukaan UUD 1945. 

Di bagian pembukaan ini terdapat rancangan lima dasar negara yang berbunyi: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan ini dikenal dengan Piagam Jakarta yang ditandatangani 22 Juni 1945 dan dibacakan dalam sidang kedua BPUPKI 10 Juli 1945.

Sidang PPKI Pertama

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu junbi iinkai melaksanakan sidang pertama pada 18 Agustus 1945. Sidang pertama ini menghasilkan tiga keputusan penting, yaitu: Mengesahkan UUD 1945, Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden, dan membentuk sebuah komite nasional untuk membantu tugas presiden sebelum dibentuk MPR dan DPR.

Terkait dengan hasil sidang, tanpa mengabaikan poin yang lainnya, hasil keputusan pertama tentang pengesahan UUD 1945 sangat berarti. Di dalam Pembukaan UUD 1945 ada bagian pembukaan yang memuat sila-sila dasar negara yang kita kenal sebagai Pancasila saat ini. Bunyi sila-sila tersebut persis sama dengan sila-sila Pancasila yang kita kenal saat ini. 

Bunyi sila-sila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 persis seperti yang tercantum dalam Piagam Jakarta, kecuali sila pertama. Sila pertama mengalami perubahan dari Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sejarah tercatat bahwa perubahan ini disampaikan oleh Moh. Hatta setelah mendengar usul dari sebagian masyarakat Indonesia yang ada di belahan Timur. Mereka merasa keberatan dengan bunyi rancangan sila pertama dan kalau rancangan itu itu disahkan maka mereka memilih memisahkan diri.

Berdasarkan catatan sejarah yang diuraikan secara singkat di atas, ada dua poin penting yang bisa disimpulkan. Pertama, 1 Juni 1945 merupakan saat di mana istilah Pancasila sebagai dasar negara pertama kali dipopulerkan oleh Bung Karno dalam pidatonya. Ketika itu pula saat pertama kali Bung Kali menggali Pancasila walaupun rumusan sila-silanya berbeda dengan yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 saat ini. Kedua, 18 Agustus 1945 saat dalam sidang PPKI pertama rumusan dasar negara sebagaimana yang kita kenal saat ini disahkan. Rumusan dasar negara inilah yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. 

Mana yang harus kita sebut sebagai haril lahir Pancasila? Di kalangan ahli sejarah dan tata negara hal ini masih ada yang memperdebatkan. Sebagian berpandangan bahwa 1 Juni adalah saat lahirnya Pancasila. Hal ini diyakini bahwa saat itu pertama kali istilah ini dipopulerkan oleh Bung Karno dan menjadi pijakan penyusunan rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang disahkan pada 18 Agustus 1945.

Pendapat kedua berpendapat bahwa 1 Juni hanyalah saat lahirnya "istilah" Pancasila, bukan rumusan sila-sila sebagaimana Pancasila sebagai dasar negara yang kita kenal sekarang. Menurut pendapat kedua ini seharusnya kalau merujuk rumusan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana dikenal saat ini ya Hari Lahir Pancasila harus 18 Agustus. Saat UUD 1945 yang dibagian pembukaannya memuat utuh rumusan sila-sila Pancasila secara resmi disahkan sebagai dasar negara. Di antara tokoh yang menyatakan keberatan 1 Juni dijadikan sebagai hari lahir Pancasila adalah sejarawan Nugroho Notosoetanto dan pakar Tata Negara Rafly Harun.

Polemik Hari Lahir Pancasila bukan hal yang baru. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto polemik pun pernah muncul. Pada 1970 pemerintah Orde Baru melalui Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pernah melarang peringatan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. 

Pada Medio Mei 1978 Sidang Dewan Politik dan Keamanan yang dipimpin oleh Menko Polkam, Jenderal M. Panggabean memutuskan 1 Juni kembali boleh diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Walaupun menurut Menteri Penerangan Ali Murtopo 1 Juni tidak ditetapkan sebagai hari nasional dengan alasan penetapan ini bukan berasal dari pemerintah atau negara. Saat itu dalam waktu yang bersamaan justru pemerintah menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 1978 sendiri dilaksanakan di Gedung Kebangkitan Nasional, Jakarta. Hadir dalam kesempatan tersebut selain Wakil Presiden Adam malik, Menko Kesejahteraan Rakyat Soerono, Menteri Peneranagn Ali Moertopo dan tokoh lainnya, juga keluarga besar Bung Karno. Dari keluarga Bung Karno yang hadir ibu Fatmawati Soekarno, Guntur Soekarnoputra dan adik-adiknya.

Setelah berjalan lama, pada 1 Juni 2016 di Gedung Merdeka Bandung saat Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 menetapkan secara resmi 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila yang juga ditetapkan sebagai hari libur nasional. Dalam Kepres tersebut terdapat sejumlah pertimbangan penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila, salah satunya disebutkan bahwa Soekarno-lah yang pertama kali mengenalkan Pancasila sebagai dasar negara di sidang BPUPKI.

Untuk saat ini kita merujuk pada Keppres Nomor 24 Tahun 2016 secara bersama memperingati Hari Lahir Pancasila pada setiap 1 Juni. Kalau ke depan ada perubahan tentunya bukan sebuah keniscayaan, karena sejarah selalu memungkinkan untuk berubah seiring ditemukan fakta dan temuan sumber baru.