Sabtu, 18 September 2021

MENGAPA PKI TIDAK DIBUBARKAN PASCA PEMBERONTAKKAN MADIUN

 Oleh : Yanuar Iwan

SMPN 1 Cipanas, Cianjur, Jawa Barat


Pasca pemberontakkan Madiun 18 September 1948, tokoh-tokoh PKI banyak yang terbunuh, tertangkap atau melarikan diri, tokoh-tokoh muda PKI yang berhasil melarikan diri dan kemudian bisa membangun, membesarkan PKI pada dekade 50an seperti DN Aidit, Lukman, Nyoto, dan Sudisman ternyata tidak pernah tersentuh hukum bahkan keberadaan PKI masih tetap diakui oleh pemerintah. Pertanyaannya adalah mengapa PKI tidak dibubarkan pasca pemberontakkan Madiun terlebih secara organisasi, PKI sudah mengalami "status quo".

Sebagai guru, pertanyaan seperti ini sering kali ditanyakan oleh siswa SMP dan SMA.

Setidaknya ada tiga keputusan pemerintah yang mendasari keberadaan PKI pasca pemberontakkan Madiun.

Yang pertama adalah keputusan Komite Nasional Indonesia Pusat ( KNIP) 1949 yang memutuskan memberikan kesempatan hidup bebas bergerak kembali kepada PKI dan organisasi masanya. Dasar keputusan ini diambil dengan alasan partai komunis "diperlukan" sebagai sekutu untuk menetralisasi modal-modal asing Belanda yang beroperasi di Indonesia. Dilain sisi sikap politik pemerintah untuk terus berkomitment terhadap perkembangan demokrasi "ala barat" yang sudah menjadi bagian dari kebijakkan luarnegeri Indonesia  khususnya kepada negara-negara barat. Jika di negara-negara barat  partai komunis diizinkan untuk betdiri, maka di Indonesiapun PKI memiliki hak yang sama dengan partai  lain untuk hidup dan  berkembang.

Yang kedua adalah pernyataan dari Menteri Kehakiman Soesanto Tirtoprodjo pada 7 September 1949 "Mereka yang terlibat pemberontakkan Madiun tidak akan dituntut, asalkan mereka tidak tersangkut perkara kriminal. Kerjasama dengan orang-orang  komunis diperlukan dalam menghadapi ancaman-ancaman dari luar, sesuai dengan prinsip demokrasi yang berlaku, pemerintah  dapat membenarkan adanya oposisi dalam kehidupan parlementer.

Yang ketiga adalah penegasan pemerintah pada tanggal 4 Februari 1950 Pemerintah RIS menegaskan pendiriannya bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi liberal, pemerintah berpendirian PKI tidak dilarang selama PKI mematuhi hukum dan tata tertib.

Adanya tiga keputusan pemerintah ini menjadi motivasi tokoh-tokoh muda PKI yang lama bersembunyi untuk berani tampil kembali dan secara bertahap mulai merintis kebesaran PKI, DN Aidit, Lukman, Nyoto dan Sudisman  sebagai "The Young Guns" PKI berhasil menempatkan PKI meraih urutan 4 dalam pemilu 1955.

Hasrat dan tujuan politik pemerintah demi mendapatkan pengakuan internasional khususnya dalam demokrasi dan ham,  banyaknya politikus berpendidikan barat di parlemen, dan konsentrasi seluruh sumberdaya republik untuk menghadapi strategi politik Belanda ( Agresi militer Belanda II dan pemberontakkan dalam negeri ) telah  menjadi "blunder politik" yang harus dibayar mahal dengan pecahnya peristiwa berdarah G.30.S/PKI September 1965.


Daftar Bacaan : Bahaya laten komunisme jilid III.

Mabes ABRI Pusat Sejarah Dan Tradisi ABRI 1995.


Cisarua, Bogor, 18 September 2021.