Selasa, 31 Mei 2022

Merdeka Belajar

 

Estu Dwi Riyanto, S.Pd

Guru IPS SMPN 1 Kuranji


Pada masa penjajahan kondisi pendidikan bangsa Indonesia sangat memprihatinkan, hanya segelintir anak bangsa yang bisa menikmati pelayanan pendidikan. Memasuki masa kemerdekaan pemerintah berusaha memperbaiki sistem pendidikan nasional, geliat upaya pemerintah dalam rangka meningkatan kualitas pendidikan nasional dari masa ke masa tidak pernah pudar. Sekitar dua puluh persen dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dialokasikan pada bidang pendidikan guna tercapainya tujuan pendidikan untuk mendidik anak-anak menjadi warga negara yang diharapkan dapat memberikan pengetahuannya kepada negara.

Transformasi Pendidikan dan pemajuan kebudayaan ditempuh Kementerian Pendidikan melalui berbagai peluncuran program seperti program bebas tiga buta (B3B), program gerakan nasional orang tua asuh (GNOTA), program wajib belajar sembilan tahun, program wajib belajar dua belas tahun, dan yang sekarang melalui program merdeka belajar serta kebijakan lain termasuk penggelontoran bea siswa untuk masyarakat miskin.

Pada merdeka belajar episode pertama dimulai sejak 2019, kementerian pendidikan menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan diantaranya menghapus ujian sekolah berstandar nasional (USBN), mengganti ujian nasional (UN), menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan mengatur kembali penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Merdeka belajar episode kedua yaitu kampus merdeka, melakukan penyesuaian di lingkup pendidikan tinggi. Kebijakan yang ada dalam merdeka belajar episode kedua diantaranya pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, perguruan tinggi negeri berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi.

Sementara itu, pada merdeka belajar episode ketiga, mengubah mekanisme dana bantuan operasional sekolah (BOS). Melalui kolaborasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri dalam kebijakan merdeka belajar dibuat fleksibel, tersedia alokasi porsi lima puluh persen penggunaan dana BOS sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorer dan tenaga kependidikan, tentu dengan prosedur syarat yang telah ditetapkan. Percepatan proses penyaluran dana BOS ditempuh melalui transfer dana dari kemenkeu langsung ke rekening sekolah. Diharapkan dengan kebijakan baru ini bisa diselaraskan dengan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS tepat penggunaannya, sumber: p4tkbispar.kemdikbud.go.id 

Pada merdeka belajar episode keempat yaitu Program Organisasi Penggerak (POP). Kebijakan ini bertujuan untuk semakin memberdayakan organisasi masyarakat dalam membangun sekolah penggerak.  Program organisasi penggerak dapat berpartisipasi melaksanakan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang diharapkan mampu berimbas pada peningkatkan hasil belajar peserta didik. Hadirnya organisasi penggerak bisa memotivasi sekolah bertransformasi menjadi sekolah penggerak sebagai langkah lompatan perwujudan tantangan inovasi pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik yang fokus pada peningkatan literasi, numerasi, dan penguatan pendidikan karakter, sumber: https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/organisasipenggerak/

Merdeka belajar episode kelima yaitu guru penggerak, program yang terintegrasi untuk mewujudkan sekolah penggerak. Program guru penggerak yang arah programnya berfokus pada pedagogic yang siap menjadi pemimpin pembelajaran dan berperan sebagai agen pendorong transformasi pendidikan Indonesia, berpusat pada peserta didik dalam menggerakkan ekosistem pembelajaran yang lebih baik, pengembangan hasil belajar peserta didik secara holistic (mencakup kompetensi literasi dan numerasi) serta karakter, dan pelatihan yang menekankan pada kepemimpinan instruksional melalui on the job coaching, sumber: https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id

Ada delapan prioritas merdeka belajar menurut Menteri Pendidikan Nadiem Makarim,

Pertama, pembiayaan Pendidikan melalui kartu Indonesia pintar (KIP) termasuk layanan khusus Pendidikan masyarakat dan pembinaan sekolah Indonesia luar negeri serta tunjangan profesi guru. Kedua, digitalisasi sekolah melalui platform digital yang menyediakan model bahan ajar, media pendidikan digital, dan penyediaan sarana pendidikan. Ketiga, prioritas selanjutnya adalah pembinaan peserta didik, prestasi, talenta, dan penguatan karakter. Prioritas ini akan diciptakan melalui tiga layanan pendampingan advokasi dan sosialisasi penguatan karakter, pembinaan peserta didik oleh pemerintah daerah, serta peningkatan prestasi dan manajemen talenta pelajar.Keempat, melaksanakan pendidikan guru penggerak, program pendidikan guru, rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sekolah penggerak, dan organisasi penggerak.Kelima, sebagai prioritas berikutnya dalam peningkatan mutu pendidikan nasional akan memberlakukan kurikulum baru dengan melakukan pelatihan kurikulum baru kepada guru dan tenaga kependidikan, pendampingan dan sosialisasi implementasi kurikulum dan asesmen. Keenam, revitalisasi pendidikan vokasi berbasis industri 4.0 dukungan dan percepatan link and match serta kemitraan dengan dunia usaha dan industri. Ketujuh, peningkatan kualitas SDM melalui kampus merdeka dengan peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan (competitive fund and matching). Kedelapan, pemajuan kebudayaan dan bahasa. Dengan keanekaragaman kearifan lokal untuk menumbuhkembangkan dan bersaing dikancah global.

Esensial kebijakan yang bisa lebih berfokus pada tugas pokok dan fungsi guru dalam menekankan pada mendidik dan mengajar peserta didik melalui proses pembelajaran yang responsiv dan kondusif akan lebih bermakna. Pendidik bisa enjoy dalam menyampaikan pembelajaran tanpa ada beban fikiran tugas tambahan administratif bahkan tugas tambahan jauh dari tupoksi guru seperti bendahara dan operator, dimana durasi proses pengerjaan lebih banyak memforsir waktu dan fikiran guru bahkan sering mengorbankan jam belajar peserta didik demi deadline tugas tambahan tersebut.

Regulasi-regulasi perlu terus dikembangkan dalam setiap program yang diluncurkan Kementerian Pendidikan demi arah Pendidikan nasional yang lebih baik di masa yang akan datang. Perlunya kolaborasi peran tenaga kependidikan dan kepala sekolah sebagai management sekolah sekaligus pengambil alih tugas-tugas tambahan administratif di luar pembelajaran tupoksi guru, demi memaksimalkan kinerja guru untuk menciptakan produk sumber daya manusia generasi emas bangsa.

Kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam peluncuran berbagai program dari Kementerian Pendidikan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang memiliki talenta-talenta mampu bersaing di tingkat global. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Sebagai warga negara yang baik, sebaiknya turut berkontribusi dalam mensukseskan program pembangunan pendidikan dalam mendistribusikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat mendorong kemajuan bangsa




Daftar Pustaka


SE Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan merdeka belajar.

http://p4tkbispar.kemdikbud.go.id

https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/organisasipenggerak/

https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id



Biodata Penulis


Pengalaman Kerja:

SMPN 13 Tebo, Muoro Bungo, Jambi (2006-2007)

SD N 3 Barepan Cawas, Klaten, Jateng (2007-2008)

SMPN 2 Pedan, Klaten, Jateng (2007-2008)

SMPN 6 Satap Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu, Kalsel (2009-2013)

Bimbel Primagama di Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu (2009-2010)

SMPN 1  Kuranji, Kab. Tanah Bumbu, Kalsel (2013-sekarang)

 

Bertempat tinggali: Blok A1 Rt.007 Rw.- Desa Karang Intan Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu