Kamis, 12 Agustus 2021

ASEAN DAN KRISIS MYANMAR

Oleh : Yanuar Iwan

SMPN 1 CIPANAS CIANJUR JAWA BARAT


Organisasi perhimpunan negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN menghadapi ujian berat, masalah krisis Myanmar yang sudah berkembang menjadi krisis multi dimensi adalah pertaruhan besar ASEAN terhadap stabilitas regional Asia Tenggara.


Krisis kudeta yang pecah sejak Pebruari 2021 tersebut telah menelan korban jiwa lebih dari 1000 orang dan mengakibatkan krisis kemanusiaan yang memprihatinkan. Secara geopolitik Cina aktif meningkatkan pengaruhnya terhadap negeri Aung San ini, keberanian junta militer melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan kudeta terhadap sesama anak negeri juga tidak terlepas dari dukungan politik dan militer Cina yang rupanya "gerah" terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyii yang kuat dipengaruhi negara-negara barat ( AS dan Uni Eropa ). Tidak terlalu mengherankan kudeta militer pimpinan Jenderal Aung Hlaing segera mendapatkan sanksi ekonomi dari Uni Eropa dan Amerika Serikat.


ASEAN dari awal krisis terkesan lambat bertindak hal ini disebabkan oleh perhitungan politik ASEAN terhadap pengaruh tarik menarik dua negara besar Amerika Serikat dan Cina di Kawasan Asia Tenggara dan prinsip non intervensi ASEAN sesuai dengan Deklarasi Bangkok 1967, ASEAN lebih memilih menyelesaikan secara bertahap krisis Myanmar, stabilitas kawasan yang terus dipertahankan ASEAN berbanding lurus dengan sikap dan tindakan ASEAN di Myanmar, terbentuknya konsensus bersama ASEAN melalui Forum Menteri Luar Negeri ASEAN yang menunjuk Menteri luar negeri kedua Brunei Darussalam Erywan Yusof sebagai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik, memberikan masukan bagi ASEAN untuk mencari solusi menyeluruh atas krisis Myanmar. Dengan diangkatnya utusan khusus ASEAN untuk Myanmar beberapa hari yang lalu, maka rekomendasi pertemuan pemimpin ASEAN di Jakarta April lalu sudah terpenuhi. Beberapa point hasil pertemuan pemimpin ASEAN adalah :

1. Kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.

2. ASEAN mendesak dimulainya dialog konstruktif antara semua pihak yang berkepentingan untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat Myanmar.

3. Diangkatnya utusan khusus ASEAN untuk Myanmar.

4. ASEAN akan menyediakan bantuan kemanusiaan bagi Myanmar.


Krisis multidimensi akibat kudeta junta militer semakin berat dengan adanya pandemi Covid-19, WHO sudah memberikan peringatan hanya 40 % fasilitas kesehatan yang berfungsi di Myanmar dan tidak aktifnya tenaga kesehatan akibat mogok kerja menentang kudeta.


ASEAN sampai detik ini terus berusaha mencegah  terjadinya perang saudara di Myanmar. Masalah internal yang dihadapi ASEAN adalah tidak adanya kesatuan suara dan sikap diantara negara-negara anggotanya. Negara-negara tetangga dekat Myanmar seperti Thailand, Laos, Kamboja dan Vietnam justru menolak memberikan sanksi apabila junta militer melanggar Konsensus Jakarta, adanya kepentingan politik dan ekonomi diduga menjadi alasan kuat negara-negara tersebut menolak sanksi lebih tegas terhadap junta militer, secara politik Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam memiliki kesamaan dengan Myanmar, militer dominan dipolitik kenegaraan. Sementara secara ekonomi kerjasama ekonomi "tradisional" kuat secara legal mengenai pengelolaan gas alam dan kuatnya pengaruh ekonomi Cina. Secara ilegal melalui perdagangan narkoba di segi tiga emas.


ASEAN menaruh harapan besar kepada utusan khusus ASEAN untuk Myanmar Menteri luarnegeri kedua Brunei Darussalam Erywan Yusof demi terciptanya stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan sambil menjaga keseimbangan kawasan dari perebutan pengaruh dua negara besar Amerika Serikat dan Cina.




Cisarua, 12 Agustus 2021 di rumah.